Generasi Muda Takut Nikah, Kapitalisme Biang Masalah

Oleh. Sri Rahayu Lesmanawaty (Aktivis Muslimah Islam Kaffah)

Portal loker Dealls memperkirakan biaya hidup lajang di Jakarta pada 2025 sekitar Rp4,5 juta—Rp 6 juta. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut biaya hidup di Jakarta per bulan mencapai Rp14,88 juta untuk rumah tangga yang terdiri dari dua hingga enam orang. Artinya, gaji UMR hanya cukup untuk biaya hidup lajang. Apalagi jika gajinya di bawah UMR, tentu untuk hidup sendiri saja sulit. Alhasil nikah tidak menjadi pilihan, terlalu beresiko jika dijalani.

Generasi muda saat ini dihadapkan pada kesulitan ekonomi. Ketika generasi muda memasuki dunia kerja, dunia berada pada kondisi kerusakan sistem perekonomian dalam jangka menengah maupun panjang sebagai akibat krisis ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akibat krisis ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi tetap lambat meski krisis telah usai.

Berbagai masalah ekonomi menghantam mereka bertubi-tubi. Sulitnya memperoleh pekerjaan, gelombang PHK berulang-ulang, juga banyak usaha yang gagal, membuat generasi muda cenderung menempatkan keamanan finansial sebagai prioritas utama. Keinginan menikah menjadi pilihan keaekian, atau bahkan tak lagi diperhatikan. Bagi mereka pernikahan butuh biaya besar. Selain biaya pesta pernikahan, tetapi juga biaya hidup setelah menikah, menjadi kekhawatiran atas ketidakmampuan. Saat gaji hanya cukup untuk satu orang, generasi muda takut untuk menikah apalagi jika gaji di bawah UMR, nyali kian ciut.

Inilah yang menjadikan angka pernikahan di Indonesia turun drastis. Data BPS menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia turun secara gradual pada 10 tahun terakhir. Pada 2014 angka pernikahan 2.110.776, sedangkan pada 2024 angkanya turun menjadi 1.478.302, turun 632.474. Kemiskinan dan finansial menjadi penyebab utama penurunan angka pernikahan, selain faktor pemberdayaan perempuan.

Tragisnya nikah tak dipilih, zina merajalela. Hidup bersama tanpa ikatan sah menjadi gaya hidup yang diminati. Kebutuhan biologis tersalurkan tanpa perlu memikirkan biaya besar karena mereka patungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Fenomena ini berdampak negatif. Merebaknya penyakit menular seksual, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, hingga dampak jangka panjang berupa keberlangsungan generasi.

Dengan banyaknya generasi muda yang enggan menikah, jumlah anak yang lahir pun menurun. Pada 1971, Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) Indonesia masih 5,6. Namun, pada 2020 turun drastis menjadi hanya 2,18. TFR adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15—49 tahun). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa angka kelahiran di Indonesia terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) meningkat pesat. Indonesia resmi memasuki fase masyarakat menua (aging population) sejak 2021. Menurut data BPS 2024, 29 juta (12%) penduduk Indonesia saat ini terkategori lansia. Jumlah tersebut diprediksi terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Bahkan, saat ini jumlah lansia telah melampaui jumlah balita di beberapa wilayah.

Demikianlah, ktakutan generasi muda terhadap kemiskinan dan turunnya angka pernikahan, selanjutnya akan menyebabkan rendahnya angka kelahiran. Aging population mengancam, tidak hanya membebani ekonomi individu, tetapi juga negara karena jumlah penduduk produktif rendah. Walhasil ekonomi akan sulit tumbuh.

Kapitalisme Biang Masalah

Seluruhnya terjadi karena kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang rentan krisis, bahkan krisis ekonomi menjadi rutinitas tiap dekade. Siklus berulang, dan dengan siklus krisis ini, perekonomian tidak pernah stabil. Dominasi ekonomi nonriil pada sistem kapitalisme menjadi penyebab krisis berulang. Dominasi praktik transaksi ribawi pada pasar sekunder, pada level tertentu membentuk gelembung yang akan pecah dan terjadilah krisis.

Kapitalisme mengamanatkan liberalisasi SDA sehingga kekayaan terakumulasi pada segelintir pemilik modal. Sedangkan rakyat secara mayoritas tidak ikut merasakan kemaslahatan ekonomi dari pengelolaan alam. Rakyat hanya merasakan dampak kerusakannya, seperti bencana besar yang kini terjadi di Sumatra. Alhasil rakyat jauh dari gambaran sejahtera.

Penerapan kapitalisme menyebabkan inflasi terus-menerus sehingga biaya hidup terus membumbung tinggi. Sedangkan penguasa dalam kapitalisme hanya berperan sebagai regulator. Mereka bahkan bersikap layaknya pedagang pada rakyatnya. Penguasa tidak mengurusi kebutuhan rakyat (termasuk kebutuhan akan lapangan kerja), tetapi malah lepas tangan dan menyerahkan pada swasta yang tentu saja akan menyediakan dengan harga mahal.

Akhirnya biaya layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan menjadi mahal. Rakyat harus membayar mahal. Belum lagi pungutan pajak, retribusi, dll. dengan nominal yang besar. Biaya hidup satu orang sangat berat, bagaimana jika dua, tiga atau beberapa orang. Hingga menikah lalu memiliki keturunan menjadi momok yang menakutkan untuk dijalani.

Ditambah lagi, generasi muda juga mendapatkan informasi dan pemahaman yang keliru tentang pernikahan yang didapat di medsos dan menjadi nilai baru yang dianut generasi muda.

Pendidikan di sekolah pun tidak mampu membentuk benteng ketakwaan pada generasi. Asas pendidikan sekuler dengan tujuan materialistis, dan kurikulumnya kapitalistik menjadikan pendidikan diarahkan bukan untuk mencetak insan bertakwa, tetapi untuk mencetak tenaga siap kerja. Lahirlah generasi hedonistik yang mementingkan kesenangan lahiriah dan mengabaikan tuntunan agama.

Zina dianggap kebebasan, sedangkan pernikahan dianggap sebagai beban, bukan ibadah yang akan berbuah rida Allah Taala. Tujuan pernikahan hanya sebatas tujuan materiil, yaitu kesenangan biologis, status sosial, dan kemapanan finansial, bukan untuk meraih sakinah. Keberadaan generasi penerus juga dipandang hanya sebagai beban ekonomi, bukan aset peradaban gemilang. Oleh karenanya, fenomena takut menikah ini butuh solusi mendasar bukan sekadar solusi pragmatis seperti anjuran untuk menikah, tepuk sakinah, atau yang sejenisnya.

Menikah Itu Mudah, Islam Solusinya

Sabda Rasulullah saw.,

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Nash ini mengharuskan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, baik sandang, pangan, mapun papan dengan mekanisme penciptaan lapangan kerja yang luas bagi rakyat. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan dalam Nizham al-Islam bab “Masyru’ ad-Dustur” Pasal 153, “Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara.”

Dalam sistem Islam negara menerapkan pijakan pada ekonomi riil saja, sehingga mampu menciptakan banyak lapangan kerja dan sekaligus antikrisis. Negara melakukan industrialisasi sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Sektor pertanian diberikan dukungan fasilitas dan subsidi sehingga produktif dan berkembang makin maju. Rakyat yang butuh lahan untuk pertanian bisa mendapatkan tanah secara cuma-cuma dari negara, baik tanah produktif maupun tanah mati (telantar selama tiga tahun berturut-turut).

Dalam Islam iklim usaha dibuat kondusif dengan tidak adanya korupsi, tidak adanya pungutan yang memberatkan, dan birokrasi yang efektif. Impor akan diatur dengan baik agar tidak merugikan industri dalam negeri sehingga industri bisa tumbuh dan menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam Islam negara mengelola kekayaan alam yang terkategori milik umum, seperti tambang, dan mengalokasikan hasilnya untuk kemakmuran rakyat. Dari hasil pengelolaan SDA, negara bisa menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis sekaligus berkualitas. Rakyat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengakses keduanya. Transportasi dan energi juga akan tersedia dengan harga terjangkau, atau bahkan ada yang digratiskan, sehingga penghasilan rakyat hanya perlu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Dalam Islam Negara Khilafah menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam sehingga mampu membentuk generasi bertakwa. Generasi muslim tidak akan terjebak gaya hidup sekuler, liberal, dan hedonistik karena telah memiliki benteng ketakwaan yang kukuh. Mereka juga memiliki pemahaman yang benar tentang konsep rezeki dan pernikahan.

Di bawah naungan Islam, generasi muda muslim akan menjadi pemimpin peradaban gemilang. Mereka menjadi ulama dan ilmuwan yang karyanya memberikan kontribusi besar pada masyarakat. Mereka juga menjadi duta Islam yang akan membawa cahaya Islam pada masyarakat yang belum memahaminya. Mereka adalah penyelamat umat dari gelapnya sistem sekuler kapitalisme.

Sistem media massa dalam Khilafah melarang beredarnya konten yang tidak islami. Tidak boleh ada pemikiran kufur, sekuler, liberal, dan permisif di media sosial. Media sosial menjadi media dakwah yang hanya berisi kebaikan dan konten produktif.

Dalam sistem Islam para pemuda yang sudah siap menikah akan dimudahkan untuk menikah. Jika mereka tidak memiliki sesuatu untuk mahar, negara akan memberinya bantuan untuk mahar. Ini seperti yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bendahara negara saat itu berkeliling ke berbagai kk lalu ke pmenjuru negeri untuk menawarkan dana baitulmal karena berlebih (surplus). Salah satu peruntukannya adalah untuk membiayai mahar para pemuda yang ingin menikah, tetapi terkendala biaya. Negara membantu dengan penyediaan berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, transportasi umum, taman bermain, dll. yang memudahkan pasutri dalam mendidik anak.

Sungguh dalam sistem Islam pemahaman individu yang benar menyatu dalam masyarakat yang peduli saling tolong-menolong. Di dalamnya negara benar-benar mengurusi rakyat. Negara mampu menjadikan generasi muda siap melangkah untuk menikah dan membangun keluarga tangguh. Tentunya semua ini akan menjadikan bangunan peradaban Islam terwujud secara paripurna, kokoh dan penuh kegemilangan.

Wallaahu a'laam bisshawaab.