Banjir Sumatera Saat Kapitalisme Menenggelamkan Lingkungan dan Kemanusiaan

 

Oleh: Ucy ( Mahasiswa UMB)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan, ratusan desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terdampak bencana banjir besar yang melanda dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, sejumlah desa dilaporkan hilang setelah berubah menjadi alur sungai akibat derasnya arus air. Kompas Com( 5/12/25)

Sumatera kembali terendam banjir. Sungai-sungai meluap, rumah-rumah roboh, dan ribuan orang kehilangan sanak keluarga serta harapan masa depan. Namun, bencana ini tidak semata-mata disebabkan oleh hujan lebat yang tak kunjung berhenti. Ini merupakan dampak jangka panjang dari kebijakan yang memperlakukan bumi sebagai barang dagangan, bukan sebagai titipan suci. Hutan-hutan ditebang tanpa batas, gunung-gunung dibelah untuk pertambangan, dan tanah dibiarkan terbuka tanpa perlindungan alami. Lubang-lubang tambang yang ditinggalkan menganga, penuh air, dan akhirnya ambruk saat cuaca buruk melanda. Saat alam dihancurkan secara terstruktur, malapetaka hanya menanti waktu, bukan penyebab.

Yang lebih memilukan, pemerintah selalu datang terlambat. Setelah masyarakat menjadi korban, baru pejabat muncul dengan rombongan kamera, janji penilaian ulang, dan ucapan simpati. Tapi izin pertambangan tetap diberikan, perluasan perkebunan sawit terus dilanjutkan, dan aturan yang menyebabkan kehancuran tak pernah dicabut. Dalam model pembangunan kapitalis, masyarakat dianggap sebagai kerugian tambahan—korban sekunder yang "diperbolehkan" jatuh demi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kelebihan ekspor. Seakan nyawa manusia lebih rendah nilainya daripada kesepakatan bisnis.

Sumber masalah di Sumatera bukanlah kurangnya kemampuan teknis, melainkan sifat sistem kapitalisme yang mengutamakan laba di atas kelestarian. Perkebunan sawit menggantikan hutan hujan tropis yang seharusnya menjaga air dan biodiversitas. Sawit tidak mampu menahan air, tidak mengikat tanah, dan tidak melestarikan ekosistem. Namun, ia dipertahankan karena mendatangkan untung bagi industri internasional.

Allah telah memperingatkan: “Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.”

(QS. Ar-Rum: 41)

Islam melihat sumber daya alam sebagai milik bersama (milkiyah ‘ammah). Pertambangan, hutan, air, energi, dan tanah tidak boleh dikuasai perusahaan swasta. Negara harus mengelolanya untuk kebaikan masyarakat, bukan sebagai barang jualan. Dalam sistem saat ini, pemerintah lebih bertindak sebagai perantara investasi daripada pengurus masyarakat. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan bukanlah kesalahan kebijakan tak sengaja, melainkan hasil logis dari sistem yang bermasalah sejak awal.

Oleh sebab itu, jawaban bukanlah sekadar perbaikan teknis seperti pembangunan tanggul, normalisasi sungai, atau bantuan darurat. Semua itu hanya menenangkan gejala, bukan mengobati penyakit. Yang perlu diubah adalah sistem yang menciptakan kehancuran: konsep kepemilikan, pengelolaan sumber daya, dan orientasi pembangunan nasional.

Islam memberikan solusi komprehensif melalui implementasi syariah secara menyeluruh dalam kerangka Khilafah Islamiyah. Di sini, sumber daya alam dikelola negara berdasarkan prinsip kepercayaan, kehati-hatian, dan kelestarian. Hutan dijaga, pertambangan hanya dioperasikan negara dengan hasil dikembalikan ke masyarakat, lahan rusak diperbaiki, dan kebijakan umum dipandu oleh ketakwaan, bukan angka pertumbuhan.

Khilafah menjamin keseimbangan antara perkembangan, lingkungan, dan harga diri manusia. Dengan syariah sebagai panduan dan negara sebagai pelaksana amanah, bumi dilindungi, masyarakat terjaga, dan bencana ekologis tidak menjadi siklus tanpa akhir.

Sumatera tidak terendam karena hujan. Ia terendam karena kapitalisme. Dan ia hanya akan pulih jika hukum Allah ditegakkan secara utuh bukan sebagian, tapi sepenuhnya. Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik dan Aktivis Pendidikan Islam.Menurut pandangan saya, kapitalisme bukan sistem netral ia adalah alat ketidakadilan yang menyamarkan dirinya di balik kata-kata kemajuan. Di Sumatera, kita menyaksikan bagaimana perusahaan global, didukung oleh pemerintah yang korup, mengubah hutan menjadi sumber uang. 

Hutan yang dulu menyimpan karbon dan mencegah banjir kini menjadi tanah kosong, di mana air hujan langsung mengalir tanpa rintangan. Ini bukan kebetulan ini pilihan sadar untuk mendahulukan untung atas kehidupan. Saya yakin bahwa manusia, sebagai wakil Allah di bumi, harus bertanggung jawab atas ciptaannya, bukan mengeksploitasinya untuk kepentingan segelintir elite kaya.

Selain itu, sistem ini menciptakan ketergantungan pada teknologi impor asing yang sering tidak sesuai dengan kondisi setempat. Contohnya, bendungan dan infrastruktur yang dibangun dengan pinjaman luar negeri sering gagal karena tidak memikirkan ekosistem Sumatera yang khas. Ini menunjukkan bagaimana kapitalisme menjadikan negara seperti Indonesia sebagai pasar bagi produk Barat, sambil mengabaikan dampak jangka panjang. Dalam opini saya, ini bentuk kolonialisme baru, di mana kekayaan alam kita dikirim keluar untuk mendanai gaya hidup mewah di negara maju, sementara kita ditinggalkan dengan sisa-sisa bencana.

Dari perspektif Islam, ini pelanggaran terhadap amanah Allah. Kita diajarkan membangun bumi, bukan merusaknya. Kapitalisme, dengan fokusnya pada pengumpulan kekayaan, telah melupakan nilai-nilai ini. Saya berpendapat bahwa tanpa transformasi drastis, bencana seperti di Sumatera akan terus berulang, mematikan aspirasi generasi muda dan memperlebar jurang kemiskinan. Khilafah, sebagai pilihan, bukanlah khayalan ia adalah penerapan praktis ajaran Islam yang telah membuktikan keseimbangan selama berabad-abad dalam sejarah umat.