Arus Takut Menikah Karena Penerapan Sistem yang Salah

Ammylia Ummu Rabani

Ibu Rumah Tangga Peduli Generasi

Akhir Oktober 2025 lalu media sosial Threads diramaikan dengan pembahasan terkait anak-anak zaman sekarang lebih takut miskin daripada takut tidak menikah. Unggahannya itu viral hingga disukai lebih dari 12.500 kali dan ditayangkan ulang oleh lebih dari 207.000 pengguna lainnya. Dalam kata lain mereka yang menyukai unggahan tersebut setuju dengan pendapat si pemilik akun. (https://www.kompas.com/edu/read/2025/11/22/172616371/anak-muda-kini-lebih-takut-miskin-daripada-takut-tidak-menikah-benarkah) 

Generasi muda saat ini semakin banyak yang menunjukkan ketakutan untuk menikah, sebuah fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi yang melingkupinya. Di tengah tekanan hidup yang semakin berat, stabilitas ekonomi menjadi pertimbangan utama sebelum seseorang berani melangkah menuju pernikahan. Banyak anak muda merasa bahwa membangun rumah tangga membutuhkan kesiapan finansial yang jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok, mulai dari pangan hingga transportasi, terus menggerus kemampuan bertahan hidup. Ditambah lagi, biaya hunian yang melambung tinggi membuat memiliki rumah menjadi impian yang sulit dicapai. Di dunia kerja, kompetisi yang ketat dan ketidakpastian karier menjadikan masa depan terasa kabur. Semua ini menyebabkan banyak pemuda memandang pernikahan bukan lagi sebagai sebuah fase natural dalam kehidupan, melainkan sebagai risiko ekonomi yang besar. Narasi “marriage is scary” yang tersebar luas di media sosial memperkuat sentimen tersebut, seolah-olah pernikahan adalah sumber masalah baru yang harus dihindari.

Jika ditelaah lebih dalam, fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan buah dari sistem kapitalisme yang mendominasi kehidupan. Kapitalisme menciptakan struktur ekonomi yang membebani individu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa dukungan negara yang memadai. Tingginya biaya hidup, minimnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya upah adalah konsekuensi langsung dari orientasi ekonomi yang lebih mengutamakan keuntungan pemilik modal dibanding kesejahteraan rakyat. Negara, dalam sistem ini, berperan sebagai regulator yang mengatur pasar, bukan sebagai pihak yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Akibatnya, ketakutan akan kemiskinan menjadi momok besar bagi generasi muda, terutama ketika membayangkan harus menanggung beban keluarga di tengah kondisi yang semakin tidak stabil.

Di sisi lain, pendidikan sekuler yang jauh dari nilai-nilai spiritual turut membentuk cara pandang generasi muda terhadap hidup. Mereka tumbuh dalam budaya yang mengagungkan materi, pencapaian individual, dan kesenangan pribadi. Media liberal memperkuat gaya hidup hedonis, menggiring anak muda untuk mengejar kebebasan dan kenyamanan sebanyak mungkin. Dalam paradigma seperti itu, pernikahan dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan, sebagai beban tambahan yang akan membatasi kemapanan finansial dan ruang eksplorasi diri. Makna luhur pernikahan sebagai ibadah, sebagai jalan menuju ketenangan jiwa, serta sebagai sarana melanjutkan keturunan perlahan terkikis. Pernikahan direduksi menjadi hubungan kontraktual yang penuh risiko, bukan lagi institusi sakral yang menopang keberlanjutan peradaban.

Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar nasihat moral atau ajakan menikah muda, melainkan perubahan sistemik yang menyentuh akar persoalan. Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan warganya. Sistem ekonomi Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat—pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan—sehingga individu tidak dibiarkan berjuang sendirian. Lapangan kerja dibuka secara luas melalui pengelolaan sumber daya alam yang benar. Di sinilah peran penting pengelolaan milkiyyah ‘ammah oleh negara, bukan oleh swasta atau asing. Ketika kekayaan alam dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, biaya hidup dapat ditekan secara signifikan, sehingga generasi muda tidak lagi dihantui kecemasan finansial.

Pendidikan yang berbasis akidah juga memiliki peran krusial. Sistem pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan makna hidup, serta mempersiapkan generasi untuk menjadi penopang peradaban. Dengan nilai-nilai ini, anak muda tidak akan terjebak dalam budaya hedonisme dan materialisme, tetapi menjadi pribadi yang matang secara mental dan spiritual, memahami bahwa kehidupan bukan sekadar mengejar materi, melainkan menjalankan tanggung jawab moral dan sosial. Ketika nilai-nilai ini tertanam kuat, mereka akan memandang pernikahan sebagai ibadah, sebagai institusi yang harus dijaga, dan sebagai sarana membangun keluarga yang kuat.

Akhirnya, penguatan institusi keluarga perlu menjadi komitmen bersama. Negara, masyarakat, dan sistem pendidikan harus mendorong narasi bahwa pernikahan adalah kemuliaan, bukan beban. Ketika kesejahteraan terjamin, nilai hidup tertata, dan dukungan negara hadir secara nyata, ketakutan generasi muda terhadap pernikahan dapat bertransformasi menjadi harapan baru. Dengan demikian, pernikahan kembali menjadi fondasi penting dalam membangun generasi kuat dan peradaban yang berkelanjutan, bukan lagi momok yang menakutkan di tengah kerasnya kehidupan ekonomi. Maka dengan kembali kepada penerapan aturan yang sahih yaitu Islam dan pemimpin yang salih nan amanah dalam bingkai khilafah Islamiah, ibadah menikah akan terasa jannah. Wallahu'lam bishowab