Visi Global Khilafah : Menerapkan Islam Kaffah

 

Oleh

Dewi Dahlan (Aktivis Dakwah)

Idealnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibat, sebelum membuat kebijakan serupa, yang notabenenya kebijakan tersebut mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat tetapi faktanya berkedok kepentingan golongan tertentu. Sebagaimana rencana pembukaan penerbangan internasional dari Guangzhou, Cina menuju Kota Kendari. Masyarakat menilai ada maksud tertentu muai dari modus pariwisata yag akan berdampak pada budaya dan gaya hidup hingga eksploitasi sumberdaya alam (nikel) hingga memuluskan masuknya tenaga kerja asing (TKA) dan barang-barang dari China.  

Dilansir dari laman Kendariinfo (30/10/2025), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menjajaki rencana pembukaan penerbangan internasional dari Guangzhou, Cina menuju Kota Kendari. Wakil Gubernur Sultra, Hugua, mengatakan, upaya tersebut telah diawali dengan proses negosiasi dan penandatanganan kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra bersama Cocos Tour Indonesia untuk mencarter penerbangan China Southern Airlines rute Guangzhou–Kendari. 

Menurutnya, kesiapan teknis untuk penerbangan internasional di Bandara Haluoleo telah dikonfirmasi oleh sejumlah instansi terkait. Pemprov Sultra telah berkoordinasi dengan pihak bandara, Bea Cukai, dan Pertamina untuk memastikan standar pelayanan penerbangan internasional terpenuhi. 

“Seluruhnya sudah oke. Pertamina sangat siap, Bea Cukai juga siap, dan standar bandara telah memenuhi syarat. Jadi tinggal momentum saja. Mudah-mudahan pada Mei 2026 sudah bisa jalan,” ungkapnya. Ia menambahkan, Pemprov Sultra juga tengah menyiapkan delapan klaster destinasi wisata unggulan yang akan dijadikan kalender event tahunan dan dipromosikan secara internasional secara berkelanjutan. 

“Event-event ini nanti akan menjadi primadona pariwisata kita ke depan. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara akan meningkat pesat,” ujar Hugua. Lebih lanjut, Hugua menyebut pembukaan rute internasional ini dapat menjadi langkah awal menuju konektivitas global yang lebih luas. Jika penerbangan Cina–Kendari terealisasi, rute ke negara lain pun akan lebih mudah dibuka. 

Banyak negara memanfaatkan bidang pariwisata sebagai salah satu sumber perekonomiannya. Dengan memanfaatkan potensi keindahan alam, baik yang alami maupun buatan, serta keragaman budaya yang ada, dunia pariwisata dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Namun, di sisi lain pariwisata ini juga mempunyai dampak negatif kepada negara, khususnya masyarakat setempat. Dampak itu terlihat melalui invasi budaya di dalam negara, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar obyek wisata.

Karena itu, pertanyaanyan kemudian adalah, jika Khilafah berdiri, apakah bidang pariwisata ini akan tetap dipertahankan, dan bahkan dikembangkan, atau justru sebaliknya? Lalu, bagaimana kebijakan Khilafah dalam bidang pariwisata ini? Dan bagaimana Daulah Islam membangun konektivitas global di dunia tanpa terkucilkan dari negara-negara lain di dunia?

Pengembangan pariwisata dengan menghidupkan budaya lokal berupa keindahan alam, kesenian daerah, dan kearifan lokal lainnya dijadikan alasan karena memiliki "daya jual" sebagai sumber pendapatan negara maupun daerah. Di sisi lain, sektor pariwisata ini dianggap sangat potensial sebagai kunci dan solusi dalam menghadapi dampak ekonomi akibat perang dagang yang memanas antara AS dan Cina.

Sekilas, pengarus-utamaan pariwisata mampu jadi solusi bagi problematika ekonomi yang sedang membelit negeri ini. Namun perlu diingat, sesungguhnya pengarusutamaan pariwisata bukan sekedar upaya mengakhiri kemiskinan. Gagasan ini berasal dari lembaga-lembaga internasional di bawah hegemoni negara-negara kapitalis.

 *Strategi Penjajahan Sektor Pariwisata* 

Penjajahan adalah metode baku penyebaran ideologi kapitalis. Adapun cara yang digunakan dalam penjajahan bisa menggunakan bantuan ekonomi melalui utang luar negeri, para ahli, dan konsep "rencana pembangunan". Bila ditelisik lebih dalam, secara ringkas strategi penjajahan di sektor pariwisata mengikuti pola sebagai berikut:(1) Pendahuluan klaim pariwisata sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Dipaparkan berbagai data penunjang seperti pariwisata penyumbang 10% GDB baik langsung maupun tidak langsung (data WTTC), pendorong ekonomi paling cepat, mudah, dan berkelanjutan.(2)

Membuat regulasi pengembangan sustainable touris sebagai acuan pembangunan pariwisata.

(3)Jerat hutang lembaga dunia melalui investasi infrastruktur pariwisata.

(4) Kapitalisasi ekonomi melalui penyediaan arus modal dan investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk KEK pariwisata.

Berdasarkan hal ini, jelas bahwa pengarusutamaan pariwisata tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi negeri ini. Sebaliknya, semakin mengokohkan penjajahan -fokus pembangunan pada aspek non strategis. Bahkan menyesatkan opini publik dengan menganggap pembangunan pariwisata bisa menghadapi kesulitan ekonomi akibat perang dagang Cina-Amerika Serikat. Selain itu, sesuai dikte penjajah agar mereka leluasa mengeruk kekayaan strategis negeri ini.

Dunia kini terperangkap dalam jebakan sistem ekonomi kapitalisme global yang menindas dan monopolistik. Di balik narasi kebebasan pasar dan globalisasi, tersembunyi jaringan kepentingan oligarki dan korporasi internasional yang menjarah kekayaan negara-negara berkembang, termasuk negeri-negeri Muslim seperti Indonesia.

Bagaimana tidak. Globalisasi sesungguhnya bukanlah semata-mata gerakan pasar bebas, melainkan kolonialisme dan imperialisme gaya baru. Lihat saja, bagaimana negara-negara kuat seperti AS dan Uni Eropa memaksakan liberalisasi perdagangan, deregulasi pasar, dan privatisasi sektor publik atas nama efisiensi dan kemajuan. Dalam sistem ini, negara-negara lemah tidak mampu melindungi ekonomi mereka, tidak memiliki kendali atas mata uang mereka, serta tidak berdaulat atas SDA mereka sendiri. Setiap upaya membangun ekonomi mandiri akan dipatahkan oleh instrumen global seperti WTO, IMF dan World Bank. Semuanya sesungguhnya bukanlah sekadar lembaga ekonomi dunia, melainkan alat politik untuk menjerat negara-negara berkembang dalam sistem kapitalisme.

Kita menyaksikan krisis ekonomi 1998 telah menyebabkan negara ini terpuruk karena utang luar negeri dan pengaruh IMF. Sektor publik dijual, subsidi dipangkas dan ekonomi negara diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan asing. Ironisnya, hal ini terus berlanjut hingga kini. Bahkan kondisinya diperparah dengan berbagai instrumen yang dikeluarkan Pemerintah seperti UU Omnibus Law, UU Minerba, UU Penanaman Modal, UU Kehutanan dan Perkebunan, dan lain-lain. Semua itu membuka lebar pintu dominasi korporasi atas SDA dan buruh, melemahkan posisi rakyat, serta mengurangi peran negara sebagai pelindung.

Situasi ini bukan terjadi di Indonesia saja. Dunia Islam secara umum mengalami hal serupa. Saat mereka tak memiliki sistem ekonomi merdeka, mereka akan menjadi lahan abadi yang empuk bagi kolonialisme dan imperialisme. Negeri-negeri Islam akan terus terjajah. Pada gilirannya nanti, tidak berlebihan jika dikatakan; kedaulatan ekonomi umat Islam telah sirna.

 *Visi Internasional* 

Visi internasional merupakan pandangan jangka panjang, strategis dan menyeluruh suatu negara mengenai arah kebijakan luar negerinya dalam sistem global. Ini mencerminkan tujuan besar yang ingin dicapai negara di panggung internasional, serta kepentingan ideologis, ekonomi, politik dan budaya yang ingin ditegakkan. Dengan demikian, jika suatu negara ingin diperhitungkan dalam kancah politik ekonomi dunia, negara itu harus memiliki visi internasional yang kuat.

Visi internasional itu dapat dikategorikan menjadi tiga berdasarkan ideologi yang diemban oleh negara. Visi utama negara penganut ideologi kapitalisme adalah mewujudkan dominasi global melalui perdagangan bebas, pengaruh politik dan penyebaran ide demokrasi. Visi utama negara penganut sosialisme adalah membangun masyarakat tanpa kelas melalui revolusi dan solidaritas proletar antarnegara.

Berbeda dengan keduanya yang bersifat materialistik, Negara Islam (Khilafah) membawa visi dakwah dan kepemimpinan global. Tujuan utama Khilafah dalam hubungan luar negeri adalah menyebarkan Islam ke seluruh dunia melalui dakwah dan membangun peradaban global yang adil dan bermartabat. Islam tak memandang dunia secara materialistik dan berorientasi ekspansi ekonomi; melainkan pembebasan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah semata-mata. Ini adalah visi spiritual, moral dan politik sekaligus. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Khilafah tidak tunduk pada kepentingan modal, tetapi tunduk hanya pada wahyu Allah SWT.

Dalam sejarahnya, Daulah Islam tidak pernah pasif atau terisolasi dari dunia luar. Setelah tegak Daulah Islam di Madinah, Rasulullah saw. segera mengirimkan surat kepada para penguasa besar dunia, seperti Kaisar Romawi (Heraklius), Raja Persia (Kisra), penguasa Mesir (Muqauqis), Raja Habasyah (Negus), dan lain-lain. Tujuannya bukan untuk menaklukkan mereka secara militer atau menguasai SDA, tetapi untuk menyampaikan seruan Islam agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah contoh konkret diplomasi ideologis yang menjadi pilar visi internasional Daulah Islam.

Contoh lainnya, pembebasan Andalusia dari kekuasaan tiran Visigoth oleh Thariq bin Ziyad pada abad ke-8 justru membawa kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, budaya dan toleransi beragama. Umat Islam, Kristen dan Yahudi hidup berdampingan dalam keamanan dan kemajuan yang jauh melebihi dunia Kristen Eropa kala itu. Ini adalah bukti bahwa visi internasional Daulah Islam tak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menghadirkan peradaban alternatif yang unggul dan beradab.

Dalam konteks situasi politik ekonomi hari ini, visi internasional Islam menolak intervensi lembaga-lembaga global yang korup. Negara Islam tidak akan tunduk pada IMF atau World Bank, dan tidak akan membiarkan mata uangnya dipatok oleh dolar AS. Bahkan Islam memiliki konsep mata uang dinar dan dirham yang stabil dan berlandaskan nilai riil, bukan fiat money (uang kertas tanpa nilai intrinsik) yang spekulatif. Lebih jauh, Khilafah akan menjadi poros kekuatan ekonomi, membangun blok dagang sendiri, dan menjadi penyeimbang hegemoni ekonomi kapitalis. Dengan visi ini, Khilafah tak hanya melindungi dirinya, tetapi juga menawarkan peradaban alternatif dunia.

 *Membangun Ekonomi Dunia yang Adil* 

Krisis global bukanlah kebetulan, tetapi konsekuensi dari sistem kapitalisme yang rakus, materialistik dan tak manusiawi. Negara-negara lemah tidak punya tempat dalam sistem ini kecuali menjadi budak utang dan pasar abadi negara kuat. Pada saat yang sama sistem ini gagal menyelesaikan krisis pangan, utang luar negeri, kerusakan lingkungan, pengangguran massal dan ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, dunia hari ini membutuhkan tatanan ekonomi baru yang adil, manusiawi dan visioner yang bukan hanya benteng ekonomi dalam negeri, tetapi juga aktor utama dalam menciptakan tatanan dunia baru yang adil dan seimbang. Khilafah hadir dengan visi global: membangun ekonomi dunia yang adil dengan menerapkan syariah Islam secara kâffah. Prinsip ini tak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga menjadi landasan hubungan antarbangsa. Wallahu a’lam bishawab.