Oleh : Sumiati
Beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/Kesra yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Isi surat edaran tersebut yaitu gerakan sosial baru bertajuk Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu). Program ini mengajak masyarakat untuk menyisihkan uang Rp 1.000 per hari untuk membantu kebutuhan darurat sesama. Dilansir dari koran-gala.id ( Selasa, 7/10/2025).
Yang menjadi sasaran program tersebut adalah aparatur sipil negara (ASN), dunia pendidikan, serta masyarakat umum di seluruh Jawa Barat. Melalui program gotong royong berbasis donasi harian ini agar membangun solidaritas sosial berkelanjutan dan memperkuat kepedulian antar warga.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menanggapi Surat Edaran tersebut bahwa pihaknya akan menelaah terlebih dahulu. Pasalnya, Pemkab Bandung pada saat ini telah mengelola program yang serupa yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas sendiri adalah program pengelolaan zakat, infak, dan sedekah ASN yang disalurkan kepada delapan asnaf. Bupati Bandung menegaskan bahwa Pemkab Bandung mendukung setiap program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama tidak bertabrakan dengan regulasi yang sudah ada.
Mengutip dari Muslimah News, penulis sekaligus aktivis Forum Lingkar Studi Tsaqafah Islam Nettyhera yang mempertanyakan apakah program tersebut mampu untuk mengurai akar permasalahan yang ada yaitu kemiskinan struktural di negeri ini atau justru menandakan lemahnya fungsi negara dalam menjamin kesejahteraan? Gotong royong seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai tumpuan utama dalam menyelesaikan persoalan yang struktural ini, yaitu kemiskinan.
Kemiskinan yang terjadi jelas bukan karena individu malas untuk bekerja atau tidak berdaya, namun penerapan sistem ekonomi kapitalislah yang mengakibatkan kesenjangan. Sistem kapitalisme memberikan kebebasan kepada individu terutama korporasi untuk mengelola sumber daya alam. Negara dalam kapitalisme hanya sebagai regulator bukan pengelola. SDA yang seharusnya dinikmati oleh rakyat malah dinikmati hanya oleh segelintir orang saja. Akibatnya harga pasar diatur oleh pengusaha yang akhirnya harga-harga naik seenaknya membuat rakyat yang penghasilannya minim tidak mampu untuk membeli. Begitu pula dengan pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan juga mahal.
Program gotong royong Sapoe Sarebu ini akan membuat masyarakat semakin sulit karena harus mengumpulkan uang ditengah ekonomi yang sedang sulit meskipun niatnya ingin sedekah membantu sesama. Karena seharusnya mengurai kemiskinan ini menjadi tanggung jawab negara bukan dibebankan kepada rakyat.
Dalam Islam bersedekah merupakan salah satu amal ibadah, namun bukan berarti menghilangkan tanggung jawab negara dalam meriayah rakyatnya. Memberikan kesejahteraan kepada rakyat adalah tanggung jawab negara sebagai pengatur urusan rakyat salah satunya dengan memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya yaitu dengan memberikan lapangan pekerjaan agar para suami atau ayah bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Adapun dalam pelayanan publik negara memberikan fasilitas yang mudah, murah, bahkan gratis sehingga para kepala keluarga hanya bekerja untuk menafkahi keluarganya saja. Dengan begitu kemiskinan yang terjadi seperti saat ini akan bisa terurai.
Islam juga tidak memberikan keleluasaan individu untuk mengelola SDA karena itu adalah milik umum yang pengelolaannya oleh negara. SDA yang melimpah di muka bumi ini akan mampu memberikan kesejahteraan rakyat selama pengelolaannya diserahkan kepada pihak yang tepat yaitu negara. Jadi dengan adanya program Sapoe Sarebu sebenarnya tidak akan mampu melepaskan permasalahan masyarakat pada saat ini yaitu kemiskinan karena solusi tersebut hanya sebatas dipermukaan saja tidak sampai pada akar permasalahan yaitu diterapkannya sistem kapitalisme. Wallahu'alam bishshawab
No comments:
Post a Comment