Proyek Whoosh dan Ambisi Oligarki

                     Oleh Tutik Haryanti

                        Aktivis Dakwah 

Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Whoosh merupakan salah satu proyek mercusuar yang digadang-gadang, selain proyek IKN dan PSN di era pemerintahan Joko Widodo. Proyek Whoosh yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun sejak Oktober 2023 ini, ternyata menimbulkan banyak persoalan.

KCJB Whoosh mengalami kerugian yang sangat besar, akibat target penumpang yang belum tercapai sehingga terjadi beban utang yang terus bertambah dan menimbulkan kerugian bagi negara. Namun, Presiden Prabowo menyatakan tidak usah khawatir dan meributkan urusan Whoosh ini. Presiden sudah mempelajari masalahnya dan akan bertanggung-jawab semuanya. (Kompas.com, 5-11-2025)

Benarkah Presiden akan mampu mengatasi utang Whoosh? Dana dari mana untuk membayar utang tersebut?

Proyek Whoosh Mahal dan Tidak Strategis

KCJB Whoosh terhitung menghabiskan anggaran yang cukup fantastis. Proyek tersebut menelan dana sebesar 7,26 miliar dollar AS atau 118 triliun rupiah, membengkak dari anggaran yang awalnya diperkirakan hanya sebesar 6.07 miliar dollar AS. Sedangkan 75% dari biaya tersebut berasal dari utangan ke China Development Bank (CDB) yang bunganya sebesar 2%. Cicilan yang harus dibayar negara per tahun sebesar 2 triliun rupiah selama kurang lebih 40-45 tahun. Namun, Presiden Prabowo meminta restrukturisasi dengan mengubah tenor 60 tahun dengan cicilan 1,2 triliun rupiah.

Sebelum utang ke Cina, Indonesia juga mendapat tawaran utangan dari Jepang untuk proyek Whoosh dengan bunga lebih rendah yaitu 0,1% per tahun, tetapi mengapa pemerintah lebih memilih utang ke Cina? Padahal, dengan bunga tinggi dari Cina akan menambah beban yang harus ditanggung negara. 

Di sisi lain, harga tiket KCJB Whoosh termasuk mahal yang hanya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Sementara, Joko Widodo pernah menyatakan bahwa Kereta Whoosh merupakan misi investasi sosial. Namun, kenyataannya tidak semua masyarakat mampu memanfaatkan layanan tersebut. Lantas, rakyat mana yang difasilitasi KCJB Whoosh yang sebenarnya?

Di samping mahal, masyarakat juga mengeluhkan keberadaan stasiun di Halim Perdanakusuma sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Ada yang menyebut, mereka harus merogoh kocek lagi untuk membayar transportasi menuju ke lokasi karena tidak tersedianya transportasi umum untuk memudahkan mereka. Inilah mengapa KCJB dianggap proyek mahal dan okasi stasiun KCJB kurang strategis bagi masyarakat.

Ambisi Oligarki

Bila dicermati lebih dalam, proyek KCJB Whoosh terkesan dipaksakan, meskipun dengan alasan untuk mengurai kemacetan. Namun, pada faktanya pengadaan Whoosh belum bersifat urgen dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.  Sedangkan, masyarakat membutuhkan perbaikan ekonomi secara adil dan merata dan bukan fokus pada infrastruktur saja.

Tampak proyek Whoosh adalah ambisi dari pemerintah oligarki. Kekuasaan yang ada justru dipergunakan untuk mengeluarkan kebijakan yang cenderung untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Di sini terjadi ketidaksetaraan dalam pembangunan infrastruktur dengan pelayanan publik. Terbukti setiap hari Whoosh hanya melayani 16.000-18.000 penumpang. Jumlah ini masih relatif kecil. Ini membuktikan Whoosh belum mampu melayani masyarakat secara luas.

Sebenarnya jika secara rasionalitas empiris, KA Parahyangan rute Jakarta-Bandung bisa dimodernisasi menjadi kereta dengan kecepatan menengah yang dapat melaju 150-200 kilometer per jam. Rel kereta sudah tersedia dan stasiun berada di dalam kota; Gambir, Jakarta - Bandung bukan di pinggiran seperti Halim-Tegalluar. Jika kebijakan ini direalisasikan, biaya yang diperlukan lebih kecil. Sayangnya, pemerintahan Joko Widodo lebih memilih moda transportasi kereta cepat, yang belum dibutuhkan keberadaanya bagi masyarakat. (Kompas.com, 5-11-2025)

Beban Rakyat

Bila modernisasi kereta Parahyangan terealisasi, tentu beban utang tidak terlalu membengkak dan tidak memberatkan rakyat. Hal ini dikarenakan proyek KCJB yang dulu dijalankan secara business to business (B to B) dengan menggunakan 4 BUMN untuk turut kerjasama dalam proyek tersebut, diganti dengan government to government (G to G) akibat kerugian yang terlalu besar. 

Artinya, dengan sistem G to G negara membebankan pada APBN untuk membayar utang tersebut. Di mana APBN sendiri berasal dari pungutan rakyat yang diambil melalui pajak. Jelas, ini sebuah kezaliman. Sebab, rakyat keseluruhan tidak dapat menikmati KCJB tetapi harus menanggung beban utang yang menggunung. Sedangkan banyak rakyat miskin dan belum dapat menikmati fasilitas seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang memadai.

Kapitalisme Akar Permasalahan 

Sejatinya akar permasalahan dari kebijakan yang tidak bertumpu pada kepentingan rakyat adalah sistem kapitalisme yang diterapkan oleh negara. Negara cenderung memenuhi permintaan para kapitalis sebagai pemilik modal, bukan berbasis pada pelayanan rakyat.

Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus (rakyat) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang telah dilakukan.

Di sini jelas, negara hanya sebagai regulator dan fasilitator dari setiap kebijakan. Proyek Whoosh hanya menguntungkan para pengembang property, kontraktor besar, dan investor asing. Sedangkan, rakyat hanya menanggung beban utang. 

Dalam sistem kapitalisme memandang proyek berdasarkan untung-rugi. Ketika proyek berhasil akan dinikmati oleh korporasi atau segelintir elite, bila rugi rakyat yang menanggung utang. Apalagi proyek Whoosh juga berbasis utang ribawi yang bunganya akan terus bertambah sehingga utang juga makin membengkak bila negara tak mampu membayar. Di sini, rakyatlah yang menjadi tumbal dari kebijakan dengan nama investasi sosial yang hanya sekadar kamuflase.

Proyek Infrastruktur dalam Pandangan Islam

Islam memandang Infrastruktur adalah kebutuhan rakyat yang juga harus terpenuhi sebagai amanah negara dalam melayani rakyat, yakni pemenuhan kebutuhan dasar publik, agar mobilitas ekonomi dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat menjangkau masyarakat luas sampai ke pelosok negeri.

Pun, negara juga tidak akan mengambil utang berbasis ribawi untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Sebab, dengan utang ribawi dari program investasi asing hanya akan menguntungkan para investor tanpa memandang keuntungan dan kemaslatan umat. 

Diketahui riba sekecil apapun tetaplah haram dalam syariat Islam. Di samping itu, utang ribawi dari investor asing justru akan menyeret kedaulatan ekonomi dan menimbulkan ketimpangan sosial. Sebagaimana yang terjadi pada proyek Whoosh, negara bergantung pada asing. Ini sangat berbahaya bagi umat karena membuka terjadinya dominasi asing terhadap politik, ekonomi, keamanan,  dan kedaulatan negara

Negara memiliki baitulmal yang bersumber dari harta kepemilikan umum, kharaj, jizyah, fai dan ghanimah, yang dapat digunakan untuk proyek pembangunan dan kemajuan teknologi. Seperti, membangun jalan, jembatan, transportasi publik dengan biaya murah, luas manfaatnya untuk kesejahteraan umat. 

Khatimah

Islam tidak melarang pembangunan proyek Whoosh, tetapi pembangunan yang didasari dengan sistem kapitalisme dan berbasis ribawi dan ambisi oligarki inilah yang ditolak. Sebab, proyek ini hanya menguntungkan segelintir elite saja dan membebani rakyat. 

Islam mengajarkan pembangunan secara mandiri, berkeadilan, dan menyandarkan pada hukum syarak sehingga pembangunannya bukan berbasis utang ribawi agar kebermanfaatannya dapat dirasakan bagi seluruh umat tanpa terkecuali. 

Waallahualam bissawab.[]