Oleh: Mei Widiati, M.Pd
Rencana Presiden Prabowo mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza memunculkan pertanyaan serius: ini langkah keberanian atau justru mengikuti skema politik adidaya?
Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut misi ini bisa dijalankan tanpa mandat PBB, hanya dengan “persetujuan organisasi internasional yang diinisiasi Amerika”. Di sinilah kritik bermula.
1. Tanpa Payung PBB, Indonesia Berpotensi Masuk Perang Kapasitas Politik AS
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanudin, mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah mengirim pasukan tanpa dasar hukum internasional yang jelas.
Ketika “izin” misi berasal dari Amerika, publik wajar bertanya: Apakah Indonesia sedang mengambil sikap merdeka, atau terjebak dalam orbit kepentingan Washington?
Allah memperingatkan:
وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim…” (TQS. Hud: 113)
Gaza tidak butuh pasukan yang bernaung di bawah agenda politik negara penindas.
2. Akar Masalah Gaza Adalah Penjajahan—Bukan Konflik Humaniter
Rencana mengirim “pasukan konstruksi dan kesehatan” justru mengaburkan realitas: Palestina dijajah, dibunuh, dan direbut tanahnya oleh Israel.
Solusinya bukan sekadar misi perdamaian, tetapi keberpihakan moral kepada yang dizalimi.
Rasulullah SAW bersabda:
“Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Tidak boleh mendiamkannya dalam keadaan terzalimi.” (HR. Bukhari)
Selama penjajah masih bercokol, perdamaian hanya ilusi.
3. Negara-Negara Muslim Punya Kewajiban Moral Tapi Diam
Mesir menutup perbatasan, Turki menjaga hubungan dagang, negara Teluk menormalkan hubungan dengan Israel. Inilah tragedi politik dunia Islam hari ini: umat disembelih, elite berkompromi. Padahal para pemimpin adalah junnah—perisai bagi rakyatnya.
Rasulullah SAW bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah perisai, tempat orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR. Muslim)
Jika perisai itu rapuh, umat dibiarkan terluka tanpa pembela.
4. Sejarah Islam Mengajarkan Keberanian, Bukan Ketundukan
- Umar bin Khattab membebaskan Palestina pada 637 M.
- Salahuddin menyatukan kekuatan umat dan membebaskan Al-Quds pada 1187 M.
- Sultan Abdul Hamid menolak menyerahkan tanah Palestina kepada Zionis Yahudi meski disuap emas.
Ketiganya tidak menunggu mandat PBB atau restu Amerika. Mereka berdiri atas satu prinsip: membela yang tertindas adalah kewajiban iman.
Allah berfirman:
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas…?” (TQS. An-Nisa: 75)
Ayat ini adalah teguran bagi pemimpin yang diam dan bagi bangsa yang takut ditekan.
5. Indonesia Harus Menentukan Sikap: Berpihak atau Berputar
Mengirim 20.000 pasukan mungkin terlihat heroik, tetapi bergantung pada siapa mandatnya.
Jika di bawah PBB — bisa dipahami. Jika di bawah skema AS — justru berpotensi menjadikan Indonesia alat geopolitik yang menormalisasi penjajahan Israel.
Gaza tidak membutuhkan kosmetik “misi perdamaian”. Gaza membutuhkan keberanian moral, diplomasi tegas, solidaritas umat, dan tekanan politik terhadap penjajah.
Indonesia berdiri di persimpangan: Mengambil posisi terhormat di pihak yang dizalimi, atau menjadi bagian dari proyek geopolitik negara adidaya?
Wallaahu a'lam bishshowab
No comments:
Post a Comment