Oleh : Iis Sh
Ibu rumah tangga
Harga beras kian melambung tinggi. Hal ini tentu menjadi beban tersendiri bagi rakyat, mengingat keberadaannya merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Kenaikan dirasa semakin membebani, di saat kondisi perekonomian lesu.
Kenaikan harga beras premium yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir, membuat para pelaku usaha seperti restoran, cafe dan hotel di Kabupaten Bandung menjadi resah. Untuk beras jenis tertentu dipatok sekitar Rp15.600 perkilogram, padahal sebelumnya sekitar Rp14.600 sampai 15.000 saja. Hal ini disampaikan Ketua perhimpunan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung, Use Hudaya. (inilah koran, kamis 28 Agustus 2025.)
Lebih lanjut Use mengungkapkan, bahwa kenaikan harga bukan hanya pada beras saja, tetapi juga terjadi pada komoditas telur dan daging ayam potong. Hal ini diduga dipengaruhi oleh mulai banyaknya dapur makan bergizi gratis (MBG) yang beroperasi serentak pada bulan Agustus lalu, berdampak pada naiknya pembelian atau supply (permintaan) untuk memenuhi stok bahan yang dibutuhkan.
Masalah kenaikan harga bukan hanya membebani masyarakat pada umumnya, juga menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif. Jika harga jual dinaikkan muncul kekhawatiran kurang laku. Tetapi jika tetap bertahan, keuntungan kian menipis. Bahkan sudah banyak usaha yang gulung tikar. Tentu saja rakyat berharap ada solusi yang ditawarkan pemerintah hingga beban rakyat tidak terlalu berat.
Namun sayang harapan hanya tinggal harapan. Apa yang ditawarkan pemerintah seperti operasi pasar, menentukan HET(harga eceran terendah), BLT, dan yang lainnya tidak secara otomatis menekan harga agar tidak melambung.
Selain itu kita akui berbagai kecurangan seperti penimbunan yang bisa melambungkan harga banyak dipraktikan karena kurang tersentuh hukum. Juga rantai pasokan yang panjang, biaya transportasi yang mahal menjadikan barang sampai ke konsumen jauh lebih mahal.
Itu semua berpulang kepada akibat diterapkannya kapitalisme sekular termasuk dalam sistem ekonominya. Ideologi ini telah menyuburkan berbagai praktik kecurangan dan abainya negara serta tumpulnya penerapan hukum. Negara membiarkan masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan mampu tidaknya seluruh rakyat mengakses kebutuhan pokoknya. Amanah kekuasasn tidak lagi dipandang sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi menjadi sarana untuk memperkaya diri.
Berbeda halnya dengan Islam, di mana Allah Swt. telah menetapkan aturan perdagangan serta ketersediaan kebutuhan pokok dan distribusinya ke tengah masyarakat. Penguasa bertanggungjawab menjaga kestabilan harga. Jika permintaan tinggi sementara stok terbatas maka negara akan mendatangkan dari tempat lain sampai terjadi keseimbangan. Negara pun akan menindak tegas berbagai kecurangan sesuai syariat. Islam melarang penimbunan sebagaimana sabda Rasulullah saw. : “Siapa yang melakukan menimbun makanan terhadap kaum muslim, Allah akan menimpakan kepada dirinya kebangkrutan atau kusta.” (HR Ahmad)
Penguasa pun bertanggungjawab menghilangkan kesulitan di tengah umat, memperbaiki transportasi, dan memperhatikan distribusi.
Untuk itu, hanya sistem Islam yang bisa menyelesaikan segala problematika kehidupan serta mengaturnya dengan cara yang terperinci, yakni sesuai dengan hukum hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. bukan hukum buatan manusia. Sehingga berbagai permasalahan harga pangan seperti terjadi saat ini bisa selesai dengan menerapkan hukum syariat sebagai landasan dalam membuat kebijakan. Kondisi ini hanya bisa terwujud dalam naungan sebuah kepemimpinan yang akan menerapkan Islam di setiap aspek kehidupan.
Wallahu alam bhi shawwab
No comments:
Post a Comment