Polemik Makan Bergizi Gratis, Akibat Kebijakan Pragmatis

Oleh Suryani

Pegiat Literasi

Polemik Makan Bergizi Gratis (MBG) masih saja bergulir. Berbagai pandangan muncul di tengah-tengah masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa kebutuhan makan bergizi bukan hanya untuk pelajar saja, tetapi semua rakyat membutuhkannya terutama para ibu hamil, balita atau lansia.

Dari itu Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BNG) Nyoto Suwigyo berkomentar bahwa, jatah MBG bagi non peserta didik tergantung dari sisa porsi pelajar. Karena di setiap kecamatan membutuhkan 3.300 porsi, maka hanya ada 200 yang tersisa, mengingat dapur Satuan Pelayanan Umum (SPGG) hanya mampu menyediakan 3.500. Dari sisa itulah akan didistribusikan untuk ibu hamil, menyusui, balita dan lansia.

Beliau menambahkan karena sampai saat ini begitulah skemanya. Bahkan untuk wilayah Ciparay yang padat penduduk, sama saja yang tersisa 200 porsi dan harus dibagikan kepada MBG non peserta didik. Adapun anggaran memang menggunakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal demikian beliau sampaikan saat ditemui di Desa Sarang Mekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. (Kompas.com, 18/02/2925)

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa, MBG merupakan janji kampanye dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemenangan dirinya di pemilihan umum beberapa bulan lalu. Namun sayang, tampaknya janji ini tidak dipikirkan matang-matang dan cenderung asal-asalan, karena makanan untuk rakyat adalah kebijakan strategis yang membutuhkan dana besar sekaligus kesiapan struktural dari para pejabat terkait.

Terkait harga per porsinya saja saat ini sudah dikurangi menjadi 10.000 dari awal rencananya 15.000. Ini menunjukkan bahwa prgram Prabowo tak memiliki dana yang cukup dan tak memperhitungkan dampaknya. Alih-alih mengakui kelemahannya dan menghentikan prgram MBG, beberapa pejabat di pemerintahannya justru meminta masyarakat yang menanggung biaya selanjutnya. Sindiran dan kecaman pedas pun bergulir bak bola salju. Prabowo bergeming dan tetap mempertahankan program tersebut melalui sejumlah efisiensi. Sebut saja efisiensi di sektor kesehatan dan pendidikan, padahal sebagaimana kita ketahui anggarannya sudah kecil. Akhirnya banyak pegawai honorer yang diberhentikan dari pekerjaannya, juga tidak sedikit mahasiswa yang tidak bisa meneruskan kuliahnya karena besaran UKT dan dipangkasnya pemberian beasiswa.

Terlepas dari kisruh dan polmik efisiensi, makan bergizi merupakan kebutuhan semua manusia, untuk menunjang kesehatan agar bisa bergerak dan berpikir cemerlang. Sehingga kasus gizi buruk, stunting dan lain-lain tidak dialami oleh rakyat. Seharusnya negara hadir dan memastikan kebutuhan dasar tersebut mampu dipenuhi masyarakatnya. Salah satunya dengan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi para ayah dan suami agar bisa bekerja dan mampu memenuhi nafkah keluarganya dengan layak.

Jaminan atas kesejahteraan rakyat mestinya bukan hal yang sulit. Negara bisa mengelola smber-sumber pemasukan demi terpenuhinya hak asasi masyarakat, di antaranya dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara benar. Yakni dengan negara mengambil alih dan mengelolan sendiri dan hasilnya diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat. Sehingga masyarakat bisa bekerja di situ dengan pembekalan ilmu dan skill sebagai penunjang pekerjaannya. Kalau perlu didatangkan para ahli dari luar negeri dengan diupah untuk mentraining mereka.

Di samping itu negara harus memastikan penyediaan dan pengolahan pangan dengan kualitas terbaik, mudah didapat juga harga yang terjangkau. Dengan menciptakan suasembada pangan dan berbagai kemudahan bagi para petani, untuk terus berproduksi hingga ketahanan pangan bisa tercapai.

Namun sayang kepemimpinan kapitalisme tidak mampu mewujudkan hal itu. Mereka hadir bukan untuk mengurus rakyat, tetapi lebih pada kepentingan segelintir orang yang memiliki modal besar. Sistem kapitalisme melahirkan politik demokrasi sekuler juga berbiaya sangat tinggi. Keberadaan mereka di kursi kekuasaan tidak lepas dari sokongan para kapital. 

Akhirnya, fungsi sebagai raa'in (pengurus) rakyat tidak terlaksana. Hubungan keduanya lebih sekedar penjual dan pembeli, atau regulator untuk menyambungkan rakyat dengan pengusaha besar. Alhasil tidak pernah tercipta adanya pemimpin yang mencintai rakyat atau sebaliknya. Maka sudah selayaknya kaum muslim menyadari bahwa, kapilalisme sudah tidak layak dipertahankan, disamping lahir dari peradaban kufur, juga sudah sangat rusak dan merusak. Perlu ada perubahan secara mendasar, dari sekuler (memisahkan agama dari kehidupan) menuju sistem Islam yang lahir dari akidah Islam.

Islam bukan hanya agama, tetapi merupakan ideologi yang terpancar darinya aturan kehidupan. Bersumber dari sang maha pencipta yakni Allah Swt. selayaknya kaum muslim mengimani dan menerapkan seluruh aturannya, karena Islam mampu menyelesaikan semua persoalan kehidupan. Tentang makanan bergizi Islam telah menetapkan bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah halalan thayiban. Sebagaimana tersirat dalam firman Allah Swt. yang artinya:

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu musuh yang nyata." (TQS al-Baqarah ayat 168)

Untuk itu negara bertanggung jawab dalam merealisasikan ayat di atas, dengan memastikan bahwa rakyat yang ada dalam kekuasaannya mendapat hak tersebut. Melalui pemenuhan lapangan pekerjaan untuk para penanggung nafkah untuk bekerja dan mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak untuk keluarganya.

Di antaranya dengan mengelola semua SDA untuk dikelola negara dan menjadikan rakyat sebagai pekerjanya. Sebelumnya telah dibekali ilmu dan skill yang mumpuni malalui lembaga pendidikan atau kursus-kursus yang diselenggarakan negara dan rakyat bisa memgakses secara gratis. Selain itu negara berperan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan mensuport para petani agar bisa memproduksi pangan kualitas terbaik dengan dibekali ilmu juga memanfaatkan teknologi mutakhir. Di samping distribusi yang merata keseluruh pelosok negeri disertai pengawasan ketat dari negara.

Hal tersebut mudah diwujudkan karena penguasa dalam sistem Islam dipilih rakyat untuk mengurus urusan mereka. Berbekal ketakwaan juga dukungan masyarakat dan negara yang tunduk pada syariat-Nya menjadikan susana kehidupan diliputi keimanan dan keharmonisan. Pemimpin yang mencintai rakyatnya juga rakyat yang mencintai pemimpinnya. Bukan hanya kebutuhan pokok seperti makanan bergizi saja yang akan didapatkan masyarakat, tetapi semua kebutuhan umum seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan bisa gratis diakses rakyat dengan mudah.

Maka dari itu harus ada upaya dari seluruh kaum muslim untuk bersatu memperjuangkan sistem Islam tersebut. Melalui proses penyadaran umat dalam memahami Islam dan kewajiban menerapkannya. Sehingga ketika pemahaman kolektif sudah terbangun maka perubahan akan segera terwujud.

Wallahu alam bi shawwab.