Khansa Alma
Baru baru ini, Indonesia digaduhkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, gebrakan Efisiensi anggaran yang menuai beragam kritik. Hingga tagar Indonesia Gelap mewarnai sosial media warga +62. Dalam seratus hari kerja, disebut-sebut sebagai hari yang mematikan untuk rakyatnya. Atau tajuk yang beredar "Demi Program Prioritas Rakyat Tertindas". Setidaknya hal itu mewakili bagaimana suara hati rakyat memberi respon atas pemangkasan anggaran di sejumlah lembaga atau kementrian.
Dilansir dari detikFinance, berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, target penghematan anggaran sebesar Rp 306 triliun dari APBN tahun 2025. Saat menjadi pembicara digelaran world government summit 2025, Prabowo menerangkan penghematan yang sudah dilakukan mencapai US$ 20 miliar bila dikonversikan ke rupiah jumlahnya mencapai 327 triliun.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dollar AS atau setara Rp 750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya untuk membiayai Makan Bergizi Gratis dan ”menyuntik” BPI Danantara.
Terdapat tiga putaran efisiensi anggaran yang akan dilakukan Prabowo, dengan total dana yang disasar Rp750 triliun. Pertama merupakan penghematan yang telah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya dan telah masuk dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Di sana, Prabowo telah mengamankan anggaran Rp300 triliun. Kedua, penghematan senilai Rp306,69 triliun sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025—meski demikian Prabowo meyampaikan nilainya naik menjadi Rp308 triliun. Ketiga, akan berasal dari dividen BUMN pada 2025 senilai Rp300 triliun. Perlu dicatat bahwa pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati bahwa target dividen BUMN 2025 adalah Rp90 triliun, tidak mencapai Rp300 triliun .
Instansi yang terkena pemotongan paling besar justru instansi yang berkontribusi paling signifikan ke pembangunan Indonesia selama 1 dekade terakhir. Dalam dinamikanya, rencana pemangkasan ini menimbulkan rasa was-was di tengah masyarakat karena dampak efisiensi terlihat misal dari ancaman terhentinya pembangunan infrastruktur, kabar akurasi pendeteksi gempa bumi yang turun sampai pegawai honorer yang terkena PHK hal ini menjadi pukulan telak bagi ekonomi Indonesia
Ironis...
Di tengah ambisi mensukseskan program MBG, pada satu sisi lain memberi dampak bertambahnya angka PHK yang justru mematikan perekonomian lingkup keluarga. Watak pemimpin populis penuh pencitraan menjadi gaya yang tak jauh beda dengan penguasa sebelumnya. Gengsi dengan program MBG yang harus terealisasi, tidak peduli bagaimana kesejahteraan penduduk negeri. Tercatat, misalnya Kemenperin, salah satu lembaga yang terkena pemotongan anggaran berdampak pada pengelolaan sejumlah sektor industri padat karya yang jika anggarannya terpangkas, sangkat mungkin menyebabkan PHK. UMKM dan industri rumah terancam.
Kemen PU, tidak dipangkas saja tidak merata pembangunan, apalagi dipangkas dengan nilai tertinggi di bandingkan dengan lembaga/kementrian yang lain. Jelas rakyat yang di korbankan dan ditumbalkan.
Sejatinya, Efisiensi anggaran adalah suatu jalan yang bisa membawa dampak baik selama di alihkan ke program yang lebih produktif.
Salah Sistem...
Segala yang terjadi saat ini sejatinya makin menegaskan soal buruknya watak sistem kepemimpinan sekuler kapitalistik yang dipertahankan dari rezim ke rezim. Alih-alih mengurus rakyat dan menyolusi problem masyarakat dengan solusi tuntas yang menyejahterakan, para penguasa malah kerap sibuk melanggengkan kursi kekuasaan syarat kepentingan.
Sesuai namanya, sistem kepemimpinan sekuler kapitalisme memang tidak mengenal aturan agama, termasuk soal amanah dan tanggung jawab besar yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban di Kekekalan kelak. Sistem ini menempatkan negara atau kekuasaan hanya sebagai alat meraih kepentingan, terutama kepentingan segelintir orang dari kalangan para pemilik kapital.
Walhasil, corak kebijakan yang dilahirkannya sangat kental dengan kepentingan oligarki (baca: para pemodal), sedangkan kepentingan rakyat bisa dengan mudah disingkirkan. Jangan harap penguasa akan bersikap tulus mengurus rakyatnya, gap di antara mereka saja sedemikian lebarnya. Yang dilakukan penguasa bisa jauh berbeda dengan yang diharapkan rakyatnya. Ini karena penguasa dalam sistem kepemimpinan ini, sekali lagi, memang tidak bertindak sebagai pengurus rakyat.
Berbagai krisis, mulai bidang ekonomi, politik, hukum, dan moral, makin hari makin menguat. Kasus-kasus kriminal, termasuk korupsi, mafia peradilan dan tanah, judol dan pinjol, makin ugal-ugalan, tetapi tidak pernah tuntas terselesaikan. Berbagai bencana juga terjadi di mana-mana, sedangkan mitigasi benar-benar seadanya karena alasan dana. Akhirnya, rakyat berjibaku dengan kesusahan hidup akibat kian sulitnya lapangan kerja dan biaya hidup yang makin serba mahal.
Namun, alih-alih hadir sebagai pengurus dan pelindung urusan mereka, negara malah menjadi sumber masalah dan kezaliman bagi rakyatnya. Bahkan terkait dana efisiensi yang sekarang begitu kontroversial, ternyata bukan hanya dilatari kebutuhan untuk membiayai program MBG sebagaimana digaung-gaungkan. Pemerintah justru berencana mengalokasikan sebagian besar dananya (lebih dari Rp300 triliun) untuk menyuntik super holding BUMN baru bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diluncurkan 24-2-2025.
Badan pengelola investasi (sovereign wealth fund) ini rencananya akan menjalankan investasi pada 15 megaproyek yang digadang-gadang dapat menjadi kekuatan yang akan menunjang perekonomian Indonesia pada masa mendatang. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Tidak sedikit yang mengkhawatirkan dana hak milik rakyat ini akan menguap dan berakhir dengan skandal sebagaimana kasus dana haji serta dana-dana umat lain yang raib entah ke mana.
Islam Hadirkan Solusi
Rakyat tidak hanya butuh kenyang dan makan, tetapi juga membutuhkan layanan pendidikan dan kesehatan yang dapat menunjang peningkatan kualitas SDM di negeri ini. Oleh karenanya, Islam memandang penguasa tidak sekadar pemimpin yang dipilih dalam kotak suara. Akan tetapi, penguasa adalah raa‘in, yakni pengurus dan pelayan kepentingan rakyat. Dalam pandangan Islam, pemenuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah kebutuhan asasi sehingga program prioritas adalah negara menjamin pelayanan pada enam kebutuhan pokok tersebut.
Prinsip kedaulatan di tangan syarak menjadikan penguasa harus tunduk pada hukum syarak, tidak berpihak pada pihak lain yang ingin mendapat keuntungan. Penguasa harus terikat dengan hukum-hukum yang telah Allah Swt. tetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunah Rasul-Nya.
Dalam Islam, sumber anggaran banyak dan beragam, tidak hanya bergantung pada utang dan pajak. Pengelolaan anggaran dalam negara Khilafah dilakukan oleh baitulmal. Sumber pemasukan tetap baitulmal terdiri dari fai, ganimah, anfal, kharaj, jizyah, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta harta zakat (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam kitab Nizham al-Iqtishadiy fi al-Islam hlm. 530).
Khatimah
Perlu hadirnya kelompok dakwah Islam politis Ideologis yang memperjuangkan hak umat, sesuai dengan yang di contohkan oleh Rasulullah. Hadir ditengah-tengah umat untuk melakukan dakwah, mencerdaskan umat memutus mata rantai kepercayaan kepada sistem dzalim dan menyengsarakan kapitalisme. Melakukan aktivitas membongkar rencana dan makar jahat musuh-musuh Islam dan antek-anteknya, Istiqomah di jalan perjuangan Islam Kaffah dengan fikroh dan thariqoh yang shahih. Semoga Allah menyegerakan pertolongannya kepada para pejuangnya, tegak kembali Islam secara Kaffah di muka bumi. Wallahu A'lam Bisshowwab
No comments:
Post a Comment