Jaminan Kesehatan Urgensi yang Terabaikan

Oleh Ummu Husna

Pemerataan kesehatan di negeri kita terhadap rakyat ini nyatanya belum pernah terjadi. Pemerintah terkesan abai atas jaminan kesehatan rakyatnya. Padahal kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Akan tetapi berbagai problem kesehatan masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat, baik yang berperan sebagai tenaga medis ataupun pasien pada umumnya. Sementara dilain sisi, masyarakat berhak untuk pemerintah Indonesia menargetkan standar internasional untuk pendidikan dan ketenagakerjaan profesi kesehatan. Hingga hal ini terkesan bertolak belakang dengan kondisi fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Problem Kesehatan

Kalau kita perhatikan, memang banyak sekali problem kesehatan yang ada di tengah-tengah msyarakat saat ini. Misalnya tidak meratanya fasilitas dan tenaga kesehatan (nakes) di seluruh penjuru daerah, mahalnya biaya berobat dan yang lainnya.

Di Kalimantan tengah saja yang jumlah penduduknya sekitar 2,7 juta jiwa ternyata hanya terdapat 800 orang dokter saja, padahal idealnya harus ada 2.700 dokter. Ini berarti secara idealnya masih kurang 1.900 orang dokter (rri.co.id, 01/10/2024). Kondisi terbatasnya jumlah tenaga kesehatan di wilayah tersebut menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi kendala bagi warga yang sangat membutuhkan akses kesehatan terutama mereka yang tinggal di pelosok.

Selain itu adanya fenomena baru yang meningkat, di mana masyarakat cenderung lebih memilih mengobati penyakitnya sendiri daripada mengkonsultasikannya kepada tenaga kesehatan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan masyarakat untuk menjangkau biaya kesehatan serta keterjangkauan mereka terhadap akses kesehatan. Maka masyarakat terutama dari kalangan bawah lebih memilih untuk mengobati sendiri penyakitnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua warga negara ternyata bisa mengakses layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

Pemerintah Abai Akan Perannya

Saat ini, terdapat beberapa jaminan kesehatan yang telah direalisasikan di tengah-tengah masyarakat, seperti BPJS, Jamkesda, asuransi, dan lain sebagainya. Namun, ternyata hal tersebut tidak dapat memberikan jaminan kesehatan kepada rakyatnya bahkan masih terperangkap dalam kemiskinan akibat biaya kesehatan yang tinggi. Seharusnya pemerintah dapat terus melakukan pengawasan demi mewujudkan hak kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Kepemimpinan sekuler ternyata menjadikan penguasa abai terhadap perannya sebagai raa’in (pengatur urusan rakyat). Negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator saja. Yang terjadi sekarang, kesehatan justru dikapitalisasi atau menjadi industri yang dijual belikan. Bisa dipastikan bahwa narasi pemerintah soal anggaran kesehatan yang diprioritaskan dan upaya peningkatan standarisasi profesi kesehatan sejatinya bukan untuk rakyat, melainkan demi melayani kepentingan koorporasi atau pemilik modal saja.

Sistem Islam Menjamin Kesehatan Rakyatnya

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar publik yang wajib disediakan oleh negara. Jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat ini hanya mungkin akan bisa terwujud dalam sistem kepemimpinan Islam. Khalifah berperan sebagai raa’in, yang menjamin terpenuhinya layanan kesehatan bagi seluruh rakyatnya hingga ke pelosok daerah, dengan fasilitas yang memadai, berkualitas, dan gratis.

Sebagaimana yang terjadi pada masa kekhilafahan Harun Ar-Rasyid. Kebijakan beliau ternyata lebih mengutamakan penggunaan kekayaan negara untuk pembangunan rumah sakit, farmasi dan sarana sosial. Sehingga pada masa pemerintahannya, pendidikan kedokteran dianggap sangat penting sekali.
Begitu juga pada masa kekhilafahan Abbasiyah, di mana pada masa ini banyak sekali dibangun rumah sakit-rumah sakit, mulai dari Baghdad, Kairo dan Damaskus. Bahkan terdapat juga kebijakan terkait pengadaan rmah sakit keliling yang masuk dari desa ke desa.

Dalam sistem Islam, kesehatan memang menjadi perhatian utama tanpa membedakan lingkungan, strata sosial dan tingkat ekonomi. Sehingga para kholifah dan penguasa muslim pada masa itu tidak hanya mengandalkan anggaran negara untuk kesehatan, tetapi juga mewakafkan sebagian besar harta mereka untuk biaya jaminan kesehatan bagi rakyatnya.

Wallaahu a’laam bisshawaab.