Retreat Pejabat Akankah Membawa Manfaat untuk Rakyat?

Retreat Pejabat Akankah Membawa Manfaat untuk Rakyat?
Oleh : Euis Daniawati

Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hari ini (27/10) menyelesaikan retreat yang digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Para pejabat di KMP menyatakan siap bekerja setelah pembekalan (retreat) berbau healing di Akmil Magelang.  Retreat diadakan untuk menyatukan visi dan misi,  membentuk bonding serta team building serta menyatukan visi dan misi pada seluruh jajaran kabinet di bawah pemerintahannya. Retreat tersebut pun menyita perhatian publik. Alih-alih dipuji, publik justru mengkritik retreat yang dilakukan presiden terhadap para menteri dan jajaran di bawahnya. Sekalipun didanai dari kantong pribadi Presiden, kritik mengemuka lantaran beragam fasilitas mewah dan terkesan glamor yang digunakan dalam agenda tersebut.

Mencermati retreat para menteri KMP tersebut, tidak salah jika muncul pertanyaan, apakah hal tersebut bermanfaat untuk rakyat ?
Sejatinya, rakyat bukan hanya butuh pejabat yang disiplin dan sinergi tapi harus punya visi baru untuk perubahan. Sepanjang yang diterapkan aturan sistem sekuler demokrasi kapitalisme, keadilan dan kesejahteraan tidak akan pernah terwujud. Apalagi faktanya KMP dibentuk dengan spirit bagi-bagi kue kekuasaan, bukan integritas dan profesionalitas. Adanya tukar guling jabatan antara parpol (golkar dan Gerindra) menguatkan hal itu.
Berdasarkan asas ini, semangat membara menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran yang katanya berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa tampaknya sulit terwujud. Jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran naik signifikan daripada masa pemerintahan Jokowi, dari 34 kementerian menjadi 48 kementerian, 5 kepala badan, serta 56 wakil menteri. Dengan banyaknya posisi tersebut, bagi-bagi kekuasaan makin mudah untuk menempatkan para klien, loyalis, dan pendukung pemerintahan yang baru. Dan gemuknya KMP tersebut jelas sangat membebani APBN, bagaimana tidak, biaya gaji yang harus dibayarkan akan semakin meningkat, belum lagi tunjangan dan biaya lainnya tentu akan memperberat beban rakyat yang turut menanggung semua itu.

Saat ini, yang rakyat butuhkan adalah visi baru perubahan yang fundamental, bukan sekadar retorika dan narasi indah yang dikemas dengan berapi-api. Visi baru tersebut ialah perubahan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit negeri ini, di antaranya kemiskinan, pengangguran terbuka, kriminalitas, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.
Rakyat membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengayomi dan mengutamakan kepentingan mereka, bukan memuluskan kepentingan kapitalis/korporasi melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Namun faktanya, sistem demokrasi menghalalkan segala cara demi nafsu berkuasa. Aturan bisa diubah sesuai kepentingan atau pesanan.
Dalam sistem ini juga, kesejahteraan rakyat nihil terjadi,  sebab sistem ini mengagungkan kebebasan kepemilikan yang memungkinkan siapa saja yang memiliki modal besar untuk menguasai berbagai aset, termasuk aset milik umum dan negara. Penerapan sistem demokrasi dan kapitalisme saling terkait. Calon penguasa disokong para kapitalis, lalu saat penguasa menang, mereka harus membalas budi dengan menetapkan kebijakan atau regulasi yang menguntungkan kepentingan para pemilik modal (kapitalis).

Gambaran ini sangat bertolak belakang dengan sistem Islam, baik dari sisi pemerintahan maupun output pejabat yang dihasilkan.
Dalam sistem pemerintahan Islam, pejabat dipilih bukan untuk berbagi kekuasaan. Kepala negara (khalifah) memiliki otoritas dan wewenang dalam memilih pejabat yang tepat. Pejabat dipilih berdasarkan integritas atau kepribadian dan keahlian atau kapabilitas. Integritas yang dimaksud ialah  pola pikir dan pola sikap yang sesuai dengan Islam. Adapun kapabilitas dilihat dari kemampuan secara fisik dan keilmuan yang dimiliki individu calon pejabat.

Sistem Islam menerapkan yang bersumber dari Allah  SWT yang bersifat baku dan tetap, yakni mengikat semua pihak, baik pejabat, aparat, maupun rakyat.  Dengan konsekuensi ini, tidak akan ada celah bagi perilaku jual beli hukum, revisi aturan, pejabat korupsi, curang, konflik kepentingan, dan bagi-bagi jatah kursi dan kekuasaan. Aneka perilaku maksiat tersebut akan dicegah dengan sistem politik ekonomi dan sosial pendidikan yang berbasis akidah Islam.
Ketika kehidupan Islam terbentuk dan aturan Islam diberlakukan maka terciptalah kebiasaan beramar makruf nahi mungkar di tengah masyarakat. Masyarakat sendirilah yang menjadi pengontrol dan pengoreksi para pejabat negara. Negara juga akan melakukan pengawasan terhadap kekayaan pejabatnya. Dalam penanganannya terhadap perilaku pejabat yang melanggar aturan, sistem sanksi Islam akan ditegakkan yang akan memberikan efek jera pada pelaku kriminal. Penerapan aturan Allah Taala akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Keadilan hukum Islam yang bersumber dari Allah Taala dan kesejahteraan yang bersumber dari penerapan sistem politik ekonomi Islam yang mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Syarak juga mengikat semua pihak, baik pejabat, aparat maupun rakyat.  Penerapan aturan Allah akan menjadikan kehidupan sejahtera dan terwujud rahmat bagi seluruh alam, seperti yang Allah SWT firmankan pada QS Al-Araff ayat 96 , “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan”, Wallohualam bishowab.