Wakil Rakyat, Benarkah Melayani Rakyat?

Oleh Herra

Aktivis Muslimah

 

Anggota DPR, DPD, dan MPR RI untuk masa jabatan tahun 2024-2029 resmi dilantik dalam sidang paripurna pada 1 Oktober 2024. Selain itu Puan Maharani resmi ditetapkan sebagai Ketua DPR RI dengan wakil Sufmi Dasco Ahmad dari fraksi Gerindra, Adies Kadir dari fraksi Golkar, Saan Mustopa dari fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari fraksi PKB.

Sementara Ahmad Muzani dari farksi Gerindra terpilih sebagai Ketua MPR RI dengan wakil Bambang Wuryanto dari PDIP, Kahar Muzakir dari Golkar, Lestari Moerdijat dari NasDem, Rusdi Kirana dari PKB, Hidayat Nur Wahid dari PKS, Eddy Soeparno dari PAN, Edhie Baskoro Yudhoyono dari Demokrat dan Abcandra Akbar Supratman dari Kelompok DPD.

Menilik profil hingga komposisi anggota DPR, DPD dan MPRI RI, Managing Editor CNBC Indonesia menyebutkan bahwa 50% lebih adalah anggota dewan lama sehingga diharapkan dapat lebih cepat menyelesaikan sederet undang-undang yang belum disahkan pada periode sebelumnya. Di sisi lain, Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dapat melaksanakan tugas utamanya terkait pengawasan, penganggaran dan legislasi dengan tetap mendahulukan kepentingan rakyat. (Jakarta, CNBC Indonesia. Jumat 04/10/4024).

Dalam sistem hari ini, wakil rakyat dipilih bukan karena kemampuannya, tetapi karena kekayaan, jabatan, atau karena popularitas. Dalam mekanisme politik transaksional, terlihat dari beberapa wakil rakyat yang dilantik, ada yang berasal dari kalangan penyanyi, pengusaha, komedi, artos sinetron, dll.

Anggota DPR adalah wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi rakyat, tetapi juga membuat aturan/UU. Realita hari ini, ada banyak hubungan antara satu dengan yang lain, sehingga rawan konflik kepentingan. Apalagi hari ini bisa dikatakan tidak ada oposisi, semua menjadi koalisi. Siapa yang berpihak pada rakyat kalau semua berada dalam satu barisan? Yang juga membela kepentingan oligarki. Rakyat terabaikan dan tak mampu melawan.

Jelas hal tersebut berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam ada majelis ummah, yang menjadi wakil rakyat, dipilih oleh rakyat karena merupakan representasi umat. Anggota majelis ummah harus tahu betul apa yang dibutuhkan umat, permasalahan umat, dan umat itu sendiri berkarakter seperti apa. Tugasnya menyampaikan aspirasi, tapi tidak memiliki wewenang untuk membuat aturan. Karena dalam sistem Islam yang membuat aturan adalah hak mutlak Sang Pencipta. Manusia hanya sebagai pelaksana aturan tersebut.

Wallahualam bissawab.