Wakil Rakyat, Benarkah Melayani Rakyat?

 

Oleh: Nurma (Mahasiswi UM Buton)

Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi dilantik untuk masa bakti periode 2024-2029. Lima tahun ke depan, ratusan anggota dewan di Senayan diharapkan mampu untuk berpihak dan mewakili kepentingan rakyat luas. (tirto.id, 02/10/2024)

DPR tersebut tidak boleh tunduk pada kepentingan elite politik parpol, apalagi menduduki jabatan hanya demi keuntungan pribadi dan keluarga.

Namun nyatanya, politik dinasti tetap tidak bisa terlepas dari tubuh DPR saat ini. Diketahui faktanya, didapati sejumlah anggota legislatif yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat publik, yakni elit politik dan sesama anggota terpilih lainnya. Tentu saja, fenomena ini membuat rakyat kian melirik kiprah anggota legislatif dalam kurun lima tahun ke depan.

Mampukah Wakil Rakyat Melayani Rakyat?

Anggota dewan yang terpilih lebih cenderung menekankan opini yang terbentuk dari pengusung. Misalnya, yang diusung keluarga, lebih mengutamakan pendapat dan kepentingan keluarganya dibandingkan suara rakyat. Demikian pula yang diusung partai, lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat.

Alih-alih mewakili rakyat, kenyataan pahitnya justru jauh dari api. Para wakil rakyat malah diposisikan sebagai pihak yang kontraproduktif terhadap rakyat. Tak mampu terelakkan, rakyat kemudian harus tetap menelan pil pahit dari sistem demokrasi. Kepentingan rakyat lagi-lagi tergeserkan demi kepentingan politik yang hanya mengutamakan keuntungan pribadi anggota legislasi.

Inilah sistem demokrasi kapitalisme yang terpampang nyata. Terpilihnya wakil rakyat bukan karena kredibilitasnya, namun karena kekayaan dan jabatan jabatan yang dimiliki oleh keluarga. Sehingga terlahirlah kebijakan serta mekanisme transaksional yang disesuaikan dengan kepentingan penguasa dan oligarki. Sehingga rakyat akhirnya terus terpuruk karena keadaan yang kian memburuk dalam tatanan sistem yang rusak saat ini.

Kepemimpinan dalam Islam

Dalam sistem Islam menetapkan bahwa pemimpin adalah penanggung jawab seluruh urusan umat. Sama sabda Rasulullah SAW., “ Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya .” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Sistem Islam tentunya berbeda dengan sistem demokrasi yang penuh kerusakan. Sistem Islam menyuguhkan suasana kepemimpinan yang amanah karena setiap pemimpin yang terpilih, dipilih berdasarkan kredibilitasnya dan profesionalitasnya dalam mengoptimalkan pelayanan kepada seluruh kepentingan umat. Segala macam bentuk kebijakan ditetapkan dengan amanah dan bijaksana dalam wadah institusi daulah Islam. Satu-satunya role model negara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dalam memimpin umat. Karena aturan kehidupan hanya ditetapkan berdasarkan hukum syara’ yang telah Allah SWT. Tetapkan dalam setiap pengaturan urusan umat.

Dengan peraturan sistem yang bijaksana dan penerapan hukum syara’ yang sempurna tentu akan melahirkan tatanan yang senantiasa melayani rakyat hingga terbentuklah kepercayaan umat terhadap kepemimpinan Islam. Kebutuhan rakyat dilayani secara utuh dalam sistem yang menjaga. Rahmat berlimpah dalam pengurus yang amanah. Wallahu a’lam Bishshwab.