Makan Bergizi Gratis, Siapa Yang Diuntungkan?

Oleh : Umi Astuti
Pemerhati Keluarga dan Instruktur Go Ngaji

Tirto.id – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, menyarankan agar pemerintah mendesentralisasikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada usaha mikro, kecil dan menengah di daerah. Tidak hanya itu, meski anggaran yang dialokasikan untuk program andalan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto itu berasal dari APBN, pelibatan pemerintah daerah juga dapat mengurangi potensi diintervensinya pelaksanaan program MBG oleh ‘bandit-bandit’ atau pihak yang hanya mengambil untung.

Prabowo memang sebelumnya telah sering mengungkapkan bahwa program ini akan melibatkan pengusaha lokal dan UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Namun, sebagai keseriusan Presiden Terpilih tersebut, dia harus kembali mengeluarkan statemennya dan menetapkan aturan khusus. Sehingga, pelibatan UMKM dalam program MBG bukan hanya janji manis belaka.
“Sehingga ini tidak outsourcing yang sifatnya nasional dikuasai oleh beberapa orang, ini sudah berat kalau seperti itu, dan memang tradisi kita sudah seperti itu. Ini peluang kong kalikong. Peluangnya presiden terpilih, nanti elemen-elemen yang dekat dengan Presiden, menggosok-gosok kemudian nanti jadi terpusat. Nanti mengimpor daging, mengimpor sapi, setengah juta untuk pasokan, ini berat,” sambung Didik.
Di sisi lain, program MBG juga disinyalir bakal mengerek realisasi impor, khususnya untuk bahan pangan karena selama ini Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Tanggapan mengenai program MBG ini terus bergulir. Program yang diklaim akan membuka lapangan kerja dan melibatkan banyak UMKM itu riuh dengan suara kritis. Menurut hasil perhitungan tim presiden terpilih, program MBG ini akan menciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan karena direncanakan menggunakan 377 ribu dapur untuk menyiapkan makanan gratis bagi pelajar dengan setiap dapur dijalankan oleh 5 pekerja.

Di sisi lain, program MBG juga diperkirakan akan meningkatkan impor, terutama kepada pengusaha asing. Hal itu cukup beralasan mengingat pernyataan Wamentan Sudaryono pada akhir masa pemerintahan Jokowi, bahwa untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging, Indonesia memberikan peluang bagi sektor swasta untuk mengimpor sapi hidup. Ia juga menyatakan bahwa ada sekitar 46 perusahaan lokal dan internasional yang berkomitmen untuk mengimpor 1,3 juta ekor sapi. Meskipun tidak disebutkan secara detail, terlihat bahwa 46 perusahaan akan bekerja sama untuk kesuksesan MBG.

Program ini juga akan melibatkan penggunaan barang dan jasa dari sektor pertanian dan perkebunan, barang konsumsi (untuk makanan olahan seperti bumbu dapur dan pendukungnya), susu olahan, barang nonsiklikal seperti beras, hingga logistik berupa pengiriman bahan baku makanan. Dalam rantai pengolahan hingga pendistribusian yang melibatkan banyak pihak ini, muncul pertanyaan kritis, siapa yang diuntungkan dari program MBG ini, rakyat atau pebisnis?

Benarkah untuk Rakyat?

Kabinet baru saja diumumkan, respons masyarakat pun beragam. Apalagi, pemerintahan baru ini telah jelas memberi peluang bagi pihak swasta melalui Perpres 83/2024 mengenai Badan Gizi Nasional (BGN). Keluarnya Perpres ini seakan-akan menjawab pertanyaan publik mengenai sumber dana program MBG. Meski berkilah bahwa sumber pembiayaan murni dari APBN, tetapi tahapan implementasi program ini makin tampak melibatkan swasta. Ini menguatkan dugaan bahwa perbaikan gizi anak sekolah melalui MBG hanyalah klaim yang sejatinya membuka pintu masuknya para pebisnis.

Sebagai pemasok bahan baku, tentu saja pihak swasta memperoleh pasar yang baru. Meski pemerintah mengungkap bahwa program tersebut berpotensi membuka lapangan kerja, proses rekrutmen SDM yang perusahaan butuhkan hingga penentuan upah pekerja tetap dikembalikan ke pihak swasta. Artinya, penentuan rekrutmen pekerja hingga upah tenaga kerja akan mengikuti ritme bisnis ala kapitalis yang berorientasi pada profit/keuntungan.

Niat untuk membuka lapangan kerja melalui program ini seakan-akan blunder. Alih-alih menyelesaikan pengangguran yang merebak. Masuknya swasta dalam program pemerintah ini menunjukkan bahwa MBG tidak lebih sebagai ruang bisnis bagi segelintir orang. Cita-cita mewujudkan generasi sehat nyatanya belum mampu diwujudkan pemerintah secara mandiri.

Megaproyek MBG yang melibatkan banyak pihak termasuk pengadaan barang dan jasa juga berpotensi membuka celah KORUPSI. Hal ini setidaknya terlihat dari dua aspek:
Pertama, potensi kecurangan dapat muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bukan rahasia lagi jika korupsi dan kolusi kerap mewarnai jalannya berbagai program yang pemerintah selenggarakan.
Kedua, karena melibatkan pihak swasta risiko audit keuangan sangat rawan perihal sumber dana saat proses pengadaan material program, dari swasta atau APBN.

Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk berinvestasi dalam mewujudkan SDM Indonesia yang sehat dan berkualitas sesungguhnya membutuhkan penelaahan sistemis. Hal ini tidak cukup dengan merumuskan kebijakan program makanan gratis dengan iming-iming pemberdayaan masyarakat miskin dalam implementasinya, serta janji penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai janji manis megaproyek yang menelan biaya besar hanya menjadi ajang bagi-bagi jatah penguasa dan pengusaha.

Proyek Tambal Sulam

Program MBG ini tidak ubahnya upaya tambal sulam kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi, khususnya problem kecukupan gizi. Ini karena kurangnya analisis mengenai akar masalah dari tidak tercukupinya gizi masyarakat secara utuh dan paripurna. Di samping pembahasan mengenai masalah gizi berkualitas sebagai upaya mencegah malnutrisi generasi, sudah selayaknya negara yang bercita-cita mewujudkan generasi SDM sehat dan berkualitas melihat akar permasalahan ini secara sistemis.

Tidak dipungkiri, kemiskinan merupakan sumber masalah malnutrisi pada generasi. Hal ini sangat berdampak pada kualitas dan intelektualitas mereka. Membahas masalah kemiskinan akan memperluas pembahasan yang sifatnya sangat mendasar. Kemiskinan erat kaitannya dengan sejumlah masalah seperti tingkat pengangguran, lapangan kerja kurang, tingkat pendidikan yang rendah, pendapatan yang tidak merata hingga masalah kesehatan pada masyarakat miskin.

Negara sejatinya bertanggung jawab mengurai semua masalah tersebut. Mata rantai kemiskinan sesungguhnya dapat diputus dengan upaya pemerintah yang seharusnya berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Sayang, negara lebih menggantungkan upaya tersebut pada para pebisnis atau swasta. Strategi ala kapitalisme ini praktis mendudukkan para pekerja hanya sebagai faktor produksi ataupun buruh, dimana gaji buruh masih minim dibawah rata – rata.
Sistem produksi ala kapitalisme mengikuti ritme permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi, dunia industri akan memproduksi barang banyak dengan menambah jam kerja atau pekerja. Namun, jika permintaan produksi rendah, jam kerja dan jumlah pekerja pun dikurangi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya badai PHK. Hal ini memunculkan efek domino dari pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan hingga pemenuhan gizi keluarga yang tidak sesuai standar.

Atas dasar inilah, program MBG yang pemerintah gadang-gadang hari ini sejatinya solusi parsial atau tambal sulam ala kapitalisme karena pemerintah cenderung lepas tangan dalam mengurus rakyat sehingga memindahkan wewenangnya pada pihak swasta. Walhasil, cita-cita menghasilkan SDM berkualitas dalam sistem ini belum berhasil.

Solusi Islam

Rasulullah saw. bersabda, “Siapa dari kalian yang bangun pagi dalam keadaan hatinya aman,damai, sehat badannya dan memiliki makan hariannya maka seolah-olah telah dikumpulkan untuk dirinya dunia dengan seluruh sisinya.” (HR Tirmidzi).
Hadis ini mengungkap bahwa salah satu hal penting yang manusia butuhkan adalah makanan harian yang mampu mencukupi kebutuhannya sekaligus mengisyaratkan bahwa kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menetapkan sejumlah mekanisme agar kebutuhan rakyat dapat terpenuhi. Hal ini mencakup beberapa hal sebagai berikut.

Pertama; Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok (primer).
Dengan mensyaratkan laki-laki memberikan nafkah kepada diri dan keluarganya, serta mewajibkan kerabat dekat untuk membantu saudaranya. Jika dua hal ini belum terpenuhi, negara wajib turun tangan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Kedua; Negara harus menyediakan layanan keamanan, pendidikan, dan kesehatan untuk semua warganya.
Hal itu termasuk dalam tanggung jawab dasar negara terhadap rakyat. Penguasa harus memenuhi kewajiban mereka dan tidak boleh mengabaikan atau memindahkan wewenangnya kepada pihak lain.

Ketiga; Pelayanan yang negara berikan kepada rakyat bersumber dari dana Baitulmal.
Negara akan memaksimalkan pemasukan dari pos-pos pendapatan negara yang terdiri atas pemasukan tetap yakni fai’, ghanimah, anfal, kharaj, dan jizyah; pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya; serta pemasukan dari hak milik negara yakni usyur, khumus, dan rikaz.
Dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan tersebut agar pemenuhan kebutuhan rakyat terlaksana secara merata, bukan untuk masyarakat tertentu saja sebagaimana program MBG yang negara peruntukkan hanya bagi para siswa. Oleh karena itu, negara Islam TIDAK perlu program khusus karena kebijakan negara memang harus menjamin kesejahteraan rakyat keseluruhan .

Keempat; Penerapan sistem ekonomi Islam akan mewujudkan negara mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain seperti swasta.
Semua dikelola oleh negara dan dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Jika negara melakukan impor, negara akan tetap berupaya untuk memproduksi sendiri hingga bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat terealisasi.

Kelima; Islam memiliki paradigma khas mengenai kepemimpinan

Islam menempatkan penguasa sebagai pengurus (raa’in) sekaligus pelindung (junnah) rakyatnya. Pemimpin adalah mereka yang diberi amanah dan Allah akan menghisab amanah kepemimpinan tersebut. Pemimpin amanah adalah kunci terwujudnya kesejahteraan hakiki. Spirit keimanan ini pula yang akan mencegah penguasa melakukan korupsi dan melakukan penyalahgunaan wewenang.
Garis-garis besar inilah yang ditekankan dalam sistem Islam. Kapitalisme yang hari ini menjadi paradigma jalannya kekuasaan telah berdampak pada pemenuhan kebutuhan rakyat secara apa adanya. Berbagai program pemerintah bahkan berjalan dengan spirit bisnis. Walhasil, berbagai kebijakan yang ada hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha, sementara rakyat tetap terpuruk dan jauh dari sejahtera.

Wallahualam bishshowwab.