Oleh: Feby Arfanti
Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto kelak dikabarkan akan menambah Kementerian atau Lembaga menjadi 44 dari yang saat ini hanya 34. Hal itu dibocorkan oleh Ketua MPR RI sekaligus Politikus Senior Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet).(CNBC Indonesia,15/9/2024).
Di kenal dengan istilah kebinet gemuk yang mana harus diisi orang-orang yang memiliki kemampuan dan latar belakang pengalaman yang sama dengan kementerian yang akan dipimpin. Juga orang-orang terbaik dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan kementerian.
Menindak lanjuti hal tersebut tentunya, negara ini akan membutuhkan dana lebih besar untuk memberikan gaji setiap Mentri, menambah utang negara, naiknya pajak, bisa jadi simpang siur dalam membuat kebijakan, dan semakin membuka lebar celah korupsi.
Demikian hal tersebut di karenakan sistem pemerintahan yang dianut, justru berpihak pada para pemilik modal. Sistem demokrasi kapitalisme meniscayakan keputusan yang jauh dari kepentingan rakyat. Betapa rusaknya konsep kepemimpinan demokrasi kapitalisme. Materi menjadi sarana menggapai kekuasaan. Kekuasaan yang sudah didapatkan, dengan mudah disalahgunakan.
Inilah jahatnya demokrasi. Mulai dari proses pemilu yang penuh kecurangan, aturan yang mudah sekali diubah, hingga terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten. Sungguh tidak ada hal yang didapat dari demokrasi, kecuali keburukan. Berawal dari mencabut peran Allah sebagai pembuat hukum, serta memberikannya kepada manusia. Kerusakan demi kerusakan kini telah dirasakan. Padahal Allah sudah memperingatkan, kerusakan di bumi tidak lain disebabkan oleh manusia sendiri.
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Ar-Rum: 41)
Maka dari itu, satu-satunya solusi dari kehancuran ini adalah dengan mengembalikan hak menetapkan hukum kepada Allah semata. Dengan menerapkan hukum syara. Dan memposisikan satu kepemimpinan yaitu khilafah Islamiyyah.
Yang bertugas di dalamnya adalah Khalifah. Wajib baginya memenuhi kepentingan setiap individu rakyat. Karena kepentingan rakyat adalah urusan yang wajib dipenuhi oleh negara. Termasuk kebutuhan rakyat akan kepemimpinan yang amanah.Dalam sistem Islam, setiap pemimpin niscaya terhindar dari sifat curang, culas dan serakah. Karena setiap pemimpin menyadari bahwa Allah SWT., Zat yang Mengawasi dan Melihat segala yang terjadi. Pemimpin pun menyadari bahwa setiap kepemimpinannya kelak akan ditanya dan dipertanggungjawabkan.
Rasulullah SAW. bersabda,”Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya” (HR. Al Bukhori).
Kriteria kepemimpinan yang amanah wajib diwujudkan dalam kerangka syariat Islam yang utuh dan menyeluruh. Dengan syariat Islam, sosok pemimpin senantiasa terjaga dalam bingkai akidah Islam.
Dengan konsep demikian, ditetapkan bahwa syariat Islam adalah satu-satunya dasar dalam menetapkan kebijakan dan pengaturan seluruh urusan rakyat. Sebagai cerminan bahwa amanah dalam kepemimpinan merupakan wujud ketaatan pada hukum syara’. Sehingga dapat diwujudkan paradigma urusan rakyatlah satu-satunya prioritas utama yang wajib dilayani negara.
wallahu ‘alam
No comments:
Post a Comment