Oleh Reka Nurul Purnama
Pendidik Generasi
Pilkada akan segera diselenggarakan di beberapa wilayah. Sosok yang akan memimpin daerah nanti tentu sangat ditunggu-tunggu akan memberikan perubahan baru yang lebih maju. Termasuk menyongsong pemilihan Gubernur Jawa Barat yang segera digelar dalam Pilkada 2024. Sejumlah tokoh muda melontarkan kriteria calon pemimpin yang diharapkan.
Kriteria calon pemimpin disebutkan oleh tokoh muda TB Raditya Indrajaya. Sosok yang akrab dipanggil H. Didit mengungkapkan Pemimpin yang dibutuhkan Jawa Barat adalah sosok yang memahami pentingnya menjaga keseimbangan di antara empat pilar utama kehidupan: spiritualitas, keluarga, masyarakat, dan alam. (Tribun Jabar News)
Tentu boleh saja siapapun menyatakan harapannya terkait kriteria pemimpin yang ideal dan diharapkan. Pada hakikatnya hal itu adalah hal wajar. Sangat wajar masyarakat menginginkan apalagi tokoh masyarakat menginginkan sosok ideal pemimpin nanti. Apalagi kalau yang sudah terlihat tampak kekurangan atau ketidakadilannya terhadap rakyat selama masa kepememimpinnya. Perubahan menuju lebih baik dalam hal kecil ataupun hal besar semisal perubahan pada seorang pemimpin adalah alamiah yang di inginkan seluruh manusia.
Hanya saja jika sarana untuk mewujudkan harapan itu tidak mengikuti kehendak keinginan pemilik alam semesta, yakni Allah Swt., dalam kata lain tunduk terhadap syariat, maka harapan hanya tinggal harapan. Misalnya, dalam kepemilikan umum, sumber daya alam (SDA) merupakan milik umum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Pasal 33 ayat (3):
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Begitupun di dalam Islam, yakni memandang padang rumput, api dan air adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara yang hasil dari pengelolaannya adalah untuk seluruh masyarakat,
Dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Hadis tersebut menyatakan bahwa kaum muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu.
Sedangkan pada faktanya, banyak sekali kekayaan SDA Indonesia termasuk Jawa Barat yang dicaplok oleh asing, bukan dikelola oleh negara. Seperti PT Chevron Perusahaan Chevron dikabarkan bakal “menguasai” potensi panas bumi di Gunung Ciremai di Jawa Barat. Di media sosial ramai beredar kabar tersebut, dengan penyebutan “Gunung Ciremai Dijual ke Chevron” PT milik Amerika tersebut leluasa menguasai gunung yang memiliki berbagai kekayaan, yang gunung tersebut hakikatnya adalah milik rakyat Indonesia khususnya Jawa Barat. Belum lagi banyak perubahan lain yang serupa dengan Chevron yang bisa leluasa menguasai dan mengeruk sumber daya alam Indonesia tanpa segan. Karena mereka ada di bawah pelegalan dan perlindungan pada penguasa yang pro terhadap mereka, mereka di bawah perlindungan pemimpin negeri ini yang pro terhadap korporasi.
Satu hal saja dalam pengelolaan sumber daya alam susah dilaksanakan, meskipun secara regulasi sudah bagus, karena hal tersebut sesuai juga dengan arah pandangan Islam. Namun ternyata, pemimpin yang ideal tidak mampu ideal ketika ada di wadah yang salah. Harus kita sadari bahwa hari ini Indonesia ada di bawah sistem sekuler, liberal, kapitalis yang menjadi wadah bagi para pemimpin. Wadah ini sebenarnya tidak nyambung dengan undang-undang terkait pengelolaan sumberdaya alam di atas. Karena sistem ini mengusung kebebasan dalam segala aspek kehidupan termasuk kebebasan dalam berkepemilikan. Dalam sistem sekarang, siapapun yang memiliki kekuasaan dan kekayaan maka dia bisa menguasai apapun yang dia mau, termasuk gunung, pulau, bahkan mungkin laut.
Oleh karena itu, apabila ingin pemimpin ideal dalam segala hal, yakni spiritual, keluarga, alam dan sosial, maka pemimpin tersebut tidak akan mungkin lahir dalam sistem sekarang yang mencampakan keberadaan syariat Islam. Sedangkan, ketika Islam memimpin dunia, semua berada pada porsinya masing-masing. Spiritualnya ada pada penerapan aturan Islam dalam bernegara. Tata kelola keluarga diarahkan oleh negara menjadi keluarga yang beriman dan bertakwa. Alamnya tidak rusak karena tidak mengikuti kerakusan manusia tapi pengaturannya sesuai perintah Sang Pencipta, dan tatanan sosialnya akan terkondisikan menjadi masyarakat yang tinggi martabatnya bukan masyarakat rusak seperti sekarang. Maka perlu wadah yang benar agar pemimpin ideal bisa lahir, wadah itu adalah penerapan Islam secara menyeluruh dalam bingkai sistem Islam.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment