Ummu Ibrahim
Indonesia adalah negeri agraris yang kaya akan hasil pertaniannya. Sebagian besar masyarakat indonesia bahan makanan pokoknya berasal dari hasil pertanian yaitu padi yg diolah menjadi beras dan dimasak menjadi nasi. Bahkan banyak yang berujar bahwa, “seseorang belum dikatakan makan ketika belum makan nasi”. Betapa pentingnya bahan makanan pokok ini, karna merupakan sumber karbohidrat bagi tubuh yang menghasilkan energi. Namun bagaimana jadinya ketika harga beras semakin naik dikala ekonomi rakyat sedang sulit.
Dikutip dari “Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank (Bank Dunia) Carolyn Turk mengatakan harga beras Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Di sisi lain, survei menyatakan kesejahteraan petani Indonesia masih rendah.
“Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN,” ungkap Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali (Jumat, 20 September 2024)
Seharusnya di sini, di negeri yang katanya kaya akan sumberdaya alamnya. Rakyat bisa mendapat beras dengan harga ekonomis, tapi malah justru rakyat dibuat menangis dengan naiknya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya yang ikut naik secara drastis.
Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 07.50 WIB, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 1,94 persen atau Rp300 menjadi Rp15.800 per kg.
Begitu pun harga beras medium naik tipis 0,81 persen atau Rp110 menjadi Rp13.690 per kg; lalu beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog juga naik tipis 0,40 persen atau Rp50 menjadi Rp12.620 per kg.(liputan6.com)
Petani kian sulit
Petani mana yang tidak kecewa dan bahkan menangis ketika kerja keras yang selama ini mereka lakukan untuk mengolah lahan pertanian dihargai begitu kecil. Padahal untuk mengolah sawah membutuhkan modal yang besar. Untuk benih padi, proses membajak,menanam,memupuk dan sampai kepada panen.
Belum lagi ketika hasil panen sedikit atau bahkan gagal karena serangan hama,dll.
Tentu pagi petani kecil yang hanya ada modal pas-pasan atau seadanya menjadi salah satu sumber masalah. Ketika biaya olah produksi mahal, pupuk pupuk juga mahal. Apa yang bisa petani perbuat? Untuk menambah modal biaya produksi, petani bisa meminjam uang ke individu individu atau bahkan ke perbankan.
Belum lagi ketika musim kemarau atau kekeringan. Dan irigasi yg kurang tertata membuat petani kesulitan dan kekurangan air. Padahal ketika padi kekurangan air pasti akan menghambat pertumbuhannya dan bisa gagal tumbuh juga. Di sini rakyat atau petani harus mandiri dalam mengatasi semua masalah yang ada. Negara ke mana? Negara tidak ikut campur atau tidak mengurusi masalah yang dikeluhkan petani.
Penerapan sistem dan kebijakan yang salah
Beginilah ketika sistem yang diterapkan negara salah dan tidak berpihak kepada rakyat. Negara malah mendukung dan memihak kepada para oligarki dan para kapitalis. Sistem kapitalisme yang mengakar di semua bidang kehidupan seolah sudah sangat meresahkan.
Misal untuk ketersediaan pupuk, yang katanya ada pupuk bersubsidi. Tapi di sisi lain petani susah untuk mendapatkannya. Ataupun kalau ada juga dibatasi dan dipersulit. Harus ada syarat ini dan itu untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Negara seolah abai dengan persoalan ini. Para oligarki atau kapitalis lah yang berkuasa di sini. Salah satu masalah yang menimpa petani di bidang pertanian juga masalah konsep pendistribusiannya. Entah itu masalah pendistribusian pupuk ataupun pendistribusian hasil panen. Ketika distribusi hasil panen tidak tepat ya petani yang rugi. Yang diuntungkan adalah para tengkulak ataupun ritel ritel besar. Tengkulak membeli padi dengan harga rendah kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih menguntungkan. Begitupun ritel ritel besar yang menjadi gudang penampungan. Mereka bisa mematok harga sesuai dengan keinginan mereka.
Kembali kita pertanyakan, di mana peran negara? Negara yang seharusnya bisa berperan aktif bahkan yang berkuasa dalam penetapan harga, pengadaan pupuk,dll. Tapi malah diserahkan kepada para oligarki. Jadi sudah jelas negara berpihak kepada siapa, petani kah atau kepada para pemilik modal yang tujuan mereka hanya untuk mencari keuntungan.
Kembali sejahtera dengan aturan islam
Berbeda dengan kebijakan yang diberlakukan pemerintah dalam sistem islam. Di dalam islam tugas negara adalah meri’ayah/bertanggungjawab dengan semua masalah dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah umat. Tidak ada rakyat yg terdzolimi ataupun menderita. Karna fakta juga membuktikan bahwa islam pernah berjaya atau berkuasa selama 14abad. Dalam islam juga ada solusi untuk masalah di bidang pertanian atau untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tentunya dengan aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat. Tidak ada oligarki ataupun para kapitalis yang berkuasa. Semua diatur oleh negara. Negara wajib menyediakan benih, pupuk dan semua kebutuhan yang diperlukan petani. Irigasi yang memadai dan tertata juga menjadi hal pokok dalam bidang pertanian. Negara juga memastikan jumlah atau stok kebutuhan pangan untuk rakyat terpenuhi. Penetapan harga-harga, semuanya negara yang berkuasa untuk menetapkan. Jika ada oknum yang bermain curang ataupun memonopoli perdagangan beras atau padi, negara siap dalam memberi sanksi atau hukuman bagi para pelaku.
Begitulah ketika sistem islam diterapkan diterapkan di tengah-tengah umat. Tidak ada rakyat yang akan mengeluh dan khawatir besok akan makan apa karna semua harga kebutuhan mahal. Rakyat akan merasa tenang dan sejahtera karna semua kebutuhan pasti terpenuhi.
Wallohu ‘alam
No comments:
Post a Comment