Oleh : Hasmiati A.md
U.S. Trade and Development Agency (USTDA) atau Badan Perdagangan dan Pembangunan AS, telah memberikan hibah kepada Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), untuk mendukung pengembangan pusat komando terpadu, pengelolaan infrastruktur kota pintar di ibu kota baru Indonesia Nusantara. Hibah tersebut akan mendanai proyek percontohan untuk mendemonstrasikan solusi teknologi dari tujuh perusahaan AS.
Dukungan USTDA untuk mengembangkan proyek pusat komando terpadu ini merupakan contoh komitmen teguh untuk memperdalam kemitraan AS-Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Pembangunan IKN yang dicanangkan menjadi kota cerdas tentu harus didukung oleh infrastruktur teknologi canggih dan mutakhir. Ibu kota baru yang siap menghadapi masa depan akan berada di garis depan transformasi hijau (ramah lingkungan) dan digital.
Dukungan AS lewat USTDA dalam bentuk hibah tersebut tentu menjadi kabar gembira bagi OIKN yang notabene memerlukan dana segar dari investor Asing untuk keberlanjutan pembangunan IKN. Pertanyaannya apakah hari ini ada bantuan tanpa pamrih? Di mana kita hidup di sistem kapitalisme sekuler, materialistis adalah tujuan utama dan dijunjung tinggi. Apalagi AS sebuah negara Adidaya kapitalistik memberikan hibah, patut dipertanyakan ada apa di baliknya?
Sesungguhnya hibah yang diberikan oleh AS, bukanlah tanpa maksud. Ada kepentingan politik di balik kerjasama dan kemitraan infrastruktur digital ini yang katanya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk menuju pertumbuhan ekonomi dan masyarakat digital. Pertanyaannya masyarakat yang mana?
Apabila dikaitkan dengan kondisi sekarang di mana gelombang PHK massal semakin masif dan angkatan kerja tinggi tapi makin banyak yang menganggur. Belum lagi daya beli konsumen yang kian hari kian menurun karena meroketnya harga pangan domestik dan global.
Masyarakat mana yang harapannya hanya bergantung pada bansos? Masyarakat mana yang angka kemiskinan ekstrim dan stunting masih tinggi?
Gambaran yang nyata bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja.
Dukungan USTDA juga menggambarkan
semakin kuat cengkeraman AS atas Indonesia melalui infrastruktur digital yang berkaitan dengan aspek-aspek lainnya seperti ekonomi dan pertahanan. Betapa tidak kerjasama ini jelas timpang dan penuh resiko bagi Indonesia karena data dan rahasia negara rawan kebocoran. Tidak ada jaminan ketahanan dan keamanan data apabila teknologi digital belum mandiri dan masih tergantung pada teknologi negara Asing.
Bagi sebuah negara, masalah ketahanan dan keamanan data adalah krusial. keamanan data juga terkait dengan wibawa dan pertahanan negara. Terlebih dalam konteks global hari ini, digitalisasi mustahil dihindari karena bukan hanya terkait dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga digunakan sebagai alat politik hingga alat perang antarnegara.
Wajah serigala berbulu domba dari sistem kapitalisme bertopeng investasi dan teknologi digitalisasi tapi sejatinya adalah penjajahan negeri. Akhirnya, Indonesia semakin lemah tidak pernah bisa mandiri karena tergantung pada asing dan mengancam kedaulatan negeri.
Bagi Kapitalisme, hibah dan dukungan mereka sejatinya alat bagi negara-negara maju untuk mengikat negara berkembang seperti Indonesia agar tunduk pada hegemoni mereka. Dapat dikatakan di balik hibah untuk kota cerdas, Indonesia terancam dalam penjajahan tanpa kasat mata.
Berbeda dengan sistem Islam. Filosofi pembangunan dalam Islam adalah untuk mengajak rakyatnya menuju takwa. Visi negara dalam sistem Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Sumber hukum negara adalah wahyu Allah yang Maha Benar dan Maha Adil bagi kehidupan manusia.
Sehingga pelaksanaan pembangunan dalam sistem Islam haruslah sesuai dengan syariat, baik dari sisi pembiayaan maupun target penggunaannya.
Islam menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam seluruh urusan, termasuk urusan membangun negeri. Tidak boleh ada campur tangan swasta apalagi asing dalam memutuskan arah pembangunannya (tidak ada dikte pihak swasta dan asing). Sistem Islam harus memiliki kebijakan yang independen dalam pembangunan tidak boleh bergantung pada negara lain dalam hal apapun termasuk kerjasama atau kemitraan infrastruktur digital dan investasi global.
Negara Islam berbasis akidah memiliki seperangkat sistem pendukung berupa undang-undang yang lahir sebagai pengejawantahan syariat Islam di berbagai lini kehidupan. Negara Islam memiliki sistem keuangan yang kuat yaitu Baitulmal yang di-back up oleh sumber pemasukan yang sangat banyak. Diantaranya adalah sumber daya alam yang kaya diatur sesuai aturan kepemilikan dalam Islam, baik kepemilikan umum maupun kepemilikan negara dikelola sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyatnya.
Selama belasan abad sistem kepemimpinan Islam menjadi mercusuar peradaban.
Hal ini bisa dilihat dari sejarah masa kekhalifahan bani Abbasiyah yang berdiri selama lima abad lamanya dengan jumlah pemimpin sebanyak 37 khalifah. Kemajuan ilmu pengetahuan serta kebangkitan ulama dan intelektual terjadi pada masa satu abad pertama Daulah Abbasiyah. Hal ini membuat pusat kekhalifahan menjadi mercusuar peradaban.
Kemajuan peradaban Islam pada masa Kekhalifahan Bani Abbasiyah ini tidak terlepas dari keimanan dan ketakwaan kaum muslim, baik para penguasa maupun rakyatnya. Al-Qur’an dan Sunah menjadi rujukan serta tuntunan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa. Rakyat pun menaati penguasanya atas dasar keimanan.
Islam adalah cara pandang dan jalan hidup semua elemen kaum muslim, tidak sebatas ibadah ritual tapi Islam diterapkan secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan. In sya Alloh hidup akan mulia dalam pandangan Alloh SWT.
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat–ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96).
Wallahu a’lam bissowab
No comments:
Post a Comment