Badai PHK Menghantam Pekerja Indonesia, Apa Biang Keroknya?

 

Badai PHK Menghantam Pekerja Indonesia, Apa Biang Keroknya?
Oleh : Neni Resmi

Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi COVID-19 dan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berbagai perusahaan, baik lokal maupun multinasional, telah melakukan PHK massal yang menambah jumlah pengangguran di Indonesia sampai hari ini. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat hampir 53.000 tenaga kerja sudah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2024.
Pemerintah meng-klaim perekonomian indonesia cukup baik, tapi ternyata banyak PHK massal, pabrik gulung tikar. Menurut angka diatas kertas hingga kuartal 1 tahun 2024 perekonomian tumbuh 5,11%. Sebenarnya angka ini artinya ekonomi baik tapi fakta di lapangan beda.
Dilansir data dari Kemenaker, sebagaimana dikutip Kontan, pada September 2024, tercatat ada tambahan jumlah korban PHK sebanyak 6.753 orang. Sehingga, bila digabung sejak Januari lalu maka total pekerja yang terkena PHK mencapai 52.933 orang.
“Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja, meningkat (dibanding periode yang sama tahun lalu),” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam keterangannya dikutip pada Minggu (29/9/2024).
Adapun beberapa sektor di Indonesia yang banyak melakukan PHK dalam beberapa tahun terakhir adalah sektor manufaktur seperti industri tekstil terutama.di kabupaten Bandung, banyak yang gulung tikar. Daya beli masyarakat menurun, maka permintaanpun menurun hingga bangkrut. Sebagai contoh belum lama ini, perusahaan sepatu “Bata” mengalami penurunan permintaan ekspor, karena pelemahan ekonomi. Sementara biaya produksi tinggi. Kemudian banyak perusahaan tutup akibat adopsi teknologi yang banyak mmenggantikan tenaga kerja manusia, akibatnya banyak pabrik yang harus mengurangi tenaga kerja karena efisiensi operasional dan penurunan produktivitas.
Sistem Ekonomi Kapitalis Sebagai Biang Keroknya
Seperti kita fahami, sistem ekonomi kapitalisme yang dianut negeri ini, lebih mengutamakan keuntungan (profit) saja dan mengabaikan nasib dan kesejahteraan pekerja. Sistem ini hidup dari sektor non real yaitu perbankan dan pasar modal (saham). 90% uang beredar di bank dan pasar modal. Perputaran uang ditengah masyarakat tertahan, Orang kaya lebih senang menyimpan/menumpuk uang di bank atau “ternak” uang dipasar modal. Sektor real seperti pabrik/industri melihat pekerja hanya sebagai faktor produksi/komponen biaya artinya bisa dihilangkan kapan saja sesuai kebutuhan.
Kedzoliman sistem kapitaliame adalah pemberlakuan sistim kontrak kerja/outshorsing, dan pasar bebas sehingga pekerja rawan PHK. Perusahaan bisa kapan saja memutus pekerja tanpa THR, pesangon, lembur dll. Jika pabrik krisis bisa mem PHK tanpa memikirkan nasib pekerja. Dalam kapitalisme peran negara minim, contohnya terkait PHK masal di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang tidak mendukung industri dalam negri. Malah membiarkan serbuan infor TPT Cina yang harganya jauh lebih murah. Impor ini dipermudah dengan kebijakan relaksasi impof oleh pemerintah yang tertuang dalam Permendag no. 8/2024. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap bahwa sekitar 20.000 kontainer pakaian inpor dari Cina telah membanjiri pasar lokal di indonesia.
Maraknya PHK menunjukkan kegagalan pemerintah, Janji manis Jokowi semasa kampanye untuk membuka lapangan kerja secara luas ternyata nihil realisasi. Bahkan, UU Ciptaker yang diopinikan akan membuka lapangan kerja ternyata juga gagal total. Hal ini mengonfirmasi kegagalan kapitalisme sebagai sistem yang diterapkan di Indonesia.. Karakter kapitalisme adanya efek menjalar (efek domino) bila terjadi krisis global maka akan mudah menjalar ke negri-negri lain.
Dalam perspektif kapitalisme, penguasa negara hanya bertugas sebagai regulator,yaitu hanya ketok palu regulasi dan mengawasi dari kejauhan. Posisi penguasa yang demikian hanya menguntungkan para kapitalis. Sedangkan pekerja menjadi korban.
Walhasil PHK massal akan terus terjadi selama sistem kapitalisme masih diterapkan di Indonesia. Tampak jelas keberpihakan negara dalam sistem kapitalisme adalah pada para kapitalis, bukan pada rakyat. Inilah Korporatokrasi dimana penguasa “berselingkuh” dengan pengusaha. Kapitalisme memang biang kerok PHK. Penerapan sistem kapitalisme justru mengakibatkan gelombang PHK terus terjadi. Oleh karena dunia butuh sistem yang berkeadilan yang menjamin ekonomi kuat dan menjamin terbukanya lapangan pekerjaan yang di butuhkan , sistem tersebut terbukti ampuh selama kurang lebih 14 abad sistem tersebut yaitu islam.
Islam Memberikan Jaminan Lapangan Pekerjaan
Dalam Islam, negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pekerjaan yang layak. Konsep ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan sumber daya yang bijak untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang stabil.Dalam sistem Khilafah, jaminan pekerjaan merupakan salah satu tanggung jawab negara terhadap warganya. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan di bawah Khilafah dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pekerjaan yang layak, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek jaminan pekerjaan dalam masa Khilafah
Negara menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan lingkungan yang kondusif bagi sektor-sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan perdagangan, untuk berkembang. Khilafah memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan sesuai syariat, di mana sumber daya alam seperti air, mineral, dan energi dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, pengelolaan yang efisien ini akan menciptakan peluang pekerjaan di berbagai sektor ekonomi. Ditambah ada motivasi ruhiyah sehingga negara dan rakyat mengupayakan untuk bekerja.
Kewajiban nafkah/bekerja bagi suami. Dalam Islam, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah kewajiban bagi setiap individu (suami) yang mampu. Keberkahan dalam harta tidak hanya terletak pada jumlahnya, tetapi juga pada bagaimana harta tersebut didapatkan dan digunakan. Allah SWT memberikan keberkahan pada rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal.
Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik dinar yang dinafkahkan seseorang adalah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya.” (HR. Muslim) Hadis ini menunjukkan bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada keluarga, meskipun sedikit, memiliki nilai yang besar dan diberkahi oleh Allah SWT. Negara Khilafah juga memastikan bahwa mereka yang mampu bekerja diberikan kesempatan dan dukungan untuk bisa bekerja atau berusaha. Namun, bagi yang tidak mampu bekerja (misalnya karena cacat atau sakit), negara memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan melalui mekanisme jaminan sosial.
Negara khilafah akan menciptakan banyak lapangan kerja . Karena filosofi negara adalah kemashlahatan umat. Tidak boleh ada yang nganggur apalagi laki-laki yang sudah baligh dan produktif. Yang tidak mampu akan dilatih sesuai kecakapan dan potensinya. Yang perlu modal akan dimodali. Contohnya Khalifah al ma’mun membuka latihan kerja dan modal bagi usaha.
Penerapan Ekonomi Islam Menjamin Kesejahteraan Per Individu
Ekonomi Islam menekankan pada distribusi kekayaan yang merata dan zakat sebagai mekanisme untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan penerapan ekonomi Islam, setiap individu dijamin mendapatkan akses kepada sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan diukur berdasarkan prinsip terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang, ataupun indeks harga-harga di pasar nonriil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam quran surat Al-hasr ayat 7 yang artinya : “…agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”. Wallahu’alam bishowab