Oleh: Ninis
(Aktivis Muslimah Balikpapan)
Kedua kalinya orangtua di Samarinda kembali menggelar aksi protes. Mereka mempertanyakan biaya pendidikan yang makin mahal, Kamis (1/8/2024). Kali ini, demo digelar di depan Kantor Wali Kota Samarinda menyuarakan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah SD dan SMP Negeri di Samarinda.
Aksi protes orangtua murid di Samarinda yang didominasi oleh kaum ibu-ibu lengkap dengan membawa perkakas dapur digelar Kamis (1/8/2024). Sebelumnya aksi pertama dilaksanakan 24 Juli 2024 beberapa pekan yang lalu. Mereka melakukan aksi kembali karena belum terlihat progress dari aksi sebelumnya. (kaltim.tribunnews.com/2024/08/02).
Ridwan Tasa Assistan 1 Pemkot Samarida bahkan sempat menuduh aksi yang dilakukan oleh orangtua karena ditunggangi emak-emak berdaster. Hal tersebut membuat para demonstran meradang. “Kami tidak terima dikatakan ditunggangi kepentingan. Kami ada di sini karena banyak anak-anak kami dapat intimidasi dan di-bully di sekolah cuma karena tidak bisa membeli buku yang seharusnya gratis dari dana BOS,” ujar Korlap Aksi, Nina.
Tidak hanya itu, mereka juga membawa bukti bahwa ada ancaman tidak naik kelas kalau tidak beli buku, tidak beli seragam dan banyak lagi. Mereka mempertanyakan kemana dana BOS itu digunakan karena untuk keperluan sekolah anak didik dibebankan pada orang tua semua. Padahal, tidak semua orang tua mampu membelinya. Mereka mengikuti aksi ini karena ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya namun tidak mampu menjangkau biaya pendidikan yang mahal.
Tak lama berselang permintaan maaf dilontarkan oleh Ridwan Tasa, ia mengatakan paham apa yang dirasakan oleh orangtua. Ia kembali menegaskan, keluhan dan tuntutan yang disampaikan akan ditindaklanjuti dengan serius. Bahkan dalam negoisasi awal, Ridwan Tasa telah mengatakan telah melakukan rapat ulang untuk membuat tim khusus guna menangani permasalahan tersebut. (kaltim.tribunnews.com/2024/08/01).
Sejatinya protes yang dilakukan Emak-emak berdaster mewakili suara hati mayoritas kaum ibu yang pusing mengatur keuangan keluarga. Biaya daftar ulang, uang pembangunan, seragam sekolah, buku paket yang mahal terlebih kehidupan juga makin sulit. Meskipun pemerintah berjanji akan segera minindaklanjuti namun akankah mampu menyolusi problem tingginya biaya pendidikan di negeri ini yang memakai aturan kapitalis?
*Kapitalis Gagal Wujudkan Sekolah Gratis*
Apa-apa harus bayar dan mahal adalah konsekuensi dari penerapan aturan sekuler kapitalis. Begitu berat beban yang harus ditanggung oleh rakyat karena negara menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator saja. Terlebih ini juga terjadi di sektor pendidikan yang juga berbayar dan mahal. Tentunya hal tersebut akan memberatkan orang tua.
Jika ada orang tua yang memiliki anak lebih dari satu pastinya akan menjadi lebih berat. Tak jarang akhirnya harus putus sekolah karena tidak mampu membiayai anak sekolah. Padahal seharusnya menjadi tanggung jawab negara menggratiskan biaya pendidikan termasuk buku dan seragam sekolah.
Wajarlah jika Emak-emak mengeluh karena negara abai menyelenggarakan pendidikan gratis. Padahal berdasarkan konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar. Hal tersebut diungkapkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah dalam sidang gugatan perkara gugatan uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Selasa (23/7/2024).
Artinya negara wajib menanggung semua biaya pendidikan dasar dari jenjang SD hingga SMP tertuang pada Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945. Adapun dananya diambil dari anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah, yakni 20 persen. (Kompas.com, 24-07-2024).
Sayangnya, di negeri ini konstitusi pun sering dilanggar akhirnya pendidikan gratis hanyalah wacana. Dengan dalih keterbatasan dana hal tersebut sulit diwujudkan. Padahal, negeri ini kaya akan sumber daya alam dan energi (SDAE) tapi tidak dikelola oleh negara namun diberikan pada swasta, asing bahkan ormas. Alhasil, negeri ini tidak dapat pemasukan dari SDAE yang besar itu tapi hanya mengandalkan pajak dan utang luar negeri.
Tak ayal, pengelolaan SDAE dalam kerangka kapitalis hanya menguntungkan pemilik modal. Rakyat hanya mendapatkan dampak kerusakan lingkungan dan lain-lain. Terlebih di bidang pendidikan yang serba kapitalistik menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan yang diperjual belikan. Hubungan yang dibangun antara negara dan rakyat layaknya pedagang dan pembeli. Alhasil, pendidikan menjadi barang mewah hanya mampu dijangkau orang kaya semata.
*Pendidikan Gratis Mampu Diwujudkan Islam*
Islam memandang pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap rakyat. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pendidikan terbaik. Konsep pendidikan dalam Islam bersifat merata dan gratis. Sebab pendidikan adalah hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi anaknya terancam tidak bisa sekolah karena kendala biaya pendidikan yang mahal.
Untuk membiayai pendidikan, negara bisa mengambil dari pos Baitulmal. Pemasukan Baitulmal diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam oleh negara dan hasilnya digunakan semata-mata untuk kemaslahatan umat yakni di sektor pendidikan dan sebagainya.
Selain itu pemasukan Baitulmal didapatkan dari pembayaran jizyah, kharaj, fai’, ghanimah. Namun, jika dana di Baitulmal defisit atau tidak mampu mencukupi kebutuhan pendidikan, maka negara akan mendorong kaum muslim menginfakkan hartanya untuk pendidikan. Jika belum cukup, maka pembiayaan akan dialihkan kepada para aghniya (orang kaya).
Semua hal tersebut dilakukan negara karena Allah yang memerintahkan wajibnya menuntut ilmu bagi seorang muslim, bahkan menjanjikan akan menaikkan derajatnya. Sesuai sabda Rasulullah Saw saw., “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah).
Sebagaimana juga firman Allah Taala dalam QS Al-Mujadalah [58] ayat 11 “…Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”
Demikianlah tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan pendidikan yang terbaik dan dapat diakses bagi seluruh rakyatnya. Sebagaimana dulu di masa kekhilafahan selama berabad-abad mampu melahirkan banyak generasi gemilang karena didukung penuh oleh negara. Sejatinya pendidikan gratis dan berkualitas hanya bisa diwujudkan dalam sistem Islam. Wallahu A’llam Bi Showab.
No comments:
Post a Comment