By : Rengganis Santika A,STP
Sebuah fakta yang sangat menyesakkan dada. Ada banyak manusia meregang nyawa akibat kelaparan seperti di Gaza Palestina dan di banyak belahan dunia lain. Di Papua beberapa waktu lalu terjadi krisis pangan. Stanting kini menjadi isu nasional. Sungguh ironis padahal kekayaan alam Papua melimpah ruah. Pada saat yang sama banyak orang-orang yang berkelimpahan makanan hingga makanan terbuang (food loss and waste). Membuang sisa kelebihan makanan ditengah krisis pangan dan kelaparan akut, telah menjadi masalah global. Sungguh Ironis, padahal masih banyak anak-anak korban malnutrisi dan stanting.
Apa akar masalah semua ini?
Akar masalah Sampah Makanan Yang Memicu Problem Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan.
Menurut informasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bahwa potensi kerugian negara akibat sampah makanan sebesar Rp 551T. Kemudian Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat mengikuti raker bersama Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, (Senin 11/9/2023. tirto.id) menegaskan, angka diatas setara dengan 4-5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Problem lain, total emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari sampah sisa makanan mencapai 1.072,9 metrik ton (MT) CO2, atau 7,3 persen emisi gas rumah kaca tahun 2019 menurut Green Economy Expo, di Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Ternyata 1/3 dari makanan yang diproduksi untuk dikonsumsi manusia di dunia dibuang sebagai sampah, yang setara 1,3 milyar ton setiap tahunnya. Sementara 795 juta manusia di dunia kelaparan. Padahal total sampah makanan setiap tahunnya bisa menghidupi 2 milyar orang. Ini artinya ada masalah dengan distribusi pangan. Tidak ada keadilan dan pemerataan baik di level lokal maupun global. Negara tidak menjamin distribusi pangan yang merata bagi seluruh rakyat.
Sejatinya negara wajib memastikan sisa pangan yang masih layak konsumsi dapat dimanfaatkan. Untuk menyelamatkan potensi ekonomi yang hilang, juga demi memenuhi kebutuhan energi dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Menurut data dari World Resources Institute (WRI), emisi GRK dari sampah makanan di Indonesia menyumbang 8% dari emisi global setelah AS dan Tiongkok. Sebagian besar emisi gas yang dihasilkan adalah gas metana, yang memiliki potensi 25 kali lebih tinggi dibanding karbon dioksida dalam meningkatkan pemanasan global. Bappenas juga meluncurkan peta jalan (roadmap) Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045 serta Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan, dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045. Progran ini dilaksanakan dengan menggandeng Denmark.
Ironisnya, masalah sampah bukan hanya isu lingkungan, namun juga menjadi isu ekonomi dan sosial.
Fakta ini menjelaskan bahwa ini adalah problem sistemik. Sebab terkait dengan banyak aspek. Akar masalah problematika ini adalah diterapkanya sistem kapitalisme sekuler. Kapitalisme memandang semakin sedikit peran negara justru semakin baik. Negara hanya sebagai regulator memastikan mekanisme pasar berjalan melalui peraturan-peraturan.
Maka dalam kapitalisme distribusi barang (termasuk pangan) berdasarkan mekanisme harga, barang bergerak sesuai harga dan permintaan pasar. Maka pangan akan terakumulasi pada orang yang mampu membeli saja. Daya rusak kapitalisme terjadi pada dua hal yaitu ekonomi dan mental. Kita lihat ketimpangan ekonomi sosial adalah hal lumrah dalam sistem buatan manusia ini. Kedua konsumerisme adalah sikap mental yang dibentuk kapitalisme sebagai wujud pemuasan diri, aktualisasi kebebasan individu.
Solusi Tuntas Islam Terkait Sampah Makanan.
Islam adalah sebuah sistem kehidupan atau ideologi yang menyeluruh (kaffah). Solusi islam adalah solusi sistemik menyentuh berbagai aspek dan level. Dimulai dengan membangun sikap positif dilevel individu. Dimana nilai ruhiyah ditanamkan berupa keimanan. Hal ini berbeda dengan konsep sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan. Keimanan dalam islam harus terwujud dalam amal yaitu adab dan perilaku. Islam mengajarkan berlebihan dalam makanan (konsumerisme) hingga terbuang sia-sia adalah dosa. Dalam islam berbagi makanan pada tetangga, dan orang miskin adalah keutamaan. Di level masyarakat zakat, infaq, shadaqoh dihidupkan Membangun kepedulian Dan kesadaran lingkungan, memastikan “zero emission” dari limbah domestik
Terakhir peran negara, kepala negara dalam islam adalah seorang imam/khalifah, akan menerapkan sistem ekonomi islam, dengan menjalankan fungsi tata kelola distribusi pangan yang merata dan adil pada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
Pangan dalam islam adalah kebutuhan asasi/dasar yang wajib dipastikan ketersediaan dengan mudah murah dan berkualitas hingga distribusinya secara merata oleh negara. Maka pengelolaan ini tidak boleh diserahkan pada swasta atau mekanisme pasar dan harga. Maka negara yang menegakkan syariat islam akan mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini bisa terwujud bila pemimpin memosisikan diri sebagai ra’in dan junnah (penjaga dan perisai). Wallahu ‘alam
No comments:
Post a Comment