THR Tidak Merata, Potret Buram Negeri Kapitalis



Oleh Eviyanti

Pendidik Generasi dan Pegiat Literasi


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas, telah melakukan konferensi pers terkait tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 yang hanya akan diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), di Jakarta, Jumat (15/3/2024). Mereka mengatakan, pemerintah pastikan perangkat desa dan honorer tidak dapat THR. Seperti yang dikutip oleh media online antaranews.com, pada hari Jumat (15/03), Perangkat desa dan honorer tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2024 ini.


Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pun menyatakan hal yang senada, bahwa tenaga honorer tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13, kecuali tenaga honorer yang memang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Pemerintah telah memutuskan siapa saja pejabat-pejabat yang mendapatkan THR dan yang tidak. Dalam hal ini para honorer dan perangkat desa tidak mendapatkan THR, padahal mereka juga mengabdi pada negara, hanya ASN saja yang mendapatkannya. Apalagi sumber dana THR dari APBN, yang salah satu sumber pendapatannya dari pajak. Ibarat kata semua rakyat wajib membayar pajak, tapi hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Padahal sudah seharusnya semua yang mengabdi kepada negara mendapatkan hal yang sama. Bukankah nanti akan terjadi kecemburuan sosial?


Inilah yang terjadi dalam negeri yang mengadopsi sistem buatan manusia yakni sekuler kapitalis, yang memang tidak akan bisa adil terhadap rakyatnya. Adanya perbedaan tersebut pun menunjukkan bahwa kebijakan negara yang berat sebelah. Pemerintah menganaktirikan para honorer dan perangkat desa yang tidak mendapatkan THR, ini merupakan suatu kezaliman negara.


Hal ini satu keniscayaan, mengingat sistem ekonomi kapitalis memiliki keterbatasan sumber pemasukan. Oleh karena itu dana yang ada tidak mencukupi untuk semua pegawai, sehingga dipilihlah para pejabat dan ASN yang mendapatkan THR.


Namun berbeda dengan Islam, karena Islam menetapkan jaminan negara adalah hak atas semua pegawai. Semuanya mendapatkan akses atas jaminan kesejahteraan dari negara tanpa dibedakan. Hal itu mudah karena Daulah Islam memiliki berbagai sumber pemasukan negara, sehingga mampu menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.


Baitulmal dalam Daulah Islam memiliki 12 pos penerimaan tetap. Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah bahwa terdapat tiga bagian pemasukan negara.


Pertama, bagian fai dan kharaj, meliputi seksi kharaj, seksi dharibah (pajak), seksi jizyah, seksi fai, seksi status tanah, dan seksi ganimah (mencakup ganimah, fai, dan khumus).


Kedua, bagian pemilikan umum. Meliputi seksi migas, seksi listrik, seksi hutan dan padang rumput; seksi pertambangan; seksi laut, sungai, mata air; perairan, dan seksi aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus.


Ketiga, bagian sedekah. Meliputi seksi zakat uang dan perdagangan, seksi zakat ternak dan seksi zakat pertanian.


Islam juga mewajibkan negara menjamin kesejahteraan seluruh rakyat termasuk pegawai. Negara akan menggaji sesuai dengan besaran jasa yang diberikan pekerja, jenis pekerjaan, waktu bekerja dan tempat bekerja. Bukan diukur dalam standar hidup minimum suatu daerah.


Adapun terkait pegawai negara, Daulah Islam akan menerapkan syariat Islam terkait pengupahan (ijarah). Allah Swt. berfirman, “Berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS Ath-Thalaq: 6).


Seperti inilah sistem Islam menjamin kesejahteraan rakyatnya, tanpa harus ada kisruh dan kecemburuan sosial terkait siapa yang akan mendapatkan THR dan yang tidak. Ini semua akan terwujud ketika Daulah Islam nyata adanya di tengah umat.


Wallahualam bissawab



Post a Comment

Previous Post Next Post