Tarif Tol Terus Mengalami Kenaikan di Sistem Kapitalisme

 



Oleh. Siti Rohmah, S. Ak

(Pemerhati Kebijakan Publik).


Menjelang hari raya Idul Fitri banyak masyarakat Indonesia yang melakukan mudik ke kampung halamannya. Untuk memperlancar perjalanan dan menghindari macet seringkali masyarakat menggunakan akses jalan tol. Namun alih-alih hemat energi dan biaya ternyata memilih jalur tol justru membengkakkan anggaran. Pasalnya tarif tol mengalami kenaikan. 


Mulai Sabtu 9 Maret 2024 tarif jalan Tmtol Jakarta-Cikampek mengalami kenaikan. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) dan PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC). Kebijakan kedua perusahaan tersebut membuat banyak orang marah, pasalnya kenaikan tarif tol tidak dibarengi dengan peningkatan kualitasnya. (CNBC, 09/03/2024)


Kapitalisasi Jalan Tol


Adanya kenaikan tarif jalan tol tentu menambah beban rakyat. Apalagi menjelang hari raya idul fitri, jalan tol sangat penting bagi pemudik. Kenaikan secara berkala yang dilakukan pihak pemerintah dan perusahaan pengelola jalan tol dengan alasan penyesuaian menunjukkan bagaimana hubungan rakyat dan penguasa. Hubungan ini adalah buah sistem yang menjadi landasan kehidupan. Jalan tol merupakan salah satu sarana umum yang digunakan oleh rakyat wajib disediakan oleh pemerintah seharusnya tanpa harus melakukan pembayaran tarif tol.


Dengan terjadinya kenaikan tarif setiap dua tahun sekali. Sehingga makin mahal dan makin mempersulit rakyat. Apalagi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitasnya tentu membuat rakyat makin geram dengan adanya kenaikan tarif tol tersebut.


Beginilah ketika sistem aturan bernegara yang diterapkan adalah sistem kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme membolehkan kepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi. Jalan tol yang merupakan kebutuhan masyarakat malah dijadikan ladang investasi. Sehingga dari segi regulasi pun dibuat demi kepentingan para investor.


Tujuan pembangunan infrastruktur bagi para kapitalis untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil pembangunan tersebut. Sehingga pembangunan jalan tol dijadikan ajang pencari dana dari para pemilik modal. Negara pun tidak memiliki kuasa akan hal tersebut dikarenakan tidak adanya dana mandiri yang mengakibatkan pembangunan proyek jalan tol sebagai ajang investasi sehingga hanya memikirkan keuntungan semata. Maka, tarif tol murah bahkan gratis hanya akan menjadi ilusi di sistem kapitalisme.


Tarif Jalan Tol dalam Islam


Islam memandang jalan raya adalah bagian dari pelayanan negara dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting. Jalan adalah milik umum, dan negara dilarang untuk menyalahgunakan kebutuhan rakyat.

Negara wajib menjamin kebutuhan rakyat termasuk dalam bidang transportasi, baik sarana maupun prasarana yang memungkinkan umat dapat beraktivitas dengan nyaman. Dengan biaya murah bahkan gratis dengan kualitas jalan yang aman dan nyaman dipakai. 


Ketika sumber daya alam dikelola penuh oleh daulah, maka semua kebutuhan pokok rakyat akan terpenuhi, begitu juga dengan akses jalan tol. Daulah akan membangun jalan tol secara mandiri dan tidak akan mengkomersialkan tarif jalan tol dengan harga tinggi.


Daulah tidak akan mengalokasikan pembiayaan infrastruktur termasuk jalan tol dengan dana yang bersumber dari utang atau investasi, baik investasi lokal maupun asing. Negara akan memodali secara penuh pembiayaan pembangunan infrastruktur. Daulah akan mengambil dana pembangunan infrastruktur dari kas baitul maal yang didapat dari harta fai, ghanimah, anfal, usyur, khumus, rikaz, zakat, jizyah, kharaj, serta pengelolaan barang tambang.


Setiap kepemilikan umum, baik berupa SDA atau fasilitas publik, harus dikelola negara dan rakyat dapat memanfaatkannya secara gratis atau dengan harga yang murah dan terjangkau. Maka, layanan transportasi termasuk jalan tol yang bagus dan dengan kualitas jalan yang aman, nyaman, murah bahkan gratis hanya akan terwujud jika Islam dijadikan sistem dalam membangun sebuah negara. 


Wallahu a'lam bishawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post