Proyek Strategis Nasional di Kawasan Elite, Untuk Siapa?


Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty 
(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)


Dikutip dari Liputan6.com 24/3/2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menetapkan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru, yang merupakan hasil kajian lengkap untuk pemerataan sektor pembangunan dari infrastruktur hingga pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Airlangga menyebut, penentuan 14 PSN baru tersebut disampaikan dalam Rapat Internal yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri para Menteri terkait di Istana Negara pada Senin (18/03) lalu.


Salah satu PSN baru yang akan dikembangkan Pemerintah yakni Pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten. Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.756 Ha dinamakan "Tropical Coastland" serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness  bagi wisatawan. Proyek tersebut nilai investasinya sekitar Rp65 triliun yang diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. 


PSN baru yang lainnya yang akan dikembangkan pemerintah yakni Pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai yang diperkirakan akan menyerap investasi sebesar Rp18,54 triliun. Proyek ini didukung oleh Menteri Kesehatan yang telah menerbitkan Surat Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Kawasan BSD City. Pengembangan wilayah tersebut akan difokuskan pada Pendidikan - Biomedical – Digital. Proyek ini juga diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10.065 orang secara langsung maupun tidak langsung dengan estimasi Penghematan Devisa sebesar Rp10,1 triliun dan Perolehan Devisa sebesar Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan Kesehatan dan Biomedical. 


Mengamati proyek ini, sekilas sepertinya begitu luar biasa. Ide pembangunan yang super keren jika dipandang mata dunia. Namun sayang seribu sayang di dalamnya  terselip kisah pilu terkait pembangunan lainnya yang seharusnya lebih diperhatikan oleh penguasa saat ini. Banyaknya sekolah runtuh, banyaknya ruang hidup rakyat yang terenggut, banyaknya jalan yang memakan korban dan lain sebagainya menghiasi negeri. Ditambah lagi jika ditilik dari daya guna proyek di kawasan elite ini mustahil peruntukkannya untuk masyarakat luas. Alih-alih dinikmati penduduk negeri, yang terjadi adalah kepentingan para taipan yang selalu  bersemi.


 *Ada yang Selalu Diuntungkan* 


Sejatinya Proyek Strategis Negara (PSN) merupakan program negara yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Realisasinya, saat  proyek ini berjalan, berbagai masalah  bermunculan.


Saat pembangunan proyek strategis itu dijalankan  pemerintah menggandeng pengusaha (swasta) dalam mewujudkannya. Ini karena pembangunan tidak menggunakan APBN yang ada untuk mewujudkan seluruh PSN dalam waktu singkat. Akhirnya investasi dipilih untuk menopang proses pembangunan PSN.


Jika melihat PSN di PIK 2 dan BSD yang  keduanya sudah dikenal sebagai kawasan elite, tentunya keberpihakan pembangunan sudah bisa diduga bukanlah untuk rakyat biasa. Pihak bercuan besar terbayang sebagai penikmat utama. Tidak hanya dari sisi para penghuninya, tetapi juga pihak pengembang (developer) yang melaksanakan teknis pembangunannya, maupun pemilik atau pengelolanya,  merekalah yang memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.


Bisa kita amati, PIK 2 dibangun oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group. PIK 2 bahkan digadang-gadang sebagai pengembangan besar yang menghubungkan Indonesia dengan negara di seluruh dunia. Sedangkan BSD City adalah kota mandiri yang sudah sejak lama menjadi wilayah yang begitu tersohor di kawasan selatan Jakarta,  Saat ini, BSD City dimiliki dan dikelola oleh Sinar Mas Land, salah satu anak usaha dari Sinar Mas Group. Terpampang jejaring konglomerasi taipan begitu  nyata di Indonesia. PSN yang ada berpihak pada para kapitalis. Dan tentunya keuntungan pun buat mereka. Bahkan keuntungan itu selalu mereka raup atas nama pembangunan di negeri Indonesia tercinta.


Demikianlah dapat kita lihat bahwa pengusahalah pihak yang akan mendapatkan keuntungan. Penguasa dan juga oknum penguasa juga mendapat untung meski tidak sebesar keuntungan pengusaha yang terlibat. Sungguh ironis, penguasa bagai pedagang. Siapa yang punya duit dia tak dipersulit. Sementara itu rakyat semakin sulit dan sakit. Rakyat hanya  objek penderita yang mau tidak mau mengikuti perintah penguasa. Rakyat menjadi pihak penerima  imbas negatif dari berbagai proyek yang ada. Tampak jelas para oligarki kapitalis radikal memiliki kekuasaan yang sebenarnya.


 *Paradigma Proyek Strategis dalam Islam* 


Dalam sistem Islam, terkait pembangunan dalam proyek apa pun, strategis atau tidaknya, maka negara akan mempertimbangkan berbagai hal. Tepat atau tidak terkait lahan yang digunakan, boleh dimiliki atau tidaknya, negara akan mendetili secara seksama. Khalifah selaku kepala negara akan membuat kebijakan berdasarkan tuntunan Al-Qur’an dan Sunah. Khalifah selalu berupaya mengurusi urusan rakyatnya.  Sehingga  saat proyek  strategis dicanangkan, tujuan utamanya adalah hanya untuk kesejahteraan hidup rakyatnya.


Dalam sistem Islam, saat proyek strategis direncanakan, khalifah dan jajarannya  mengkaji proyek  sampai detail, dimitigasi dampak lingkungan dan sosial apa yang akan ditimbulkan.  Negara  tidak akan menyerahkan proyek strategis kepada swasta. Negara  secara mandiri melakukannya di bawah departemen perindustrian dengan pengawasan ketat. Terkait pendanaan, nir-investasi asing merupakan keniscayaan.  Adanya baitulmal, yang di dalamnya terdapat harta yang diperoleh dari pengelolaan SDA, jizyah, fai, kharaj, ganimah, dan sebagainya, sangat cukup untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang ada. Sungguh paradigma proyek strategis dalam Islam meniscayakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk pejabat dan para korporat.


Oleh karena itu sudah saatnya tidak menjadikan paradigma pembangunan proyek strategis ala kapitalis sebagai acuan. Sudah seharusnya meninggalkan 'kebaikan semu' para oligarki kapitalis berduit yang senantiasa menipu dan merampas hak penduduk negeri. 


Belum cukup kah trilyunan harta negara yang juga merupakan hak rakyat dicuri oleh sekelompok orang yang bernama 'pejabat' atau kalangan 'berduit' dengan menjadikan alasan proyek strategis sebagai 'tawaran' demi kepentingan negara dan rakyat? Mari kita lihat bersama, apakah dengan pembangunan kawasan mangrove di PIK 2 dan fasilitas biomedis di BSD, lantas berdampak pada peningkatan angka kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat umum, atau malah memperlebar kesenjangan? 


Sudahlah. Tak ada jalan lain untuk hentikan dominasi swasta, selain menerapkan syariat-Nya, sehingga dengan mekanismenya  rakyat akan merasakan kesejahteraan yang hakiki tanpa disakiti, tanpa dikadali.


Wallaahu a'laam bisshawaab.

Post a Comment

Previous Post Next Post