PPN Naik Lagi, Derita Rakyat dalam Sistem Kapitalis Tak Ada Ujungnya

 



Oleh. Syarifah Aini

Setelah sempat dihebohkan oleh pajak motor yang akan dinaikkan, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan PPN yang juga akan dinaikkan.

Sebagaimana pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Susanto yang menyatakan bahwa di tahun 2025, PPN akan naik menjadi 12% dari yang sebelumnya 11% (CNBCindonesia, 8/3/ 2024).

Menurut Airlangga, hal ini sejalan dengan hasil pemilu dimana masyarakat menjatuhkan pilihannya pada keberlanjutan, artinya program-program yang dicanangkan pemerintah saat ini dilanjutkan, termasuk kenaikan PPN sebagaimana tertulis pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 Ayat 1.

Kenaikan PPN ini tentu akan membuat rakyat yang kehidupannya sudah sulit, semakin menjadi-jadi sulitnya, terutama rakyat kalangan menengah ke bawah. Sebab, kenaikan PPN ini otomatis berdampak pada naiknya harga bahan-bahan pokok.

PPN belum naik saja, harga bahan-bahan pokok sudah mahal bahkan belakangan ini terus mengalami kenaikan, yang menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi jika PPN dinaikkan. Bayangkan betapa akan makin sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kenaikan PPN ini juga dapat memicu bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Pasalnya, daya beli masyarakat yang menurun akan mengakibatkan lemahnya kinerja keuangan di perusahaan, yang berimplikasi pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan, sehingga angka pengangguran meningkat. Lagi-lagi, masyarakat yang menjadi korbannya.

Kebijakan terkait pajak ini tidak lepas dari sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan pemerintah saat ini. Sistem ekonomi kapitalisme menjadikan pajak dan hutang sebagai sumber utama pendapatan negara. Mirisnya, pendapatan negara dari pajak ini rawan dikorupsi yang menyebabkan pendapatan negara tidak tercapai targetnya.

Kebijakan yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara adalah kebijakan yang salah. Karena sejatinya negara memiliki berbagai sumber yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya alam untuk kepetingan umat, yang juga berpotensi memberikan pemasukan besar untuk kas negara.

Sayangnya liberalisasi yang menjadi konsep dari sistem ekonomi kapitalisme melegalkan privatisasi sumber daya alam. Hal ini menyebabkan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya dapat dinikmati oleh pihak pemilik modal atau korporasi.

Sedangkan rakyat harus membayar mahal jika ingin mengakses kekayaan alam tersebut. Sementara negara yang harusnya memainkan peran utama dalam mengelola sumber daya alam tersebut untuk kepentingan rakyat, justru hanya berperan sebagai regulator yang memberikan jalan kepada pemilik modal untuk menguasai sumber daya alam di negeri ini. Inilah konsekuensi dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme saat ini.

Beda halnya dengan sistem ekonomi Islam. Pada sistem ekonomi Islam, sumber utama pendapatan negara dibagi menjadi tiga pos sesuai dengan jenis hartanya.

Pos pertama adalah pos fa’i dan kharaj. Pada pos pertama ini sumber pendapatan negara didapatkan dari ghanimah (harta rampasan perang), fai’ (harta yang didapatkan dari kaum musyrik yang tidak melalui peperangan), kharaj (harta yang didapatkan dari pemungutan atas tanah yang produktif), dan dharibah (pajak).

Pajak dalam sistem ekonomi Islam berbeda dengan yang diterapkan pada sistem ekonomi kapitalis. Jika pajak pada sistem ekonomi kapitalis dibebankan pada seluruh rakyat dan bersifat permanen, pajak pada sistem ekonomi Islam hanya dibebankan pada rakyat yang kaya dan bersifat sementara.

Apabila kebutuhan negara sudah terpenuhi, penarikan pajak akan dihentikan. Pos yang kedua adalah pos kepemilikan umum yang dibagi berdasarkan jenis harta kepemilikan umum, yaitu minyak dan gas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, dan hutan. Harta kepemilikan umum ini tidak boleh diberikan baik kepada individu, swasta atau pihak asing.

Pada harta kepemilikan umum ini, negara hanya memiliki hak untuk mengelola, sedangkan hasil pengelolaannya diperuntukkan pada kemaslahatan rakyat.

Hal ini tercantum pada hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud tentang Abyadh ibn Hamal yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma’rab:
“Dari Abyad bin Hamal, ia mendatangi Rasulullah dan meminta beliau memberikan tambang garam kepadanya. Nabi pun memberikan tambang garam itu kepadanya. Ketika Abyad bin Hamal ra. telah pergi, ada seorang lelaki yang ada di majelis itu bekata, “Tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir.” Lalu Rasulullah mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya (Abyad bin Hamal.” (HR. Abu Dawud).

Pos ketiga yaitu pos sedekah. Pos ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat seperti zakat hasil pertanian, peternakan, dan sebagainya.

Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada sistem ekonomi Islam sebagaimana di atas, akan mempermudah kehidupan rakyat sekaligus sangat berpotensi untuk mensejahterakan rakyat, sebagai contoh, pendapatan negara yang tidak bertumpu pada pajak. Kebijakan ini akan meringankan beban rakyat. Contoh lainnya, pendapatan dari sumber daya alam yang dikelola langsung oleh negara. Pengelolaan sumber daya alam langsung oleh negara akan menghasilkan pendapatan yang besar untuk negara.

Alhasil, pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut yang memang harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, akan menjadikan kehidupan rakyat menjadi sejahtera.

Wallahu a'lam bishawab

Post a Comment

Previous Post Next Post