Pajak THR Memberatkan Rakyat


Oleh: Sarinah


Mengutip dari laman BBC News Indonesia, 29 maret 2024, banyak warga terkejut dan protes atas besarnya potongan pajak  penghasilan dan tunjangan Hari Raya (THR).


 Hal ini disebabkan oleh skema baru perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang diterapkan sejak januari 2024, yang disebut hanya menambah pekerjaan praktis pajak dan memaksa banyak orang mengatur ulang rencana keuangan nya.


Berbgai perusahaan telah menyalurkan THR, bersama dengan gaji bulanan pegawainya di minggu terakhir bulan maret. Namun bagi banyak orang, hari gajian pada maret ini menjadi hari yang mengejutkan.


Sejak 1 januari 2024, menetapkan semua penghitungan baru untuk potongan pajak atas penghasilan individu seperti yang tertulis pada pph pasal 21- merujuk nomor pasal Undang-undang pajak penghasilan.

 

Skema baru ini menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang terbagi mnjadi 2 jenis. Tarif efektif bulanan untuk pegawai tetap dan pensiunan,  serta tarif efektif harian untuk pegawai tidak tetap.


Pada skema lama, seorang wajib membayar pajak menghitung jumlah total atau pemasukan bersihnya selama setahun, lalu menguranginya dengan angka penghasilan tidak kena pajak (PTKP) agar mendapat besaran penghasilan kena pajak (PKP)


*Negara Kapitalis Mengandalkan Pajak*


Penerapan pajak atas THR merupakan praktek perekonomian khas kapitalisme. Sistem kapitalisme menjadikan pajak sebagai pemasukan utama negara. 


Hal ini tampak pada besarnya porsi penerimaan pajak dibandingkan dengan penerimaan sumber lainnya.


Pada 2023, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.744,3 triliun. Adapun penerimaan perpajakan mencapai Rp 2.154,4 triliun atau 77 persen. sedangkan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2023 hanya Rp 605,9 triliun atau 21 persen (katadata,3-1-2024).


Hal ini tentu sangat miris, mengingat kekayaaan alam indonesia yang luar biasa besarnya. Tetapi penerimaan dari Sumber Daya Alam minim.


 Sedangkan mayoritas penerimaan justru dari pajak pada penerimaan di APBN. Ini menunjukkan bahwa rakyat tengah membiayayi negara ini secara mandiri. 

Lalu dimana peran pemerintah?


 Ironisnya lagi, hasil uang pajak berupa pembangunan dan layanan publik juga makin mahal. Untuk menikmati hasil pembangunan infrastruktur, seperi jalan tol, kereta cepat rakyat harus merogoh kantong dalam-dalam.


*APBN Khilafah  (kepemimpinan islam)*


Kondisi yang berbeda terwujud dalam khilafah. Sistem pemerintahan islam ini tidak menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan negara yang utama.


Dharibah(pajak) hanyalah pemasukan yang bersifat insidental, tidak terus menerus. Pajak hanya ditarik dari orang-orang kaya  ketika khas negara sedang kosong dan sedang ada kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi.


 Oleh karenanya,  pajak bukanlah  sebagai sumber pendapatan negara yang utama.


*Kesejahteraan Bukan Sekedar THR*


Khilafah akan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, tiap-tiap orang sepanjang waktu.

 Bukan hanya dengan memberikan THR setahun sekali. Khilafah akan menggratiskan layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga rakyat tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperolehnya.


Khilafah juga akan menerapkan sistem pengupahan yang adil, yaitu , pekerja mendapatkan upah yang makruf ( layak) sesuai hasil kerjanya sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.


Berbagai fasilitas publik, seperti transportasi dan sebagainya, serta hasil pengelolaan Sumber Daya Alam, seperti BBM dan gas, bisa rakyat akses dengan harga yang murah. 


Serangkaian kebijakan ekonomi, inilah yang akan mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi rakyatnya. Kesejahteraan yang terus menerus bukan hanya THR setahun sekali.

Allah a'lam bishawwab

Post a Comment

Previous Post Next Post