Menyoal Kebijakan Impor Bahan Pangan Menjelang Lebaran


Oleh Ari Wiwin

Ibu Rumah Tangga 



Hari Raya idulfitri tinggal menghitung hari, di mana umat muslim akan merayakan kegembiraan setelah sebulan penuh lamanya menjalankan ibadah puasa. Namun, umat muslim dilanda kecemasan dengan naiknya harga kebutuhan bahan pokok contohnya daging sapi. Karena sudah menjadi tradisi umat Islam di negeri ini dalam menyambut lebaran dengan membuat berbagai penganan seperti kue atau memasak ketupat dengan ditemani opor ayam atau rendang daging. 


Kepala Badan Pangan Nasional (Bapenas) Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa impor daging dan sapi hidup akan tiba dalam 2-3 minggu. Volume impor daging sapi yang sudah disetujui pada tahun ini sebanyak 145.250.60 ton. Selain impor daging sapi pemerintah juga akan mengimpor daging kerbau beku. Ini dilakukan untuk menjaga stok pangan selama menjelang Lebaran, diantaranya telur, beras, minyak dan sebagainya. (cnbcindonesia.com, 19/3/2024) 


Apa yang dilakukan Bapenas di atas bukanlah hal yang salah. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah negara akan terus bergantung pada impor? Sedangkan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan di bulan Ramadhan dan lebaran saja tapi juga di hari biasa, bahkan ketergatungan pada impor bisa mengancam kedaulatan negara. Seharusnya negara mencari solusi agar menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung pada impor. 


Kurangnya ketersediaan stok bahan pangan contohnya daging sapi, kerap menjadi alasan pemerintah untuk mengambil kebijakan impor apalagi dikarenakan permintaan pada saat hari besar terutama pada hari raya Idulfitri permintaan meningkat, sedangkan stok kurang. Di satu sisi seharusnya negara berupaya berinovasi dengan meningkatkan teknologi pertanian dan juga peternakan. Seharusnya negara memberikan subsidi kepada para petani dengan memberikan pupuk serta benih padi agar produksi lebih maksimal. Namun, karena negara ini mengemban sistem kapitalis, subsidi pupuk serta subsidi pemberian pakan ternak dicabut yang mengakibatkan para petani dan peternak tidak berkembang. Kebijakan kapitalis tersebut tidak berpihak pada rakyat. Sangat jelas keberpihakan negara kepada para korporat atau investor asing. 


Para investor tersebut bermodal besar dan bisa memonopoli pasar. Hal ini berdampak pada stok pangan karena merekalah yang mengatur harga bahan pangan. Mereka lebih memilih mengimpor barang dari luar negeri daripada menggunakan produk lokal.  Karena produk luar negeri dianggap lebih berkualitas dan harganya lebih murah, sehingga jika dijual akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ini membuktikan bahwa sistem kapitalis hanya mementingkan untung atau rugi saja. Sementara di dalam sistem kapitalis ini negara hanya sebagai regulator.  Karena di sektor apapun baik sektor pertanian ataupun sektor peternakan sudah dikelola oleh pihak investor. Tentunya mereka akan mengeruk hasil yang sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan masyarakat yang semakin terpuruk akibat melonjaknya harga-harga di pasaran. 


Seandainya umat muslim mau berhukum dan diatur dengan sistem Islam, semua itu tentunya ada solusinya. Karena negara akan berupaya secara maksimal dengan memberdayakan pertanian dan peternakan dengan memberikan subsidi dan juga modal bagi masyarakat. Negara juga akan berinovasi meningkatkan teknologi tepat guna yang berkemampuan tinggi misalnya, dalam pertanian akan memberikan pupuk yang terbaik agar mencapai panen atau hasil yang memuaskan.  


Karena dalam Islam seorang kepala negara adalah raa'in yang artinya pengurus bagi rakyatnya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah saw. yang berbunyi : 


"Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus umat) dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR.al Bukhari) 


Dalam Islam negara akan mewujudkan swasembada pangan. Negara secara maksimal akan membangun infrastruktur yang berkualitas sehingga distribusi mudah, murah dan cepat sampai pada konsumen. Karena dengan infrastruktur yang baik maka biaya akan bisa diminimalisasi. Proses pembiyayaan akan diambil dari baitulmal tanpa membebani rakyat. Negara juga akan memperhatikan operasi pasar agar tidak terjadi kecurangan dan penimbunan. Oleh sebab itu kebijakan impor adalah langkah terakhir jika memang dibutuhkan. Artinya negara tidak bergantung pada impor karena swasembada pangan akan terus digenjot. 


Semua itu akan terwujud jika negara mau berhukum dan mau menerapkan aturan Islam. Karena negara akan memiliki sumber daya yang melimpah tanpa harus impor. Stabilitas ekonomi akan terwujud bukan hanya ketika hari raya saja, oleh sebab itu penerapan sistem Islam adalah hal yang mendesak. 


Wallahu a'lam bishawab .

Post a Comment

Previous Post Next Post