Korupsi Mungkinkah Bisa Dibasmi?


Oleh. Ummu Ainyssa 
(Aktivis Muslimah)


Lagi, lagi dan lagi, kasus korupsi setiap hari menghiasi negeri ini. Bagaikan jamur yang tumbuh subur di musim hujan. Kemunculannya tidak mampu lagi dihentikan. Sungguh ironi, di negeri yang katanya ingin memberantas habis tindak korupsi, nyatanya keinginan itu tidak lebih sebatas jargon saja. Tabuh perjuangan untuk melawan korupsi seolah hanya sebatas basa basi. 


Akhir-akhir ini kasus korupsi besar-besaran kembali menyita perhatian publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 16 orang tersangka dalam kasus tambang timah, di antaranya seorang pengusaha sekaligus suami dari aktris cantik Sandra Dewi, Harvey Moeis dan juga crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim.


Kasus terungkap saat sebelumnya Kejagung tengah menyidik kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, Kejagung menduga pada 2018 sampai 2019, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) menghubungi Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Timah. 


Harvey diduga meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Keduanya pun menyepakati kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Setelah itu Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter agar menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya, yang selanjutnya dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya. Kejaksaan menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility. Dana tersebut disalurkan kepada Harvey melalui perusahaan PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka lainnya, yakni Helena Lim. (CNBCIndonesia.com, 02/04/2024)


Tidak tanggung-tanggung, kerugian negara atas kasus tersebut diduga sebanyak Rp 271 triliun. Nilai yang sangat fantastis serta membuat kita geleng kepala. Mirisnya lagi hal ini dengan tega dilakukan saat utang negara kian hari makin menumpuk, rakyat miskin setiap hari mengais rejeki di jalanan. 


Akar Masalah Langgengnya Korupsi


Meski negeri ini berpenduduk mayoritas umat Islam, namun kenyataannya aturan yang diterapkan bukanlah aturan Islam. Negeri ini menerapkan hukum yang secara nyata menjauhkan peran Sang Pencipta dari urusan kehidupan, kemudian mengembalikan hak membuat hukum di tangan manusia. Padahal kita tahu sifat dari manusia adalah penuh dengan perselisihan, kekeliruan, dan menuruti hawa nafsu. Dalam menentukan hukum pun berdasarkan akal bukan berdasarkan wahyu dari Sang Pencipta (Al-Qur'an).


Akibatnya tatkala menerapkan suatu hukum adakalanya dipenuhi rasa belas kasihan, kekeluargaan maupun pertemanan. Aturan yang seperti ini sudah pasti hanya akan melahirkan para pejabat yang tidak bertakwa, jujur dan amanah. Ditambah lagi gaya hidup glamor, hedonisme, telah merasuki gaya hidup di semua kalangan. Bagi yang penghasilannya tidak cukup, terpaksa putar otak untuk memenuhi keserakahan nafsunya, hingga menjatuhkan diri dalam lubang korupsi. 


Tidak ada lagi rasa takut dalam hatinya ketika harus melakukan tindakan yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Yang ada dalam isi kepala mereka hanyalah bagaimana cara mereka mendapatkan manfaat demi kepuasan dirinya sendiri. Ditambah lagi sanksi yang tidak tegas, bukannya membuat mereka jera, tapi malah membuat mereka semakin diperlakukan bak raja. Tidak sedikit para pelaku tindak pidana korupsi tersenyum bagaikan tidak ada rasa malu atau penyesalan saat ditangkap oleh penegak hukum. 

Jika begini, mungkinkah kasus korupsi bisa dibasmi?


Solusi Islam Memberantas Korupsi


Dengan menyaksikan gagalnya negara dalam membasmi para koruptor, maka sudah saatnya negeri ini beralih pada alternatif hukum yang benar-benar bisa menyelamatkan negeri ini dari bahaya korupsi. Hukum yang mampu memberantas habis para koruptor hingga ke akar-akarnya. Hukum dan aturan yang berasal dari Sang Pemilik Kehidupan, yakni aturan Islam. Syariat Islam mempunyai solusi praktis dalam membasmi tindak pidana korupsi melalui beberapa upaya diantaranya: 


Pertama, penanaman iman dan takwa adalah yang paling utama, khususnya kepada mereka para pemimpin, pejabat maupun pegawai. Aspek ketakwaan yang mendalam inilah yang akan menjadi standar utama dalam menjalankan amanah yang diembannya. Seseorang yang benar-benar bertakwa akan merasa selalu diawasi oleh Allah dalam seluruh aktivitasnya. Maka mustahil bagi mereka bertindak sesuatu yang dilarang hukum syarak.


Kedua, sistem penggajian yang layak. Di dalam Islam wajib memberikan gaji yang layak bagi setiap pekerja serta terpenuhinya segala macam kebutuhan pokoknya. Dengan ini diharapkan tidak ada lagi alasan untuk melakukan korupsi sebab kurangnya gaji yang ia terima. 


Ketiga, ketentuan serta batasan yang jelas tentang harta yang halal maupun haram, serta penerapan pembuktian terbalik. Harta yang diperoleh para penguasa, pejabat, maupun pegawai selain gaji yang ia terima, baik itu berupa hadiah, pungutan, fee, suap, dll merupakan harta ghulul (harta yang diperoleh dengan cara curang) yang hukumnya adalah haram. Sehingga perlu diadakan audit secara teliti.


Jika ditemukan penambahan harta yang tidak wajar, maka pemilik harta harus bisa membuktikan dari mana harta tersebut ia dapatkan. Jika tidak bisa membuktikan, maka harta tersebut akan disita dan dimasukkan ke kas negara (baitulmal). Sanksi penyitaan harta ghulul ini bisa ditambah dengan denda, atau biasa disebut sebagai pemiskinan terhadap koruptor. 


Rasulullah saw. menegaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim, "Barang siapa yang kami angkat untuk suatu tugas dan telah kami terapkan atasnya gaji, maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul."


Keempat, diterapkannya hukuman yang bisa memberikan efek jera dalam bentuk sanksi ta'zir. Hukuman ini bisa berupa tasyhir (pewartaan/ekspos), denda, penjara yang lama, atau bahkan hukuman mati, tergantung tingkat dan dampak korupsinya. Penerapan hukum ini diterapkan kepada para pejabat termasuk orang-orang dekatnya.


Sahabat Umar bin Al-khattab tatkala menjabat sebagai Amirul Mukminin selalu bersikap tegas dan antikorupsi. Ia selalu mengawasi harta yang diperoleh bawahannya. Bahkan beberapa kali ia mencopot jabatan serta menyita harta bawahannya jiks terlihat harta bawahannya semakin bertambah di luar gaji yang diberikan oleh negara. 


Beliau pernah mencopot jabatan gubernur di Thaif, Atabah bin Abi Sufyan. Ketika bertemu dengan Atabah, Umar melihat Atabah membawa uang sebesar 30 ribu dirham. Umar pun menanyakan perihal uang tersebut. Atabah menjawab bahwa uang tersebut ia dapatkan dari hasil jerih payahnya selama menjabat gubernur. Umar kemudian menyanggah pernyataan Atabah dengan mengatakan bahwa harta yang dihasilkan pejabat selama berkuasa, selain dari gaji, tidak ada jalan lain kecuali diserahkan kepada baitulmal.


Beginilah aturan Islam dalam memberantas para koruptor. Sistem yang benar-benar antikorupsi hanya bisa dijalankan di bawah kepemimpinan yang bertakwa, amanah dan takut kepada Allah Swt. Dengan ketakutannya kepada Allah, ia akan berkomitmen secara tegas untuk menjaga harta rakyat dan negara, sebab ia paham akan tanggung jawabnya di hadapan Allah kelak. 


Dengan rasa takutnya seorang pemimpin ini, maka ia hanya akan menunjuk dan memilih pejabat dari kalangan orang-orang terbaik, bertakwa, serta memiliki profesionalitas. Bukan menunjuk hanya karena kedekatan, hubungan kekerabatan, kolega, pertemanan atau kelompok. Dengan demikian tindak pidana korupsi hanya bisa dibasmi dengan penerapan aturan Islam yang tegas. 

Walalhu a'lam bi ashshawwab.

Post a Comment

Previous Post Next Post