HARGA CABE MAKIN MEROKET


Elah Hayani


Harga cabe rawit domba menjelang bulan Ramadan sampai menyentuh Rp 100 ribu/kg, bahkan di Kabupaten dan Kota Bandung lebih mahal lagi. Harga cabe  mengalami kenaikan yang meroket, dari harga sebelumnya, yakni Rp 78 ribu/kg. Hal ini disebabkan berbagai faktor, mulai dari permintaan yang tinggi menjelang Bulan Ramadan dan kegagalan panen karena faktor cuaca.


Cabe memang bukan makanan pokok, tapi identik dengan masyarakat Indonesia yang senang terhadap makanan (kuliner ) yang serba pedas. Selain harga cabe yang meningkat tajam menjelang Ramadan, harga-harga kebutuhan pokok pun, seperti telur, sayuran, bumbu-bumbu, dan daging, melonjak naik seperti tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi di tahun 2024 ini, sudah beberapa bulan terakhir ini harga beras ikut melonjak tajam. 


Keadaan seperti ini tentu saja membuat masyarakat sedih, bingung, dan bahkan ada yang sampai stres, khususnya para ibu. Mereka bingung untuk mengatur keuangan dalam memenuhi kebutuhan saat ini, karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan mereka. 


Bagi masyarakat yang punya penghasilan saja sudah bingung mengatur keuangan apalagi yang tidak punya penghasilan tetap. Ini disebabkan karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kalaupun ada pekerjaan terpaksa harus menerima upah yang minim yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Dengan tingginya kebutuhan pokok masyarakat, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang jatuh miskin. 


Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem yang mengatur kehidupan masyarakat saat ini telah gagal dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap lapangan kerja sehingga berefek kepada daya beli rakyat untuk memenuhi kebutuhannya, karena tata kelola yang salah dalam pendistribusian barang dan jasa di tengah masyarakat. 


Kesalahan ini disebabkan oleh liberalisme ekonomi yang mengakibatkan monopoli satu atau beberapa pihak terhadap pendistribusian barang dan jasa, bahkan sejak proses produksi hingga pemasaran. Pihak-pihak inilah (yaitu para kapitalis besar) yang akhirnya mengendalikan harga di tengah masyarakat, termasuk harga komoditas kebutuhan pokok. Maka wajar jika harga cabe, sekalipun bukan kebutuhan pokok, dapat dipermainkan juga oleh mereka, sekadar untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan waktu -waktu sebelumnya, apalagi di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Mereka memanfaatkan momen ini untuk mendulang keuntungan lebih banyak.


Di sisi yang lain, liberalisme ekonomi juga melegalkan liberalisme perdagangan, yang menyerahkan mekanisme pasar seperti hukum rimba, siapa yang kuat (secara modal dan pengaruh) dia yang akan mendapatkan kemenangan, yaitu para pengusaha kelas kakap yang mengendalikan dan mempermainkan harga, sehingga mereka bisa meraup keuntungan berlipat. Sementara yang lemah semakin lemah dan tertindas, termasuk rakyat banyak yang mayoritas lemah dalam finansial. 


Inilah realitas negeri yang menerapkan sistem kapitalisme liberalisme, yang menjadikan negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, bukan pelayanan terhadap rakyatnya.  Kebijakan -kebijakan yang dibuat tidak pro rakyat, tapi malah pro para pengusaha besar (kapitalis). Sehingga rakyat harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.


Sistem ini telah menciptakan kesenjangan sosial yang sangat parah. Yang kaya semakin kaya dan memangsa yang lemah dan miskin. Yang miskin semakin miskin, dan jumlah mereka adalah mayoritas dari rakyat negeri ini. Kekayaan tidak tersebar secara adil, akibat kerakusan para kapitalis dan ketidakadilan para penguasa. 

Telah nyata, sistem ini rusak dan merusak, sehingga rakyat  tidak bisa berharap pada sistem yang merugikan dan menyengsarakan rakyat ini.


Sebagai negeri yang mayoritas muslim, sudah saatnya kita menjadikan aturan Islam dari Sang Pencipta yang mengatur kehidupan kita. Melalui para penguasanya yang bertakwa,  adil, dan amanah serta takut terhadap Allah SWT, aturan Islam yang diterapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan hidup termasuk persoalan harga kebutuhan pokok.


Melalui penerapan sistem ekonomi Islam, pemimpin akan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat, dan menstabilkan harga- harga komoditas, serta memampukan daya beli masyarakat, melalui mekanisme: konsep kepemilikan, penggunaan hak milik, dan distribusi kekayaan alam (sebagai milik umum) di antara individu rakyat. Kepemilikan umum berupa 

SDA milik rakyat akan dikelola oleh negara dan hasilnya untuk kepentingan, dan kesejahteraan rakyat. Haram hukumnya menyerahkan harta kepemilikan umum kepada swasta. Selain itu, negara akan membuka lapangan pekerjaan seluas -luasnya bagi para pencari nafkah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Negara juga akan mengatur distribusi barang dan jasa, mulai dari proses produksi dan pendistribusiannya ke tengah masyarakat, sehingga semua rakyat mampu menjangkaunya. Dalam hal ini, negara tidak akan membiarkan swasta (para pengusaha), memonopoli perekonomian dan perdagangan. Semuanya berjalan sesuai aturan Islam yang diterapkan oleh negara. Hal ini karena Rasulullah saw telah bersabda:


" Al Imam (pemimpin) adalah penanggung jawab, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dia pimpin' (Al Hadits)

Post a Comment

Previous Post Next Post