Tenggelam dengan Utang, Bangkit dengan Islam


 Oleh : Solihati, S.Kom 

(Aktivis Muslimah)


Sumber Daya Alam yang melimpah tidak menjamin suatu negara memiliki pendapatan yang besar, alih-alih menjadi negara yang kaya justru Indonesia terlilit utang yang tak sedikit. Sempat diributkan saat kontestasi pemilu beberapa saat yang lalu mengenai jumlah utang pemerintah, per januari 2024 jumlahnya mencapai  Rp. 8.253,09 triliun. Hanya saja hal itu masih dianggap aman karena masih dibawah 60 persen yakni berada di level 38,75 persen. Apakah benar hal itu benar-benar aman?


Negara memiliki utang luar negeri merupakan suatu kelaziman dalam pandangan kapitalisme, Jangankan Indonesia yang termasuk negara berkembang, Negara maju seperti Amerika Serikat pun memiliki rasio hutang yang tak sedikit. Bahkan utang luar negeri dipandang sebagai bantuan dari negara-negara yang telah maju untuk negara berkembang. Padahal sejatinya pandangan tersebut memiliki dampak yang membahayakan.


Motif Tersembunyi di Balik Utang Luar Negeri

Utang luar negeri sebenarnya merupakan jalan awal terbuka agenda Neo-Kolonialisme. Meskipun tidak terpampang nyata, tetapi akan berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Beberapa motif pemberian utang luar negeri, yaitu:


1. Mendapat Keuntungan Finansial

Negara pemberi utang mendapatkan keuntungan financial yaitu bunga dari hutang dan hasil penjualan proyek yang dibiayai dari hutang tersebut. Seperti yang kita ketahui, dalam rangka mewujudkan cita-cita untuk setara dengan negara maju, maka negara berkembang seperti Indonesia tentu memerlukan pembangunan yang notabene butuh banyak biaya. Oleh karena itu utang luar negeri ditawarkan berbagai pakar sebagai alternatif jalan untuk diambil, Bahkan para pakar ekonomi kapitalis membenarkan terkait manfaat positif dari utang. Utang luar negeri dianggap sebagai solusi untuk menutup kesenjangan antara tabungan masyarakat dengan kebutuhan. Selain itu Utang Luar Negeri juga dianggap sebagai langkah tepat untuk memanfaatkan adanya peluang suku bunga rendah dalam paket pinjaman yang ditawarkan oleh pemberi hutang. 


Utang luar negeri biasanya tidak langsung disalurkan langsung oleh negara pemberi utang tetapi melalui lembaga keuangan multilateral seperti Asian Developtment Bank (ADB) atau International Monetary Fund (IMF) tentunya dengan jargon membangun kehidupan lebih baik. Namun sejatinya, siapakah yang lebih bak dari kebijakan hutang luar negeri tersebut? Negara yang diutangi atau justru negara pemberi utang dan lembaga-lembaga keuangan mereka?


Utang luar negeri terbagi menjadi tiga (menurut bentuknya) yaitu : berupa uang, berupa program dan berupa proyek. Proyek ini lah yang akan dipaksakan agar diterima khususnya negara berkembang. Bahkan lebih dari hampir 75% utang luar negeri Indonesia ternyata berbentuk proyek.


2. Menjadikan negara penghutang sebagai pasar maupun peyangga sumber daya.


Jebakan utang luar negeri merupakan agenda sistematis negara-negara kapitalis untuk mengeksploitasi ekonomi negara lain dan menjadi alat pertama untuk melancarkan misi tersebut yang selanjutnya diikuti agenda-agenda liberalisasi. Kalau mau menilik sejarah dibalik utang Indonesia sejak zaman kemerdekaan maka akan dapat ditemukan bukti-buktinya. 


Efek lain dari motif ini yaitu penanaman nilai-nilai kapitalisme dan liberalisme. Utang luar negeri telah dipakai oleh negara pemberi hutang sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme-neoliberal ke seluruh penjuru dunia.


Selain dua motif tersebut tentunya masih banyak mudharat yang ditimbulkan dari utang luar negeri. Gelontoran utang akan terus-menerus dialirkan hingga negara penerima utang tidak lagi mampu membayar utangnya. Utang yang terus menerus masuk dan rendahnya pendapatan, akan mengantarkan negara penerima pada kondisi kebangkrutan dan memang kondisi ini yang diharapkan. Posisi tersebut membuat negara penerima hutang hanya memiliki nilai tawar yang rendah, setara dengan budak. Bila yang diinginkan melalui utang luar negeri adalah kondisi yang seperti itu, maka hal tersebut tidak ubahnya seperti penjajahan gaya baru yang disebut neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Hal itu tentunya sangat membahayakan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Alih-alih terwujud cita-cita untuk melampaui negara maju, justru peluang menjadi negara yang bangkrut semakin terbuka lebar.


Islam dan paradigma dalam memandang utang

Pengambilan utang luar negeri yang berbasis riba adalah suatu kesalahan yang besar, karena hukum riba adalah haram, bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang tersebut, dan hukumannya adalah kekal di neraka.


Allah berfirman dalam Surat Al Baqarah ayat 275: Orang-orang yang memakan (ber transaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.


Jadi dalam hal ini tidak ada toleransi, perilaku utang piutang dengan berbasis pada riba harus dihapuskan. Selain melanggar hukum syara’ dengan utang berbasis riba, Negara Indonesia menjadi sangat tergantung dengan IMF dan lembaga keuangan ribawi lain dalam mengelola sistem perekonomiannya dan tidak bisa independen dalam menentukan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan Negara. Pada tahap ini  negara mulai masuk dalam perangkap Utang kepada IMF yang tujuan utamanya bagaimana menguasai negara-negara berkembang melalui Utang dan menjeratnya dengan mentaati aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan IMF dan negara-negara pendukungnya.


Untuk itu sudah selayaknya Indonesia melakukan pengkajian untuk menerapkan sistem Ekonomi Islam dalam operasionalnya, sehingga pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan negara bisa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Allah SWT. Sistem Ekonomi Islam terbukti memberikan keberkahan dan keadilan yang tidak akan pernah diwujudkan oleh ideologi selain Islam. Hal itu karena sistem ekonomi islam yang dijalankan oleh setiap muslim dan penguasanya melakukan aktivitas ekonomi dengan dorongan ketakwaan kepada allah SWT. Sehingga meninggalkan utang luar negri yang syarat dengan riba. Selain itu para penguasa juga diperintahkan untuk mengelola dan menunaikan harta negara dan umat dengan sebaik-baik amanah. Penerapan ekonomi Islam yang ditopang oleh penerapan syariat Islam secara sempurna juga mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Dengan begini akan teratasi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Islam mewajibkan negara untuk menghapuskan setiap peluang akumulasi kekayaan hanya pada golongan tertentu. Terakhir, Islam telah mengharamkan memakan harta orang lain secara zalim. Allah Swt. berfirman,


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil (zalim), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar keridhaan di antara kalian.” (QS An-Nisa’ [4]: 29)


Dengan demikian Janji Allah yang akan memberikan keberkahan jika suatu negeri mengikuti aturan Allah secara menyeluruh juga akan terwujud. Seperti dalam Surat Al A’raf ayat 96 Allah berfirman: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Wallahua’lam


Post a Comment

Previous Post Next Post