Tarif Tol Naik, Kapitalisasi Layanan Publik


Oleh Intan A.L

Ibu Rumah Tangga


“Perubahan tidak akan menyebabkan penderitaan apabila kita bisa menerima perubahan itu dengan lapang hati, tulus, dan ikhlas.” (Anonim)


Penggalan kalimat di atas menyemangati agar kita memandang positif segala perubahan yang datang sehingga dapat disikapi dengan baik. Namun, bagaimana apabila perubahan itu adalah imbas dari skema jahat orang-orang yang tamak dan serakah? Apakah kita harus tetap demikian?


Barangkali ini tak jauh berbeda dengan kebijakan beberapa waktu lalu mengenai kenaikan tarif tol. Jasamarga Transjawa Tol akan menaikkan tarif tol dalam waktu dekat. Kenaikannya cukup tajam hingga mencapai 35% padahal biasanya kenaikan tarif tol kurang dari 10% (cnbcindonesia.com, 04//3/2024).


Hal ini bisa terjadi, sebab pengelolaan jalan tol tidak dilakukan oleh negara namun oleh perusahaan swasta. Pelayanan publik pun menjadi ladang bisnis demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Terlebih lagi, pada saat menjelang hari raya dimana konsumsi masyarakat meningkat. Jalur transportasi untuk distribusi barang yang tarifnya naik akan berimbas pula pada kenaikan harga barang. Ditambah aktivitas pulang kampung di hari raya juga dapat menjadi sumber pemasukan yang lebih tinggi. Tentunya bagi pelaku usaha hal itu sangat menggiurkan namun dalam kacamata masyarakat hal itu pasti memberatkan. Kondisi ini adalah timbal balik dari penerapan sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan peran negara sebatas regulator bukan penjamin kehidupan masyarakat. Sedangkan kebutuhan masyarakat diatur oleh swasta dan pemilik modal dengan motif mencari laba sebanyak mungkin.


Islam sesungguhnya telah menetapkan bagaimana negara dapat mengurus dan memenuhi kebutuhan rakyat termasuk mengatur layanan jalan tol. Sebab paradigma Islam memandang bahwa layanan tol termasuk dari bagian urusan rakyat yang harus dijamin oleh negara. Rasulullah saw. bersabda, 

“Imam atau khalifah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas urusan rakyatnya" (HR. Bukhari dan Muslim).


Artinya tidak boleh menyerahkan urusan rakyat kepada swasta sebab secara penuh hal tersebut harus di bawah wewenang negara baik dalam penetapan harga atau hal lainnya. Adapun negara merekrut pekerja yang akan mengatur jalannya fasilitas publik seperti jalan tol dengan dana operasi yang didapat dari macam-macam pemasukan seperti hasil tambang, hasil hutan, laut dan sebagainya yang tentu pengurusannya pun harus dalam kendali negara bukan swasta. Sehingga keuntungan yang didapat dikembalikan kepada rakyat dalam segala bentuk termasuk tarif tol dengan harga murah bahkan gratis.


Mekanisme pengurusan negara seperti itu tidak akan terwujud dalam sistem selain Islam. Sebab, sudut pandangnya bukanlah keuntungan melainkan menjamin hak masyarakat yang telah ditetapkan syara’ kepada penguasa negeri Islam.  Penguasa yang mengatur berada dalam posisi menjalankan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Oleh karenanya, sistem kapitalisme yang berasaskan manfaat tidak akan mampu mewujudkan kesejahteraan yang diidam-idamkan termasuk dalam urusan tarif tol. 


Hendaknya kita harus sadar bahwa sistem kapitalisme ini jauh dari fitrah manusia dan hanya menyebabkan kerusakan terus menerus kepada masyarakat. Sudah saatnya kita harus mencampakkan sistem borok ini dan menggantinya dengan sistem sahih yaitu Islam. Sebab, Islam telah terbukti selama 13 abad mampu membawa manusia kepada puncak kejayaan dan kesejahteraannya. Maka, marilah kita kembali memperjuangkan sistem yang diwariskan Nabi saw. ini demi meraih kebaikan dunia dan akhirat. Persoalan seperti tarif jalan tol pun akan diatasi dengan sistematis demi menjamin hak warga negara dalam Islam dengan pengaturan terbaiknya.


Wallahu a'lam bishshawwab.

Post a Comment

Previous Post Next Post