Tarif Listrik Naik Rakyat Makin Tercekik

 


Nunung Nurjanah, S.Pd.I


Penyesuaian tarif Dasar Listrik memang dilakukan setiap tiga bulan. Dikutip dari Kompas (23/02/2024), ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tarif listrik, seperti nilai tukar mata uang dollar AS terhadap mata uang rupiah (kurs), Indonesian Crude Price, inflasi dan/atau harga batu bara acuan. Apalagi beberapa hari ke depan jelang bulan Ramadhan kebutuhan rakyat akan semakin bertambah terutama juga listrik yang pasti akan bertambah pemakaian nya karena banyak kegiatan yang dilakukan pada malam hari di bula Ramadhan.


Listrik, sebagai pondasi utama kehidupan modern, seharusnya dianggap sebagai hak masyarakat untuk diakses dengan harga yang terjangkau atau bahkan gratis. Ini bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga sebuah hak asasi yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Namun, realitasnya, pasokan listrik di banyak negara, termasuk di Indonesia, masih sangat tergantung pada pasokan swasta.


Perusahaan swasta, dengan orientasi utama pada keuntungan, cenderung menetapkan harga listrik lebih tinggi, mengabaikan kemampuan finansial sebagian besar masyarakat. Ini merupakan paradoks karena akses yang murah dan terjangkau terhadap listrik sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.


Negara harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mengelola kebutuhan energi rakyat. Hal ini bisa dilakukan melalui investasi lebih besar dalam infrastruktur energi, peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang dikelola oleh negara, serta regulasi yang ketat untuk menjamin harga yang adil bagi konsumen.


Selain itu, langkah-langkah inovatif seperti peningkatan efisiensi energi dan penerapan teknologi terbarukan juga harus didorong. Dengan demikian, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik dari sektor swasta dan memberikan akses yang lebih luas serta terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat.


Naiknya tarif Listrik bersamaan saat harga pangan naik jelas akan menambah beban rakyat, apalagi juga marak adanya PHK membuat rakyat semakin menjerit. Kehidupan rakyat makin sulit. Apalagi dalam sistem kapitalisme, negara tidak berperan sebagai raa’in atau pengurus yang mengurusi urusan rakyat, sehingga rakyat dibiarkan berjuang sendirian. Oleh karena itu kalaupun ada subsidi, sejatinya hanya sekedar tambal sulam, tidak akan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat.


Dalam Islam, sumber daya alam dipandang sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bijaksana dan adil untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, negara diharapkan untuk mengambil peran sebagai pengelola sumber daya alam ini dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.


Salah satu manifestasi dari tanggung jawab negara dalam pengelolaan energi adalah dengan memberikan akses yang luas kepada masyarakat, bahkan dengan harga yang terjangkau atau gratis. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana kepentingan kolektif masyarakat ditempatkan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.


Islam menjadikan negara sebagai raa’in/pengurus yang akan menjamin kesejahteraan rakyat dengan berbagai mekanisme sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Hasil dari pengelolaan energi yang efisien dan adil kemudian dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata, seperti listrik yang terjangkau atau bahkan gratis. Ini adalah wujud dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menghapus kesenjangan sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang adil di antara seluruh anggota masyarakat.

Post a Comment

Previous Post Next Post