Setelah Beras Naik, Tarif Listrik pun Ikut Naik


Oleh Maya Herlinawati

Muslimah Peduli Umat 


Di tengah himpitan kenaikan berbagai harga bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur dan bahan pokok lainnya yang terus melonjak harganya. Dan pemerintah berencana menaikkan tarif listrik. 


PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menetapkan tarif listrik untuk Maret 2024  ditetapkan bersamaan dengan pengumuman tarif listrik triwulan I pada Januari-Maret 2024.


Ketentuan Menteri ESDM No. 8 tahun 2023, penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non subsidi dilakukan setiap tiga bulan sekali. Adapun pertimbangan dalam penetapan tarif listrik adalah nilai tukar mata uang dollar AS terhadap mata uang rupiah (kurs). Indonesia Crude Price (ICP) inflasi harga batu bara acuan, parameter yang digunakan terdiri dari kurs sebesar Rp15.446,85/dollar AS. ICP sebesar 86,49 dollar AS/barel, inflasi sebesar 0,4 persen dan Harga Batu Bara Acuan (HBA) sebesar 70 dollar AS/ton sesuai kebijakan DMO batu bara HBA (Harga Batu bara Acuan).


Naiknya tarif listrik di saat harga kebutuhan pangan naik, jelas akan menambah beban rakyat. Dengan penghasilan rakyat menengah ke bawah, dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), hal ini membuat kehidupan rakyat makin sulit. Masyarakat diharuskan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.


Yang menjadi akar masalah naiknya tarif listrik secara berkala adalah penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini meniscayakan berbagai macam kebutuhan pokok seperti listrik masyarakat dikapitalisasi dan dikomersilkan dalam setiap kebijakan negara.


Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah. Batu bara, energi nuklir, angin, dan laut menjadi sumber bahan bakar yang potensial. Saat ini dikuasi dan dikelola oleh perusahaan swasta sebagai kapital.


Seandainya tambang batu bara yang sangat besar potensinya ini dikelola oleh negara, lalu hasilnya disalurkan oleh PLN, bukankah tarif listrik yang sampai kepada masyarakat tidak perlu mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun?


Dalam Islam, kekayaan alam adalah harta kepemilikan umum, dan haram dikuasai oleh individu atau swasta. Rasul saw bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yakni padang rumput, air dan api.” (H.R. Abu Daud dan Ahmad).


Pemimpin dalam Islam memiliki mafhum ra'awiyah yaitu pemahaman mengurusi umat. Pemimpin sebagai raa'in (pengurus) umat yang akan menjamin kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sebagaimana hadits Rasulullah saw., "Penguasa (Khalifah) adalah ra'ain (pengurus), ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya." (H.R. Imam Bukhari dan Imam Ahmad)


Negara Khilafah juga akan menjamin terpenuhinya energi listrik melalui pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dengan harga murah dan terjangkau bahkan gratis.


Sudah selayaknya masyarakat semakin sadar, bahwa hanya dengan kembali pada syariat Islam kafah, rakyat dapat menikmati kekayaan yang mereka miliki, sehingga kesejahteraan akan terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan listrik. Semua ini hanya dapat dicapai dalam bingkai negara Khilafah ala minhajin nubuwwah.


Wallahualam bissawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post