Menyoal Naiknya Harga Beras

 

Oleh Lusiana Fera Mahargyani

Pegiat Literasi

Beras alami kenaikan dan kelangkaan di berbagai wilayah di Indonesia pasca Pemilihan Umum 2024. Pedangan pasar dan pengamat pertanian menyebut kenaikan harga beras yang terjadi sejak 4 bulan terakhir tersebut hingga menyentuh harga Rp.14.000 perkg untuk beras medium dan Rp.18.000 perkg untuk beras premium adalah yang "tertinggi dalam sejarah" dilansir media online tribunnews.

Menteri Perdagangan (Menag) Zulkifli Hasan alias Zulhas menyampaikan bahwa harga beberapa bahan pangan terutama harga beras melonjak usai Pemilu 2024, dia mengaku masih mencari tahu penyebab lonjakan harga mayoritas pangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. "Setelah pemilu harga barang-barang pokok naik, nanti kenapa atau penyebabnya apa kita cari" ujar Zulhas saat memantau stok beras SPHP di gerai Transmart kota Kasablanka, Senin (19/2/2024) media online bisnis.

Kendati begitu Zulhas menduga ihwal lonjakan harga beras disebabkan oleh masalah pasokan yang menipis. Menurutnya, pasokan beras berkurang akibat panen padi yang mundur ditengah fenomena el nino. Stok yang terbatas membuat harga melambung tinggi, bahkan kenaikan harga beras premium sudah melampaui Harga Ecer Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Dia menyebut saat ini harga beras premium sudah menyentuh level Rp.72.000-Rp.80.000 per 5 kilogram. Sedangkan HET beras premium ditetapkan Rp.69.500 per 5 kilogram.

Adanya disporitas harga yang tinggi ini membuat beras diritel modern menjadi langka. Menurut Zulhas, saat ini para konsumen beras premium mulai beralih ke beras SPHP. Migrasi konsumen itu, kata Zulhas juga menyebabkan stok beras SPHP digerai ritel modern cepat habis.

Mahalnya beras ini dinilai oleh pemerhati kebijakan publik Emilda Tanjung M. SI sebagai bukti kelalaian dan ketidakseriusan negara dalam mengurusi pangan rakyatnya. "Bertahan mahalnya harga beras lebih dari setahun adalah bukti kelalaian dan ketidakseriusan negara dalam mengurusi urusan pangan rakyat. Bagaimana bisa kenaikan harga tidak teratasi dalam waktu sepanjang itu dan membiarkan rakyat sulit untuk mendapatkannya," ungkapnya kepada MNews, (9-2-2024).

Kelalaian ini menurutnya, terjadi pada berbagai lini, baik produksi maupun distribusi yang akhirnya terjadi fluktuasi harga. Bahkan lanjutnya konversi lahan juga berjalan atas nama proyek strategis nasional yang kemanfaatannya sangat minim bagi rakyat. Negara juga tidak serius dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi para petani terutama dalam mendapatkan sarana produksi padi seperti pupuk, benih dan sebagainya, imbuhnya.

Jika kita telaah lebih dalam, penyebab utama problematika pengelolaan pangan dinegeri ini adalah sistem kapitlistik neoliberal. Selama ini solusi dari pemerintah lebih mengandalkan kebijakan import yang cenderung disetir oleh kepentingan segelintir orang, serta pencabutan subsidi sarana produksi pertanian, termasuk pupuk yang membuat biaya produksi tidak seimbang dengan pendapatan, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah yang sangat rendah, senyatanya telah menyebabkan kehidupan mayoritas petani tetap menderita. Mereka tidak mampu menekan harga jual padi atau gabah karena biaya produksi sangat tinggi. Sedangkan pada saat yang sama mereka harus menghadapi dampak banjirnya beras import yang harganya jauh lebih murah.

Wajar pula jika usaha di sektor pertanian makin hari makin banyak ditinggalkan. Lahan pertanian kian habis terjual, lalu dialihfungsikan yang ujung-ujungnya mengancam ketahanan pangan. Dan bukan rahasia pula jika pasar pangan di Indonesia dikuasai oleh segelintir perusahaan besar, yang berarti praktek oligopoli dan kartel memang benar adanya sehingga soal hargapun ada ditangan mereka.

Inilah akar persoalannya, karena kehidupan bernegara kita berlandaskan asas sekulerisme liberal serta penerapan sistem kapitalis dalam strategi politik ekonominya, sehingga membuat negara tidak berperan sebagaimana mestinya. Alih alih menjadi pengurus dan penjaga rakyat, negara hanya berperan sebagai regulator saja.

Dalam negara seperti ini, berbagai sektor kehidupan, termasuk pangan, diatur sesuai mekanisme pasar bebas, bukan saja pasar skala lokal, bahkan sampai skala global. Seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dipaksa menerima berbagai perjanjian internasional, salah satunya yang mengatur soal tarif dan masuknya produk pertanian dikancah liberalisasi pasar. Kemandirian dan kedaulatan negara pun benar-benar tergadaikan.

Oleh karenanya dalam sistem ini, siapapun aktor diluar negeri bisa masuk dan mengendalikan pasar sesuai penguasaan mereka akan sumber daya. Para pemilik modal lokal dan mancanegara bisa mengendalikan segalanya, bahkan mengalihkan fungsi negara. Tidak hanya pada sektor ekonomi saja, tetapi juga sektor-sektor lainnya, termasuk kebijakan politik, keuangan bahkan ranah hukum dan sanksi.

 

Walaupun di Indonesia telah ada badan-badan penjaga pangan nasional semacam Badan Umum Logistik (BULOG), Badan Pangan Nasional, bahkan Satgas Pangan, nyatanya tidak bisa berfungsi optimal. Adanya kisruh importasi pangan termasuk beras, soal minimalnya validasi data produksi dan kebutuhan pangan, semrawutnya harga pangan, dan jumawanya kelompok mafia, justru membuktikan bahwa fungsi lembaga-lembaga tersebut memang pantas dipertanyakan.

Pengaturan pangan dalam sistem kapitlistik neoliberal ini memang sangat berbanding terbalik dengan pengaturan pangan dalam Islam. Tujuan utama politik ekonomi Islam yaitu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh individu rakyat, yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan hingga keamanan. Pelaksanaannya wajib berada dipundak negara.

Tanggung jawab tersebut memiliki dua dimensi, yaitu duniawi dan ukhrowi. Dengan demikian, seorang pemimpin Islam akan terdorong untuk mewujudkan fungsinya atas dasar landasan keimanan dan ketaatan pada aturan-aturan Islam.

Terkait jaminan pangan, negara akan melakukan berbagai cara yang halal agar kebutuhan rakyat terpenuhi dengan mudah, murah dan berkualitas tanpa ada ketergantungan kepada asing, produksi akan digenjot baik dengan strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Selain itu petanipun akan diberi kemudahan untuk mendapatkan akses pada saprotan murah dan berkualitas bahkan gratis.

Termasuk penyediaan infra dan suprastruktur yang memadai agar rantai pasok dan distribusi tidak terhambat. Pada aspek produksi, negara menjamin ketersediaan pasokan dengan produksi dalam negeri untuk konsumsi dan cadangan pangan negara, terkait penguasaan pasokan, dipastikan negara akan memiliki daya yang lebih presisi. Sedangkan pada aspek distribusi, negara akan hadir mengawasi para penjual dan pembeli agar terwujud sistem distribusi dan pembentukan harga yang wajar. Negara pun melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, melarang praktis tengkulak, kartel dan sebagainya.

Disamping itu, sistem ekonomi Islam pun diberlakukan, diantaranya mengatur kepemilikan harta sesuai syar'i at Islam, sistem mata uang berbasis emas dan perak, dan sebagainya. Buah penerapan sistem ekonomi Islam ini akan menghilangkan akumulasi harta pada segelintir orang dan perekonomian akan tumbuh karena modal benar-benar diberdayakan pada sektor riil, termasuk pertanian.

Hanya dengan sistem ekonomi Islam saja ketahanan pangan akan benar-benar terwujud dan kesejahteraan rakyat terutama kondisi perekonomian para petani akan terjamin.

 

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya" (QS Al-A'raaf:96).