Mandiri Tingkatkan Layanan Kesehatan dalam Negeri


Oleh : Rosyidah Muslimah, S.Kom.I

(Pemerhati Sosial)

 

Bidang kesehatan saat ini memang menjadi hal yang perlu diperhatikan demi kesejahteraan rakyat. Keran investasipun dianggap menjadi corong untuk membantu pemerintah dalam kesejahteraan. Seperti halnya di Berau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membuka keran lebar bagi investor yang hendak berinvestasi di bidang kesehatan di Berau. Menanamkan saham itu berupa bangunan rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan langsung kepada warga “Bumi Batiwakkal”. (Berauterkini.co.id.27/2/24)

 

Dibukanya investasi dalam bidang kesehatan untuk pembangunan Rumah Sakit menunjukkan negara abai dalam memenuhi layanan kesehatan masyarakat. Seharusnya cukup dengan mengelola setiap pemasukan kas negara dengan baik maka kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan terpenuhi. Raport merah RS negeri harusnya menjadi evaluasi perbaiki layanan bukan malah mengundang investor untuk membangun RS swasta. Faktanya saat ini saja RS swasta harganya sangat mahal dibandingkan RS negeri. Belum lagi BPJS kesehatan saat ini yang setiap bulannya warga membayar namun disulitkan dengan administrasi.

 

Layanan kesehatan merupakan hak kebutuhan masyarakat, negara wajib memenuhinya tak terkecuali. Banyak kasus rakyat yang kurang mampu kekurangan gizi, memiliki penyakit parah namun dana kurang, bahkan ada yang ditolak oleh pihak rumah sakit karena berbagai alasan. Untuk sebagian orang kaya bahkan rela ke luar negeri untuk mendapatkan pengobatan optimal karena di dalam negeri masih kekurangan fasilitas dan dokter spesialis.

 

Dalam Islam, kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Negara wajib memenuhinya tanpa kompensasi. Kebutuhan pokok ini akan menjadi perhatian utama. Kesehatan merupakan salah satu layanan yang wajib dipenuhi negara kepada rakyatnya. 

 

Negara wajib menjamin kesehatan rakyat, berarti negara bertanggung jawab penuh memberi jaminan seluruhnya untuk rakyat. Negara tidak akan memungut biaya pada perkara yang sudah disebut dengan “jaminan”. Karena kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi rakyat. Oleh karenanya, layanan yang diberikan haruslah semaksimal dan seoptimal mungkin karena hal itu merupakan kewajiban negara sebagai pengurus rakyat dan hak warga negara mendapat kesehatan layak.

 

Negara wajib memberi pelayanan, ketersediaan alat, hingga sistem gaji yang memadai pada tenaga kesehatan. Pelaksanaan layanan kesehatan adalah tanggung jawab negara. Ini karena sejatinya negaralah yang memiliki kendali penuh atas pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan rakyat. 

 

Dalam negara Khilafah semua warga negara berhak mendapat layanan kesehatan; masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan tanpa terhalangi kondisi geografis atau lokasi pelayanan kesehatan yang jauh; bebas biaya, yang berarti setiap warga berhak mendapat layanan kesehatan secara gratis tanpa dipungut biaya; dan pelayanan mengikuti kebutuhan medis dan selalu tersedia.

 

Terkait semua pembiayaan di sektor kesehatan ini bersumber dari pos-pos pendapatan negara, seperti hasil hutan, barang tambang, harta ganimah, fai, kharaj, jizyah, ‘usyur, dan pengelolaan harta milik negara lainnya. Kendali mutu sistem kesehatanpun berpedoman pada tiga strategi, yakni administrasi yang sederhana, segera dalam pelaksanaan, dan dilaksanakan oleh individu yang kapabel.

 

Transformasi kesehatan harusnya merujuk pada penerapan sistem kesehatan pada masa Islam. Rasulullah ﷺ pernah menerapkan layanan kesehatan gratis ketika rombongan dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah ﷺ selaku kepala negara lalu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitulmal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh.

 

Khalifah Umar juga telah menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikit pun imbalan dari rakyatnya. Sistem kesehatan gratis dan berkualitas memang hanya mampu terwujud dalam sistem Khilafah, bukan kapitalisme. Wallahu’alam.

Post a Comment

Previous Post Next Post