Kecurangan dalam Demokrasi menjadi Hal yang Biasa




Oleh Siti Saadah 

Aktivis Muslimah


Lagi-lagi kecurangan dalam pemungutan suara terjadi di TPPS 44 Desa Bojong kunci, Kabupaten Bandung. Pasalnya dugaan kecurangan tersebut akibat adanya surat suara yang sudah dilubangi sebelum pemilihan dilakukan pada Rabu, 14 Februari 2024. Adanya video viral yang di unggah melalui instagram @infobdgbaratcimahi yang memperlihatkan kecurangan terjadi diluar kendali pemilih.


Adanya kecurangan tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis, tetapi juga mengancam kestabilan politik dan keterlibatan sosial di tingkat lokal. Merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan pemilihan umum. Terdapat ketentuan mengenai tindak pidana pemilu dan hukumannya. Tindak pidana pemilu diatur dalam pasal 488 sampai dengan pasal 554 UU pemilu.


Adanya pemilu diharapakan terpilih sosok pemimpin yang akan membawa kepada perubahan. Yang mempunyai pedoman dasar pemilihan umum tersebut dengan asas pemilu yakni Luber Jurdil (Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Dikutip dari media online Hasanah.ID.


Demokrasi memandang kedaulatan ada di tangan manusia dan meletakkan standar kebenaran kepada suara terbanyak. Padahal seharusnya standar kebenaran adalah Allah SWT, bukan suara terbanyak. Dimana terbukti konsep demokrasi sangat berpeluang menyesatkan  dan menyengsarakan yang harus ditinggalkan.


Kecurangan yang tampak dalam bentuk penyalah gunaan wewenang kekuasaan dan rekayasa berbagai kebijakan di setiap levelnya. Adanya kecurangan bukanlah hal yang baru dan selalu mewarnai dalam setiap momentum pemilu. Melihat hal yang demikian, semestinya kita sudah bisa berkesimpulan bahwa problemnya tidak hanya ada pada orang. Istilah human error jelas tidak lagi tepat untuk dituding sebagai penyebab terjadinya kesalahan berulang dan tersistem. Adanya permainan politik sebetulnya menjadi hal yang sangat lumrah. Di mana sistem yang tegak di atas asas sekularisme yang sama sekali tidak mengenal Tuhan apalagi konsep halal/haram. Apapun akan dilakukan demi meraih kekuasaan . Demokrasi sejatinya tegak di atas asas yang rusak dan senyatanya telah melahirkan berbagai aturan yang juga rusak dan merusak.


Dalam Islam, arah perubahan tidak hanya fokus pada perubahan orang, melainkan harus mengarah pada perubahan sistem kepemimpinan, yakni mewujudkan sistem kepemimpinan Islam. Konsekuensi iman adalah taat kepada seluruh aturan Allah SWT yang turun sebagai tuntutan kehidupan. Penerapan aturan Allah inilah yang akan menjamin terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan penuh keberkahan. Kekuasaan dalam sistem Islam hanya berfungsi sebagai penerap aturan-aturan Islam, bukan wasilah untuk meraih berbagai kepentingan. Para penguasanya menjalankan kepemimpinan dengan penuh kesadaran bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan.


Alhasil kekuasaan dalam Islam bukan ajang perburuan, apalagi dimanfaatkan sebagai ajang mencari kedudukan dan uang bagi para pemegangnya, amanah dan kekuasaan bisa menjadi sumber kebahagiaan hakiki dan sebaliknya bisa juga menjadi sesalan yang tiada henti.


Sejarah telah mencatat, sepanjang sistem Islam ditegakkan, umat Islam hidup dalam kebaikan dan kemuliaan. Penguasa dan rakyat dalam sistem Islam mengfungsikan dirinya sesuai tuntutan syariat. Satu sama lain saling mengukuhkan dalam ketaatan semata-mata karena iman.


Arah perubahan tidak boleh lagi hanya fokus pada perubahan orang. Melainkan harus mengarah pada perubahan sistem kepemimpinan, yakni mewujudkan sistem kepemimpinan Islam. Sepanjang sistem demokrasi diterapkan kehidupan tidak akan berubah dari yang terjadi sekarang. 


Wallahualam bissawab

Post a Comment

Previous Post Next Post