IMPOR BERAS DI MASA PANEN RAYA, KEBIJAKAN BLUNDER SENGSARAKAN RAKYAT


Oleh: Mesliani 
(Aktifis Dakwah Muslimah Deli Serdang)


Pemerintah Indonesia impor beras sebanyak 443 Ribu Ton di Januari 2024. Impor beras turun 16,73% secara bulanan, namun naik 135,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebelumnya Perum Bulog telah menargetkan untuk mengimpor 2 juta ton beras sepanjang 2024. 


Hal itu untuk memenuhi kebutuhan pangan saat Ramadhan dan Lebaran, antisipasi kondisi sebelum panen raya, hingga menghadapi masa paceklik tahun ini. Maka dengan impor pun tidak bisa membendung harga beras juga masih tetap merangkak naik. Harga beras dipasaran naik hingga menembus harga Rp 14.000 sampai Rp 15.000 per kilogramnya. Tentu saja meroketnya harga beras akan didikuti dengan harga kebutuhan pokok lainnya akan naik juga.


Harga cabe rawit merah Rp 93.000 per kgnya , cabe merah sebesar Rp 45.000 per kgnya , ayam potong Rp 36.000 lebih , gula pasir sekitar Rp 17.000 dan beberapa kebutuhan lainnya juga naik. Artinya di sistem kapitalisme kebutuhan hidup semakin mahal . Sementara tingkat penghasilan tidak mampu mengimbangi atau tidak sesuai dengan hasil pendapatan . Akibatnya beban hidup rakyat semakin amat begitu berat.


Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan distribusi beras Bulog atau SPHP ke pasar-pasar induk dan ritel-ritel besar. Bahkan diklaim Bulog telah menggelontorkan 300 ton beras SPHP di pasaran.


Di lapangan, penggelontoran SPHP tidak merata. Artinya meskipun diklaim beras SPHP digelontorkan, harga beras tetap mahal. Bahkan beberapa ritel seperti di Bogor mengaku tidak distok lagi dengan beras SPHP.


Berikutnya yang miris adalah Maret, April dan Mei tahun 2024 adalah musim panen raya petani padi. Bukankah dengan volum impor yang besar tersebut akan mematikan harga beras dan gabah di tingkat petani. Lagi-lagi petani dan rakyat yang makin menderita.


Dengan kata lain, kebijakan impor beras bukanlah solusi mengatasi naiknya harga beras. Artinya pemerintah tidak serius memikirkan rakyatnya. Pemerintah sedang melakukan solusi instan impor beras. Parahnya harga beras di Indonesia ini adalah yang tertinggi di Asean. Bank Dunia menyebut bahwa harga beras Indonesia 28 persen lebih mahal dari Filiphina, serta lebih mahal dua kali lipat daripada harga beras di Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Thailand.


Demikianlah karut marutnya harga kebutuhan pokok rakyat di dalam sistem Sekuler Demokrasi. Apalagi disahkannya UU Omnibus Law Ciptaker telah menganulir UU lainnya yang lebih memihak ke petani.


Islam Menangani Kecukupan Pangan


Negara mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Para pemimpin negara akan amanah dengan kepemimpinannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Allah Swt.


Secara ideologis, untuk mengatasi harga kebutuhan pokok melambung termasuk beras adalah dengan mengubah asas pijakan dan aturan bernegara yang diterapkan. Asas Sekulerisme dan aturan Kapitalisme telah menempatkan keuntungan materi sebagai standar kehidupan. Maka negara pun tidak segan untuk bertransaksi dengan rakyat. Jadi asas dan aturan Islam harus mengganti Kapitalisme Sekuler. 


Dengan Islam, negara akan benar-benar melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Negara akan menjalankan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Harus ada tata ruang kota yang menyediakan sebagai lahan pangan. Negara akan memberikan tanah cuma-cuma kepada warga yang siap mengelolanya dan tidak punya modal. 


Di samping itu, upaya intensifikasi dilakukan untuk memperbanyak hasil panen dan meningkatkan kualitas panen. Pupuk terjangkau. Penyediaan pinjaman modal dari negara tanpa riba. Penggunaan alat-alat canggih dalam pertanian, teknik. Bertanam dan lainnya. 


Hasil panen berupa padi, gandum, kopi, teh, dan lainnya dari tanaman pangan, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selebihnya bisa diekspor. Dari aspek teknis strategis, negara harusnya memenuhi kebutuhan CBP dari rakyat saja. Negara membeli gabah petani dengan HPP yang layak.


Dengan begitu petani akan antusias. Negara tidak perlu lagi mengimpor beras. Justru negara akan berswasbada beras dan bisa terwujud kesejahteraan. 

Tentunya hal demikian akan terwujud dalam wadah Khilafah Islam.

Wallahu'alam

Post a Comment

Previous Post Next Post