Bencana Banjir Berulang, Akibat Alih Fungsi Lahan!


Oleh: Ruji'in Ummu Aisyah
 (Pegiat Opini Lainea Konawe Selatan) 


Negeri ini rasanya tak luput dilanda banjir. Ketika memasuki musim penghujan, bisa dipastikan dihampir seluruh wilayah berdampak, bahkan di beberapa wilayah tertentu banyak rumah-rumah tergenang banjir yang disebabkan oleh sampah-sampah yang menggenang dan juga banyak sekali erosi tanah dan batu. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah ulah tangan manusia yang mengalihkan fungsi tanah dari lahan pertanian ke lahan perusahaan. Semua ini tentu tidak terlepas dari kebijakan negara yang menyangkut tata ruang/tata wilayah serta eksploitasi alam yang salah. Sehingga abai terhadap adanya kelestarian di lingkungan. 


Dikutip dari CNN Indonesia (10/3/2024), pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatra Barat, menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari.


Juga dikutip dari tempo, wahana lingkungan hidup menilai bencana banjir yang berkepanjangan melanda Riau diakibatkan oleh meraknya alih fungsi lahan di bagian hulu aliran sungai Kampar dan lima puluh kota Sumatra Barat. 


Jika dilihat berulangnya banjir karena negara sama sekali belum menyentuh akar permasalahan dari bencana banjir yang melanda sebagian negri ini. Yang dilakukan hanya upaya penanggulangan dan imbauan semata, namun tidak pernah membuahkan hasil. Itu terbukti setiap musim penghujan selalunya banjir. 


Sungguh kondisi seperti ini adalah efek dari penerapan sistem kapitalisme, di mana sistem seperti ini hanya mengutamakan keuntungan. Kita ketahui bahwa kapitalisme hanya melahirkan penguasa-penguasa yang tidak serius mengurusi rakyat dan melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan. Khususnya tentang mitigasi bencana sangat minim.

 

Setiap kebijakan yang berasaskan untung dan rugi akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi negara ini, terlebih lagi negara yang berlebihan dengan kegiatan eksploitasi alih lingkungan oleh pengusaha-pengusaha tambang. Belum lagi dampak pada rakyat yang terkena banjir, mereka akan mengalami kekurangan makanan, pakaian bahkan mereka membutuhkan tempat mengungsi yang nyaman serta logistik lainnya. Padahal jika bisa dipikirkan dari awal, negara dapat memperhatikan rakyatnya dengan mencegah terjadinya bencana banjir. Sehingga dapat menyelamatkan rakyat dari dampak buruk yang terjadi. 


Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa saat ini negara sangat abai terhadap peran dan tanggung jawabnya. Terbukti ketika para pemilik modal atau para oligarki dalam hal kelestarian lingkungan masyarakat, nyatanya masih saja abai dan negara tetap memberikan ijin pengelola tambang dengan alasan sesuai dengan undang-undang investasi. Sistem ini, menjadikan penguasa tunduk kepada para konglomerat atau oligarki dan mematikan fungsi dan peran negara. Karena negara saat ini hanya mengutamakan keuntungan sendiri bahkan tidak perduli dengan rakyatnya yang harus mengalami kerugian dan berdampak pada kematian jiwa mereka. Sehingga hilanglah peran negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Inilah buah penerapan dari sistem kapitalisme. 


Berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, negara bertindak sebagai pengurus rakyat dan pelindung rakyat. Dengan demikian negara tentunya akan lebih menempatkan keselamatan rakyat di atas kepentingan lain. Ketika terjadi bencana alam, maka penanganan bencana dilihat dari penyebabnya. Apakah faktor alam atau ulah tangan manusia? Jika faktor alam, maka penguasa akan menyampaikan kepada warganya untuk bertaubat, boleh jadi bencana yang turun akibat dari kesalahan manusia. Namun jika ulah tangan manusia, maka akan diberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Jadi sebelum terjadi sudah diwanti-wanti terlebih dahulu dan sudah ada solusinya. Begitulah Islam mengatasinya. Terutama dalam hal pemanfaatan SDA adalah untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk kepentingan segelintir orang saja.


Islam juga memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana dalam pencegahan banjir seperti pemecah ombak, tanggul, reboisasi dan lainnya. Serta pengaturan memelihara kebersihan lingkungan. Sehingga terhindar dari kerusakan alam. Tak terkecuali juga mendorong kaum muslimin untuk menghidupkan tanah yang mati. Negara Islam juga akan memperlakukan sistem sanksi yang tegas bagi mereka yang mencemari dan berupaya merusak lingkungan. Inilah penanganan Islam dalam mengatasi banjir yang tidak bisa dilakukan oleh rezim saat ini. 


Dalam menangani krisis iklim dan lingkungan, yang menimpa negeri ini tidak akan pernah tercapai solusi tepat selama akar permasalahannya belum terselesaikan yaitu penerapan ideologi kapitalisme. Oleh karna itu, umat saat ini sangat membutuhkan penerapan sistem ideologi Islam yang kaffah dalam institusi Islam. Waallahuam Bishowab.

Post a Comment

Previous Post Next Post