Benarkah El Nino Penyebab Kenaikan Harga Beras ?


Oleh : Ratih Ramadani, S.P.

(Praktisi Pendidikan) 


Kebutuhan beras selama setahun di Kaltim mencapai 350 ribu ton. Akan tetapi, produksi beras yang mampu dipenuhi baru 140 ribu ton. Kondisi itu membuat Kaltim harus mendatangkan pasokan beras dari luar daerah.


“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung kepada beras. Untuk menggenjot produksi beras tergantung cuaca. Makanya ke depan harus ada upaya diversifikasi pangan dan tidak bergantung pada beras,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik di sela-sela inspeksi mendadak di Kompleks Pergudangan Bulog, Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Senin (26/2).

Akmal menuturkan, diversifikasi atau penganekaragaman diversifikasi hasil pertanian penting dilakukan. 


Agar ketergantungan masyarakat Kaltim terhadap beras dapat dikurangi pada masa yang akan datang. Selain persoalan produksi beras yang belum mampu memenuhi kebutuhan Kaltim, masalah lainnya adalah penyusutan areal sawah di Kaltim.


Dari data yang diterima Akmal, dalam beberapa tahun terakhir luas sawah menyusut karena persoalan irigasi dan alih fungsi lahan. Terbanyak di tiga kabupaten yang selama ini menjadi lumbung beras Kaltim. Yakni Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di PPU, sebut dia, tercatat lahan pertanian hanya menyisakan 6 ribu hektare. Dari luasan sebelumnya sekira 8 ribu hektare. Juga di Kabupaten Paser. Penyusutan lahan pertanian menyisakan 11 ribu hektare. Dari luasan sebelumnya sekira 12 ribu hektare. 


Harga beras yang tinggi ini tentunya menyusahkan banyak masyarakat Indonesia. Terlebih dengan kondisi ekonomi rakyat yang saat ini masih dalam garis kemiskinan.


Bila dicermati masalah mahalnya harga beras ini bukanlah karena kekurangan stok beras nasional namun permasalahannya ada pada rusaknya rantai distribusi bukan pada produksi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara ini menyerahkan sebagian besar distribusi pangan pada swasta termasuk kedalamnya masalah impor. Jika sudah swasta yang menangani maka tujuan utamanya adalah keuntungan sebanyak-banyaknya.


Sedangkan beras ini adalah kebutuhan pokok masyarakat yang mau tidak mau akan dibeli dengan harga berapa pun oleh masyarakat. Jadilah ini menjadi peluang bisnis yang menggiurkan bagi korporasi.


Tidak heran hal ini terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Dimana negara hanya bertindak sebagai regulator yang memuluskan kepentingan korporasi. Negara yang seharusnya menjadi pengurus urusan rakyat malah ikut memanfaatkan peluang ini atas nama keuntungan ekonomi bagi negara.


Akibat lain dari sistem ekonomi kapitalisme ini juga menghasilkan kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Yang kaya semakin kaya yaitu para penguasa dan pengusaha, dan yang miskin semakin miskin yaitu rakyat. Kehidupan hari ini bagi rakyat biasa dirasa semakin sulit dan mencekik. Tak heran banyak permasalahan sosial terjadi dimasyarakat seperti pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya hanya demi mereka bisa bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup.


Negara ini memiliki lahan yang luas lagi subur, seharusnya masalah mahalnya harga beras bisa teratasi jika dikelola dengan baik. Tidak perlu lagi ada impor beras yang justru malah banyak merugikan para petani.


Lahan-lahan pertanian seharusnya dimanfaatkan untuk produksi semaksimal mungkin, namun kita lihat hari ini banyak lahan pertanian beralih fungsi untuk pembangunan industri. Tak heran banyak para petani yang kini kehilangan mata pencahariannya.


Tata kelola pangan dengan sistem kapitalisme tidak akan menghasilkan swasembada pangan karena telah terbukti hanya mementingkan pihak korporasi saja.


Swasembada pangan akan terwujud dengan sistem Islam karena sistem ini adalah sistem dengan aturan dari sang pencipta yaitu Allah SWT.


 Sudah pasti aturan dari sang pencipta lah aturan terbaik karena Dia yang Maha Tahu yang terbaik untuk ciptaan-Nya.

Dalam Islam negara wajib menjamin setiap masyarakat terpenuhi semua kebutuhan pokoknya. Dalam kasus ini negara wajib mengelola beras dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari produksi hingga distribusi.


Pada sektor produksi negara membantu para petani untuk tersedianya segala kebutuhan pertanian dengan mudah dan murah. Negara juga membantu meningkatkan kualitas petani dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang menunjang profesinya agar mampu menghasilkan kualitas beras yang baik. Sedangkan dalam proses distribusi negara memastikan bahwa proses distribusi berjalan baik tanpa ada penimbunan, monopoli dan berbagai praktik kecurangan lain.


Negara juga tidak akan mengalihfungsikan lahan-lahan pertanian untuk pembangunan industri. Hal ini untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan agar mampu memproduksi beras yang memadai. Ditambah lagi karena tanah yang diperuntukkan bagi pertanian adalah tanah yang subur yang tidak akan cocok jika dibangun gedung di atasnya.


Terakhir negara memastikan bahwa pada tingkat konsumen semua masyarakat mendapat beras dengan harga terjangkau dan kualitas baik. Negara tidak boleh menetapkan harga beras karena semua akan terbentuk dengan sistem permintaan dan penawaran di pasar. Semua ini dikelola dan diawasi oleh negara sendiri tanpa menyerahkannya kepada pihak swasta. Dengan begitu swasembada beras akan terwujud dengan sistem yang ada.


Wallahualam Bisshowab

Post a Comment

Previous Post Next Post