Ulama Dalam Pusaran Demokrasi


Oleh: Hj. Padliyati Siregar, ST


Sangat di sayangkan  sebagian umat Islam  dan Pimpinan Pengasuh  Pondok Pesantren masih memandang bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik yang bebas nilai. Hingga mereka berpikir, bahwa demokrasi bisa tetap diadopsi dan diperjuangkan lantaran di dalamnya ada kebaikan-kebaikan.


Padahal sudah jelas bahwa dari pemikiran dasar dan sejarah kelahirannya demokrasi sangat bertentangan dengan Islam. Karena selain mengagungkan prinsip kebebasan mutlak, demokrasi juga tegak di atas asas sekularisme yang menyingkirkan agama dari kehidupan.


Dalam hal ini, demokrasi memandang urusan moral, agama dan keyakinan sebagai wilayah privat. Negara wajib angkat tangan saat semua urusan itu tak mengganggu hak-hak publik.


Maka dalam praktiknya, kebaikan dan keburukan, disandarkan pada suara rakyat dengan prinsip suara terbanyak. Padahal suara terbanyak dari rakyat standarnya adalah akal (manfaat) yang faktanya sangat relatif dan subjektif, dan bukan agama (wahyu/Islam).


Itulah kenapa dalam sistem demokrasi, praktik riba, pornoaksi, pornografi, babi dan minol yang jelas-jelas haram dalam Islam, justru bisa jadi legal. Yakni ketika mayoritas rakyat di parlemen dan penguasanya menghalalkannya berdasar kesepakatan.


Sementara ajaran jihad, khilafah atau dakwah Islam kaffah yang merupakan bagian dari Islam bisa dipandang haram. Yakni jika mayoritas masyarakat dan penguasanya sepakat mengharamkan dan memandangnya sebagai sebuah keburukan.


Maka jangan heran jika paham-paham rusak semacam ateisme, feminisme, komunisme dengan mudah tersebar luas. Begitu pun budaya rusak, seperti perzinaan, perselingkuhan, penyimpangan seksual, dan kemaksiatan lainnya menjadi lumrah tanpa boleh diutak-atik oleh negara.


Dalam aspek ekonomi, kebebasan memiliki yang menjadi salah satu prinsip demokrasi nyata-nyata telah membuat ketidakadilan begitu kasat mata. Para pemilik modal dengan mudah menguasai pintu masuk yang menghalangi akses mayoritas rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi yang legal.


Namun di saat sama, absennya agama dalam kehidupan membuat berbagai bisnis haram menjadi alternatif pilihan. Tak heran jika di tengah kemiskinan, ketidakadilan dan lebarnya gap sosial, merebak pula bisnis kotor yang merusak generasi masa depan. Dimana negara cenderung diam lantaran didera dilema ketidakmampuan mewujudkan kesejahteraan, dan di saat sama terpasung narasi tentang HAM.


Demokrasi, Jalan Pengukuh Penjajahan


Buruknya realitas demokrasi ini memang tak bisa ditutupi-tutupi. Namun negara-negara Barat tetap intens mempropagandakan agar seluruh bangsa di dunia khususnya negeri-negeri muslim mengadopsi sistem ini.


Mereka terus menampilkan imej bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik dan modern. Sementara sistem lainnya apalagi sistem Islam adalah sistem buruk yang layak ditinggalkan.


Dan demi target ini, negara-negara adidaya, tak sungkan-sungkan mengucurkan dana besar untuk mendorong proyek demokratisasi di berbagai negara di dunia. Bahkan mereka rela menyokong berbagai revolusi politik yang dilakukan oposisi prodemokrasi untuk menumbangkan rezim otoriter berkuasa.


demokrasi menjadi sistem politik yang sangat mahal. Karena yang terjadi dalam kekuasaan demokrasi adalah persaingan di antara para pemilik kapital. Tak hanya di level individual, tapi bahkan melibatkan kapitalis selevel negara adidaya.


Kekuatan modal inilah yang akan menjadi alasan para penguasa memalingkan loyalitasnya pada mereka yang sukses mensponsorinya. Dan bukan memberikan loyalitas pada rakyat sebagaimana teori yang diagung-agungkannya.


Wajar jika slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat faktanya berubah menjadi dari kapitalis, oleh kapitalis dan untuk kapitalis. Karena kebijakan penguasa yang naik karena disponsori kapitalis, tentu akan pro kepentingan kapitalis.


Realitas demokrasi yang sedemikian tentu bersebrangan dengan Islam. Islam jelas menolak paham sekularisme dan kebebasan. Karena Islam tegak di atas keyakinan bahwa keimanan mengharuskan kehidupan terikat dengan aturan Islam.


Maka seluruh aspek kehidupan, wajib diatur dengan syariat Islam. Termasuk aspek politik yang menjadikan kekuasaan justru sebagai satu-satunya metoda penerapan Islam. Justru penerapan Islam inilah yang akan mencegah segala bentuk keburukan yang justru terbuka lebar dalam sistem sekuker demokrasi kapitalis neoliberal.


Maka tak heran jika sistem demokrasi tak kompatibel dengan Islam. Bahkan demokrasi akan selalu punya cara menjegal Islam untuk masuk dalam sistem politik kekuasaan. Karena memberi kesempatan pada Islam, sama dengan membiarkan demokrasi dan kapitalisme mati terjegal.



Penting nya Peran Ulama


Rasulullah saw. bersabda, “Ingatlah, sesungguhnya sejelek-jelek keburukan adalah keburukan para ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan para ulama.” (HR Ad-Darimi).


Hadis Rasulullah saw. ini menunjukkan tentang pentingnya posisi para ulama hingga standar pembatas bagi kebaikan dan keburukan dinisbahkan kepada mereka.


Peran ulama dalam masyarakat memang tidak bisa diabaikan. Mereka adalah orang yang berilmu, sedangkan ilmu hakikatnya adalah petunjuk. Dengan demikian, kedudukan mereka bagi umat adalah ibarat lentera di kegelapan, sekaligus obat bagi kejahilan.


Karenanya, jika ulama melakukan atau mengatakan hal buruk, lalu diikuti oleh umat, akan tersebarluaslah keburukan. Sementara itu, umat menyangka bahwa mereka ada di jalan yang benar.


Sebaliknya, jika ulama melakukan atau mengatakan kebaikan, lalu diikuti oleh umat, akan tersebar luas pula kebaikan hingga kehidupan umat pun akan diliputi keberkahan.


Dan semoga Allah Taala menolong umat ini dengan hadirnya para ulama akhirat yang berani menyampaikan kebenaran dan siap memimpin perjuangan umat menegakkan sistem Islam. Sebuah sistem yang menjamin terwujudnya kebaikan dan keberkahan. Yakni Khilafah Islamiah yang kembalinya pada akhir zaman sudah dijanjikan.

Post a Comment

Previous Post Next Post