Sertifikat Halal Makanan dan Minuman Tanggung Jawab Negara

Oleh Neneng Hermawati

Penduduk Generasi Cemerlang


Indonesia adalah negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan baik adalah  kewajiban, karena hal itu merupakan perintah yang sudah ditetapkan syariat Islam sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat Al Qur'an, salah satunya termaktub pada surah Al-Baqarah ayat  168: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, ..."


Saat ini, makanan dan minuman yang beredar di masyarakat belum seluruhnya memiliki label halal, sehingga masyarakat harus memiliki kesadaran untuk memilih dan memilah makanan dan minuman yang halal. Pemerintah berupaya untuk  melindungi masyarakat dengan mengharuskan setiap produk yang beredar memiliki label halal. Sebagaimana pernyataan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham yang mengatakan, semua produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di tanah  air wajib mengurus sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.(tirto.id 3 Februari 2024) 


Sertifikat halal ini di berlakukan kepada semua pelaku usaha, termasuk seluruh pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Serta akan dikenakan sanksi jika tidak memiliki sertifikat tersebut. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis, denda administrasi, hingga penarikan barang dari peredaran, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah No.  39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.


Kebijakan pemerintah menetapkan  pemberlakuan label halal bagi setiap produk yang beredar memberi dampak yang positif bagi masyarakat, salah satunya adalah ketenangan dan tidak merasa khawatir lagi dengan produk yang dikonsumsinya. Namun, di sisi lain bagi pedagang kecil, misalnya penjual di pinggir jalan tentu saja sangat memberatkan, biaya dan pengurusan administrasi terasa sulit, ditambah lagi  perpanjangan sertifikat halal yang kadaluarsa. Kondisi ini tentu saja tidak murah, apalagi omset yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.


Pemberian biaya gratis untuk pengurusan sertifikat halal sangat terbatas kuotanya. Pihak BPJPH menyediakan kuota satu juta sertifikat halal gratis sepanjang tahun 2023 bagi pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha UMK ataupun pedagang di pinggir jalan di seluruh Indonesia sangatlah banyak jumlahnya, sehingga tidak semua pelaku usaha itu bisa menikmati pengurusan sertifikat halal gratis tersebut. Akhirnya mereka merasa kesulitan untuk melakukan pengurusan, tetapi mereka juga takut dengan sanksi yang akan mereka dapatkan jika tidak segera mengurus sertifikat halal. 


Negara seharusnya memberikan pelayanan yang mudah dan murah kepada pelaku usaha khususnya pedagang kecil dalam pengurusan sertifikat halal, namun keinginan tersebut hanyalah angan-angan semata. Para pelaku usaha baik itu besar atau  kecil menjadi lahan subur untuk mencari keuntungan. Begitulah jika pelayanan terhadap urusan rakyat  menggunakan cara pandang kapitalisme.


Apapun yang mendatangkan keuntungan akan diperjualbelikan, termasuk jaminan halal.

Dalam sistem  kapitalisme, hubungan penguasa dan rakyat tak ubahnya seperti penjual dan pembeli. Kalaulah ada pelayanan gratis hanya apa adanya, sehingga jelaslah negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Dalam sistem kapitalisme, tidak ada pelayanan murah, gratis dan berkualitas kepada rakyatnya, semuanya itu diperhitungkan untung ruginya.


Hal ini tentu saja berbeda dengan pandangan Islam. Dalam sistem Islam, negara benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelayan dan pengurus urusan rakyat. Sebagaimana pelayan, maka negara harus memastikan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Begitupun dengan peredaran produk makanan dan minuman halal di tengah-tengah masyarakat. Negara harus memastikan kepada para pelaku usaha agar produk yang dijualnya itu adalah halal dan sehat.


Jaminan negara terhadap peredaran produk halal dan baik merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Agar pelayanan jaminan halal ini berjalan maka negara memberikan kemudahan administrasi yang cepat, murah, dan mudah serta pengawasan secara berkala. Negara tidak akan membebani pelaku usaha yang memproduksi barang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.


Bentuk pelayanan negara seperti ini akan terwujud dengan penerapan sistem Islam secara kafah dalam naungan sistem pemerintahan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah saw. Sistem Islam adalah sistem yang diturunkan Allah Swt. untuk kebaikan manusia seluruhnya,  sehingga ketika diterapkan akan mewujudkan rahmatan lil 'alamiin.



Wallahu a'lam bishshawab

Post a Comment

Previous Post Next Post