Perubahan UU ITE, Alat Pukul Baru Menyerang Lawan?

 

Oleh : Ummu Nabila


Dilansir dari tirto.id - Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, regulasi yang kerap disalahgunakan karena “pasal karet” ini resmi berlaku. Alasan merevisi UU ITE karena keberatan publik dalam penerapan aturan pidana dalam UU ITE sebelumnya. “Munculnya keberatan sebagian masyarakat terhadap beberapa ketentuan pidana seperti dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang telah beberapa kali diajukan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi,” demikian bunyi poin pertama alasan dalam UU 1/2024 ini disahkan. Alasan revisi juga dilakukan karena aturan sebelumnya belum menyelesaikan masalah. Selain itu, masih ada persepsi tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan aturan. Kelompok masyarakat sipil mengkritisi Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [UU ITE] yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.


Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang diteken presiden pada 2 Januari itu masih memuat pasal-pasal bermasalah seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses, demikian menurut organisasi-organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE [Koalisi Serius]. “Pasal-pasal bermasalah tersebut akan memperpanjang ancaman bagi publik mendapatkan informasi serta hak kebebasan berekspresi di Indonesia”.


Kelemahan UU ITE sejatinya karena setiap UU yang lahir dalam sistem demokrasi merupakan produk buatan manusia. Demokrasi telah memberikan kewenangan penuh kepada manusia untuk mengatur kehidupan dalam berbagai aspek mengikuti kehendak mereka. Revisi UU yang kerap terjadi pada produk buatan manusia ini juga menunjukkan kelemahan peraturan tersebut. Alhasil UU atau revisi UU yang dihasilkan seringkali digunakan pihak tertentu untuk meraih tujuan tertentu. UU ITE misalnya pasal karet dalam UU ini membuka peluang terjadinya kriminalisasi lawan politik, bahkan umat Islam selalu dijadikan pihak tertuduh. Penerapan UU ini telah banyak memakan korban, mulai dari aktivis, politisi hingga oposisi atas tuduhan menghina pejabat atau merencanakan makar. Tak ayal dikatakan bahwa UU produk politik demokrasi seperti UU ITE hanya di jadikan alat pukul baru bagi siapa saja yang memberikan kritik kepada rezim yang sedang berkuasa atau dengan kata lain UU ini hanya ditujukan mengokohkan hegemoni penguasa atas rakyat. Sungguh UU yang didasari oleh akal manusia hanya menyusahkan kehidupan rakyat dan tak akan berujung pada solusi atas persoalan manusia.


UU yang shohih hanya lahir dari aturan Islam. Aturan Islam bersumber dari Allah SWT yang Maha Bijaksana. Jika aturan Islam benar benar diterapkan akan terwujud UU yang jauh dari konflik kepentingan apalagi aturan Islam di jalankan oleh penguasa yang bertakwa. Islam juga telah menempatkan penguasa sebagai pengurus urusan rakyat dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah. Dalam aturan Islam tidak ada revisi atau perubahan peraturan serta menjamin keadilan bagi setiap manusia sebab Allah adalah pencipta manusia. Wallahu'alam bish ash shawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post