Pajak Naik, Buah Sistem Kapitalis

 

Oleh Ica

Aktivis Muslimah

 

Wacana kenaikan pajak kendaraan bermotor bensin akan segera di luncurkan. Dikutip oleh CNBC Indonesia, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara perihal isu rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor bensin konvensional atau bahan bakar minyak (BBM Bensin). Sebenarnya, rencana kenaikan pajak ini tidak akan di laksanakan dalam waktu dekat.

Meskipun masih dalam perencanaan, rakyat sudah ketar ketir jikalau wacana tersebut di golkan, rakyat yang berpenghasilan menengah ke bawah tentu akan menjadi beban baru bagi mereka, apalagi pembayaran pajak dengan nominal yang cukup besar.

Kekhawatiran  tersebut juga dirasakan oleh pengguna kendaraan bermotor bensin, yang ketika telat melakukan pembayaran pajak, akan dikenai  sanksi dengan denda-denda di dalam surat kendaraannya, keadaan seperti ini pun makin mencekik kehidupan mereka.

Penyebab utama dalam permasalahan ni adalah penerapan sistem kapitalis yang saat ini di terapkan dalam bernegara, yang mengedepankan kemanfaatan dan keuntungan untuk segelintir orang, serta sebagai sumber pendapatan negara, memaksa masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Alhasil pajak seperti alat negara untuk memalak rakyat.

Di dalam sistem Islam pajak tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan negara, sumber pendapatan negara di dalam Islam adalah Baitul mal. Baitul mal memiliki sumber pemasukan yang melimpah, yaitu dari fai, dan kharaj, juga kepemilikan umum, misalnya haram untuk dikuasai swasta, maka pemasukan akan mengalir ke Baitul mal.

Adapun pajak akan  di berlakukan bila keadaan negara sedang membutuhkan, itupun diwajibkan bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta, setelah mereka sendiri mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan perlengkapannya secara sempurna, pembayaran tersebut tidak akan berlangsung lama sekadar menutupi selisih ketika ada suatu pembiayaan wajib negara, setelahnya tidak ada lagi kewajiban pajak bagi kaum muslimin.

Oleh karenanya, jika syariat Islam diterapkan secara kaffah, rakyat tidak akan terbebani lagi oleh pajak, kehidupan rakyat akan sejahtera karena penguasanya menjadikan rakyat sebagai "tuan" yang harus di penuhi seluruh kebutuhannya.

 

Wallahhualam bissawab.