Kapitalisme Pangan Menyebabkan Harga Beras Terus Meroket

Oleh Hasna Fauziyyah Kh

Pegawai Swasta

 

Para ibu rumah tangga di berbagai wilayah mengaku pusing dengan harga beras yang terus naik dari hari ke hari. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai, jika harga beras kembali turun ke level Rp10.000 per kg untuk beras medium, maka petani akan menangis, karena otomatis harga gabah akan tertekan ke bawah lagi. Arief mengatakan, dengan biaya produksi tanam padi, harga pupuk, biaya input yang naik, ditambah currency rate juga yang sekarang ini tinggi, menjadi tidak mungkin untuk harga beras bisa turun ke level Rp10.000 per kg tanpa adanya subsidi dari pemerintah. (ekonomi.bisnis.com)


Permasalahan kenaikan harga beras dinilai berkaitan dengan perubahan iklim yang mengakibatkan produksi beras menurun, kelangkaan beras terjadi, dan harga beras pun melambung tinggi. Padahal, permasalahan beras erat kaitannya dengan negara terhadap aspek produksi beras di hulu dan aspek distribusi di hilir. Namun, dalam sistem kapitalisme demokrasi, negara hanya bertindak sebagai regulator yang membiarkan petani berjuang secara mandiri dalam melakukan produksi beras. Bahkan kebijakan negara yang hanya berpihak pada kepentingan para pemilik modal, menjadikan para petani semakin terpinggirkan. 


Di sektor hulu, semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang dilakukan negara demi menjalankan proyek pembangunan kapitalistik. Gagal panen semakin sering terjadi karena bencana alam akibat penggundulan hutan yang dilegalisasi. Keterbatasan sarana produksi pertanian, permasalahan benih yang mahal, hingga permasalahan subsidi pupuk yang semakin berkurang, menjadikan produksi pertanian terhambat.


Demikian juga di sektor hilir, atas nama liberalisasi ekonomi negara memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk menguasai produksi pupuk dan benih padi, akibatnya harga pupuk dan benih ikut melambung tinggi. Di samping itu mahalnya harga BBM menjadikan distribusi beras memakan biaya yang tinggi. Penggilingan padi kecil mulai mati karena kalah saing dengan industri penggilingan padi dengan modal yang besar. Rantai distribusi semakin rusak dengan masuknya sejumlah penguasa (ritel modern) dalam mendistribusikan beras apalagi ada larangan bagi petani untuk menjual langsung hasil panennya ke konsumen.


Penguasaan distribusi beras memungkinkan terjadinya permainan harga, penahanan pasokan (monopoli) oleh pelaku usaha, yang tentu merugikan petani. Beras adalah kebutuhan pokok rakyat dan merupakan salah satu komoditas yang harus dijaga stok dan stabilitas harganya, sehingga seluruh rakyat dapat mengaksesnya. Namun, kebijakan pengelolaan beras di sektor hulu maupun hilir di atas landasan kapitalisme liberalisme menjadikan hal tersebut mustahil diwujudkan. Harga beras mengalami fluktuasi dan semakin menyengsarakan rakyat.


Berbeda dengan pengelolaan kebutuhan pokok di bawah pengaturan Islam. Beras sebagai kebutuhan pokok salah satu komoditas strategis yang wajib dikelola oleh negara termasuk distribusinya. Negara dalam Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, individu per individu sebagai kewajiban negara. Negara akan mewujudkan ketahanan pangan yang ditandai dengan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Kemandirian negara dalam mengelola pangan dan harga pangan yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. 


Ketersediaan pangan sangat terkait dengan kebijakan masalah pertanian dan ketersediaan infrastruktur. Dalam ketersediaan ekonomi Islam, tanah tidak boleh dibiarkan menganggur, sehingga jika ada tanah mati dan dihidupkan oleh seseorang maka akan menjadi miliknya. Di sisi lain jika seseorang memiliki lahan kosong dan tidak dikelola selama tiga tahun berturut-turut maka lahan itu bisa dimiliki oleh pihak lain yang menggarapnya setelah itu. Dengan demikian akan terjadi ekstensifikasi lahan pertanian yang luas sebab mudahnya seseorang mendapatkan lahan pertanian. Adapun upaya meningkatkan hasil produksi pertanian dilakukan dengan jalan intensifikasi. Negara menyerahkan kepada masyarakat untuk mengadopsi teknologi dari mana pun yang mampu memberikan hasil produksi yang lebih baik dari sebelumnya.


Negara akan mengedukasi para petani sehingga bisa memahami teknologi mutakhir untuk meningkatkan hasil pertanian. Bahkan negara bisa memberikan bantuan modal kepada rakyat dalam upaya optimalisasi ini. Adapun terkait penyediaan infrastruktur yang mendukung pertanian, maka negara akan menyediakannya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang. 


Negara akan menyediakan berbagai prasarana jalan, sarana transportasi, pasar yang sehat, layak, dan lain-lain. Hal ini akan memudahkan para petani mendistribusikan hasil pertaniannya kepada konsumen. Selain itu, negara harus menjamin agar mekanisme harga komoditas pertanian dan harga komoditas hasil industri pertanian berjalan secara transparan tanpa ada manipulasi. Khilafah akan membuat kebjakan yang dapat menjamin terciptanya harga yang wajar berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Khilafah akan mencegah terjadinya berbagai penipuan yang sering terjadi dalam perdagangan baik penipuan yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Khilafah juga akan mencegah tindakan penimbunan produk-produk pertanian dan kebutuhan pokok lainnya. Berbagai mekanisme tersebut akan menjamin harga bahan pokok termasuk beras mudah dijangkau oleh masyarakat. 

 

Wallahu a'lam bishshawab

Post a Comment

Previous Post Next Post