Kapitalisme Memperburuk Pelayanan Rumah Sakit

 

Oleh Nita Nuraeni, AM.d

Aktivis Muslimah

 

Viral di media sosial unggahan salah seorang pasien ketika sedang mengantri untuk melakukan pengobatan. Salah seorang perawat di IGD dan Poli Dalam dikeluhkan bersikap ketus dan tidak ramah saat melayani pasien. Pun dengan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit tersebut dinilai tidak layak terutama toilet yang kurang terawat dan bau.

Pasien tersebut juga mengunggah bagaimana keadaan para pasien yang sedang mengantri di Poli dalam duduk di lantai, padahal, rumah sakit ini baru dibangun dan mulai beroperasi tahun 2021 dengan bangunan yang cukup megah. 

Unggahan tersebut berhasil menyita perhatian Direktur RSUD Otista, Yani Sumpena Muchtar dan membenarkan kejadian tersebut. Dilansir dari jabar.tribunnews.com, "Terkait toilet kami akui, ada satu dua, tapi kami proses perbaikan karena sesuatu pelayanan umum pasti ada hal yang dipakai terus dan rusak, sekarang sudah (diperbaiki)," kata Yani.

Meskipun pihaknya sudah meminta maaf, tapi banyak masyarakat yang sudah terlanjur merasa kecewa dan manyayangkan hal tersebut. Yani juga mengatakan bahwa seluruh civitas RSUD Otista mohon maaf, apabila ada ketidaknyamanan.

"Insyaallah kami akan terus memperbaiki sistem pelayanan yang ada di kami, terkait prosedur, terkait BPJS, dan sebagainya. Intinya kami siap mendapatkan koreksi dari semua pihak, supaya kita bisa lebih baik lagi apabila ada koreksi dari pihak pasien," ucapnya.

Kondisi diatas merupakan sedikit gambaran mengenai kualitas pelayanan kesehatan yang terjadi di Indonesia. Yang mengindikasikan telah terjadi ketidakoptimalan penyelengaraan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, padahal kesehatan merupakan masalah pokok yang harus dipenuhi oleh negara.  Negara hasrus hadir di dalam penyelenggaraan sisitem pelayanan kesehatan, sebab kesehatan identitik dengan modal dasar yang harus dipenuhi untuk membangun kualitas sumber daya manusia.

Di dalam penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara yang menjamin pelayanan kesehatan melalui program JKN (Jaminan kesehatan nasional), program ini diwajibkan untuk seluruh warga indonesia dengan keiikutsertaannya melalui kepersertaan BPJS (Badan Penyelenggara jaminan Nasional).  Melalui kepersertaan BPJS inilah seluruh warga negera memiliki akses ke pelayanan kesehatan dengan memenuhi kewajiban sebagai peserta dengan membayar premi tiap bulan dengan besaran premi yang disesuaikan dengan kelas yang dipilih. 

Dengan adanya pemilihan kelas inilah kita akan dapati perbedaan pelayanan yang diberikan oleh lembaga kesehatan yang menyediakan layanan BPJS kesehatan.  Kasus dilapangan bisa kita temukan diantaranya, terkadang ada oknum rumah sakit yang begitu sigap memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada para pasien yang mengambil fasilitas non-BPJS, dengan mudah mendapatkan akses pelayanan terbaik rumah sakit tersebut, bahkan tidak begitu dibebani oleh sarat administrasi rumah sakit, asalkan pasien siap membayar biaya rumah sakit.  Berbeda dengan pasien peserta BPJS yang terkadang mendapat perlakukan yang alakadarnya dan sangat dibebani oleh sarat administrasi, padahal mereka rutin membayar premi BPJS nya.

Kalau kita kaji dengan mendalam akan kita dapati bahwa, semua ini tidak luput dari kaonsep penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada bisnis semata, dimana keuntungan yang di dapat merupakan aspek penting yang harus di kejar, alhasil penyelenggaraan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kebijakan yang mengarah pada pemenuhan ambisi para kapitalis (pemilik modal) yang sejak awal mereka berkontribusi di dalam penyelenggaraan sarana publik.

Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di dalam sistem kapitalisme penyelengaraan pelayan publik sangat kental dengan kepentingan untuk meraih cuan semata.

Lantas, apa yang harus dilakukan?

Kembali kepada al-quran dan As-sunah yang merupakan sumber hidup bagi rakyat indonesia yang mayoritas peduduknya adalah beragamakan Islam.

Dalam Islam, negaralah yang berperan untuk kesehatan, baik itu dalam pelayanan maupun sarana dan prasarana. Wajib hukumnya bagi negara menjamin kesehatan masyarakat.

Yang mana Islam adalah agama paripurna, mampu mengatur seluruh aspek kehidupan. Masalah pelayanan kesehatan akan mampu di selesaikan dengan cara ma’ruf sehingga akan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali, termasuk aspek kesehatan.

 

Wallahualam bissawab.