Impor Beras Kian Deras

 


Oleh : Wanti Ummu Nazba


Dilansir dari Muslimah News- Rencana import beras sebanyak 3 juta ton pada tahun ini telah diputuskan sejak Februari 2023 ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ujarnya upaya impor beras tersebut ditempuh untuk mengamankan cadangan pangan nasional.Satu juta ton dari India, dua juta ton dari Thailand.

“Untuk amankan cadangan strategis ketahanan pangan kita harus lakukan (impor). Artinya kita sudah dapat tanda tangan, satu India, dua Thailand. Paling ndak, rasa aman kita dapat urusan pangan,” tutur Jokowi. (CNN Indonesia, 9-1-2024).

Lantas, sudah tepatkah kebijakan tersebut? Benarkah stok beras nasional kurang?


Banyak pihak yang protes terhadap keputusan dan kebijakan import beras ini.Pihaknya  yang tersebar diberbagai wilayah akan berunjuk rasa menolak impor dalam sepuluh hari mendatang,ujar Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih (Ekonomi Bisnis, 9-1-2024).

Impor beras akan sangat memukul harga gabah saat panen raya mendatang, ujarnya.


Terlebih, menurut peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian, keputusan impor beras tahun ini tidak sesuai dengan data. Pasalnya, kebutuhan awal 2024 masih dapat dipenuhi dari sisa impor tahun lalu. Per Desember 2023, stok Bulog masih 1,6 juta ton, di ID Food kurang lebih 2 juta ton, dan di level daerah ada 6,7 juta. Artinya, stok beras awal tahun masih di atas 10 juta ton, sedangkan kebutuhan beras nasional per bulan berkisar hingga 2,5 juta ton. (CNN Indonesia, 10-10-2024).


Mengapa pemerintah seperti menutupi matanya dan telinganya saat banyak warga menolak impor beras? Sedangkan impor yang terus-menerus dapat merugikan petani dan lebih jauh akan berdampak pada hilangnya kedaulatan pangan nasional.


Melihat stok beras yang mencukupi, sedangkan pada kenyataannya banyak warga yang kesulitan mengakses beras, sebenarnya  persoalan utamanya terletak pada manajemen stok dan distribusi, bukan produksi. Sudah diketahui, 90% distribusi beras dikendalikan oleh swasta. Jika swasta yang mengendalikan,maka wajar saja orang miskin sulit untuk mengaksesnya.

Inilah yang sebenarnya akar persoalan pangan, termasuk beras di Indonesia. Andai saja distribusi dikelola mandiri oleh negara, distribusi beras akan bisa sampai pada semua kalangan, tidak terkecuali rakyat miskin.

Karena peran negara dalam sistem ekonomi kapitalisme hanya sebatas regulator, bukan pengurus rakyat. Negara hanya menjadi penyambung kepentingan korporasi terhadap rakyat, begitu pun sebaliknya. Rakyat membutuhkan sejumlah kebutuhan hidup, sedangkan pengusaha/korporasi menyediakan fasilitas hidup rakyat.

Selain itu, sistem ekonomi kapitalistik akan sangat memberi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Ini karena akses modal terhadap si kaya makin lebar, sedangkan bagi si miskin kian sempit.


Sedangkan mekanisme Islam dalam mewujudkan swasembada pangan pertama adalah memosisikan penguasa sebagai pengurus seluruh urusan umat. Mulai produksi hingga distribusi ada di bawah pengelolaan negara. Adapun swasta, boleh terlibat, tetapi seluruhnya dalam kendali negara.

Penguasa harus benar-benar memastikan setiap warganya dapat mengakses pangan sehingga perangkat negara dari pusat hingga level RT akan bersinergi untuk memenuhi seluruh hak warga. Jika ada warga yang tidak sanggup membeli beras, santunan akan terus diberikan hingga mereka sanggup memenuhinya sendiri.

Kedua, swasembada pangan dilakukan semata untuk terpenuhinya kebutuhan umat. Dalam kondisi tertentu, seperti paceklik atau bencana alam atau lainnya yang menyebabkan stok pangan berkurang, kebijakan impor boleh diambil dengan ketentuan syariat terkait dengan perdagangan luar negeri.

Ketiga, syariat Islam mengganjar pahala yang besar pada orang yang dapat menghidupkan tanah mati (ihya’ al-mawat). “Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia akan mendapatkan pahala padanya. Dan apa yang dimakan oleh ‘awafi, maka ia adalah sedekah baginya.” (HR Ad-Darimi dan Ahmad).

Syariat Islam pun menetapkan bahwa kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya. Khalifah Umar bin Khaththab pernah menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun.


Begitulah sejumlah mekanisme dalam Islam yang dapat mewujudkan swasembada pangan yang  akan mengantarkan pada kedaulatan negara. Semua mekanisme tersebut hanya bisa optimal diterapkan dalam sistem Islamiah.

Wallahu 'alam

Post a Comment

Previous Post Next Post