Harga Beras Makin tak Jelas

 


Oleh : Ummu Nabila


Beras merupakan makanan pokok penduduk negeri ini. Namun saat ini harga beras terus mengalami kenaikan semakin tidak jelas. Hal itu seperti yang diutarakan oleh para pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Salah seorang pedagang beras di pasar induk Cipinang, Didin saat ini menjual beras berjenis premium di harga Rp16.000/kg, padahal harga beras untuk jenis yang sama sebelumnya dijual Didin dengan harga Rp13.000/kg sekitar bulan Desember 2023 lalu. Tidak hanya naik namun saat ini adanya kelangkaan beras terjadi di pasaran. Berdasarkan pantauan Tempo, terjadi kelangkaan beras premium di pasar modern ritel wilayah Jakarta. Untuk menangani kelangkaan pasokan, per 12 Februari 2024, Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 4.000 ton. Beras SPHP ini disalurkan ke sejumlah ritel, PT Food Station Tjipinang Jaya, serta Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). 


Kenaikan harga dan kelangkaan beras sudah lama menjadi permasalahan di Indonesia. Harga beras yang semakin tak jelas ini tentu menyusahkan setiap orang. Penghasilan keluarga akan banyak tersedot untuk belanja beras sehingga menyebabkan pengurangan belanja kebutuhan yang lain. Bagi masyarakat miskin, kenaikan harga beras juga akan menjadikan mereka tidak bisa membeli beras dalam jumlah yang layak. Pemerintah selama ini mengeklaim bahwa kebijakan bansos solusi efektif terhadap kenaikan harga beras. Tapi kenyatanya, meski ada bansos, harga beras tetap naik. Apalagi tidak semua rakyat miskin mendapatkan bansos, temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak bansos tidak tepat sasaran. Selain itu, aroma politisasi bansos juga menguat.


Sesungguhnya, salah satu sebab kenaikan harga beras adalah rusaknya sistem distribusi beras. Saat ini, sistem distribusi beras dikuasai oleh sejumlah Perusahaan besar. Perusahaan besar ini memonopoli gabah dari petani dengan cara membeli gabah petani dengan harga yang lebih tinggi sehingga banyak penggilingan kecil yang gulung tikar karena tidak mendapatkan pasokan gabah. Tidak hanya menguasai sektor hulu, perusahaan besar ini juga menguasai sektor hilir. Mereka menggiling padi dengan teknologi canggih sehingga menghasilkan padi kualitas premium, sedangkan penggilingan kecil hanya bisa menghasilkan beras kualitas medium.  Dengan menguasai (memonopoli) distribusi beras sejak hulu hingga hilir, perusahaan besar mampu mempermainkan harga dan menahan pasokan beras. Beras ditahan di gudang-gudang sehingga harganya naik dan baru dilepas ke pasar ketika harga tinggi. Tidak hanya merugikan konsumen, praktik ini juga merugikan petani. Alhasil, tingginya harga ritel beras di tingkat konsumen tidak berarti petani memperoleh untung besar. Yang mendapatkan untung besar adalah perusahaan besar (kapitalis) yang memonopoli distribusi beras dari hulu hingga hilir.


Beras sebagai kebutuhan pokok merupakan salah satu komoditas strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara wajib mengelola beras dari hulu hingga hilir, yaitu sejak produksi, distribusi hingga sampai ke tangan rakyat. Negara harus memastikan sistem distribusi ini, yakni bebas dari penimbunan, monopoli, dan berbagai praktik bisnis lainnya yang merusak sistem distribusi. Negara yang mampu mewujudkan jaminan pengelolaan komoditas pangan hanyalah Negara Islam. Sedangkan negara yang menerapkan kapitalisme akan melakukan liberalisasi pangan, yaitu lepas tangannya negara dari pengelolaan pangan dan justru menyerahkannya pada swasta.


Politik ekonomi Negara Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat per individu, termasuk kebutuhan pangan. Negara mewujudkan jaminan ini dengan menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai satu kewajiban negara. Pada sektor hulu (produksi), negara akan memberikan bantuan pertanian kepada rakyat yang menjadi petani. Bantuan tersebut bisa berupa lahan untuk ekstensifikasi, pupuk, benih, pestisida, alat pertanian, dll. Sedangkan pada sektor hilir (distribusi), negara akan memastikan bahwa tidak ada hambatan distribusi. Pada ujung sistem distribusi, yaitu sektor ritel, negara memperhatikan setiap rakyatnya dan menelaah adanya kebutuhan bantuan dari negara. Perhatian negara Islam yang demikian luar biasa pada penyediaan pangan merupakan wujud peran negara sebagai pelindung (junnah) semua rakyatnya. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Muttafaqun ‘alayh dll.).


Terkait dengan mekanisme pembentukan harga, negara  tidak melakukan pematokan harga (tas’ir), harga dibiarkan terbentuk secara alami sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Dengan demikian, negara tidak menentukan HET. Negara menurunkan harga melalui kebijakan membenahi sektor hulu dan hilir sehingga harganya terjangkau dan stabil. Selain itu, Negara juga melarang praktik monopoli dan menimbun beras maupun komoditas lainnya. Pelaku penimbunan akan diberi sanksi yang tegas dan menjerakan. Tidak akan ada mafia pangan dalam negara Islam, pelaku dan aparat yang terlibat akan dihukum dengan adil. Semua mekanisme ini akan menyelesaikan persoalan kenaikan harga beras di Indonesia.

Post a Comment

Previous Post Next Post