UU ITE Jilid II, Kontradiksi Kebebasan Berpendapat


Oleh: A Tenri Sarwan, S.M 
(Aktivis Muslimah)


Revisi UU sudah menjadi hal biasa terjadi dalam Demokrasi. Pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat maka akan direvisi.


Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, regulasi yang kerap disalahgunakan karena “pasal karet” ini resmi berlaku. (tirto, 07/01/2024)


Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang diteken presiden pada 2 Januari itu masih memuat pasal-pasal bermasalah seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses, demikian menurut organisasi-organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE [Koalisi Serius]. (floresa, 06/01/2024)


Dilansir dari Kompascom, Perubahan kedua UU ITE dilatarbelakangi kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.


-- Kontradiksi? --


PR besar UU ITE sebelumnya adalah adanya pasal karet yang tidak memiliki batasan jelas sehingga memiliki pengertian yang multitafsir. Namun demikian, UU ITE jilid II juga tak ketinggalan mengandung pasal karet yang dapat menimbulkan multitafsir. Revisi yang tujuannya tidak lain salah satunya menghadirkan keadilan justru menambah pasal yang kian bermasalah.  Masih adanya pasal penyerangan dan pencemaran nama baik yang kerap di salahgunakan untuk membungkam sikap kritis. Dipertahankannya pasal pemutusan akses, yang kerap kali mengkriminalisasi rakyat dan menjunjung kebenaran penguasa. 


Sangat amat kontradiksi dengan Demokrasi yang mengagungkan kebebasan berpendapatnya. Revisi UU lagi-lagi tak nampak demi keadilan dan kepentingan rakyat tapi lebih membungkam sikap kritis rakyat. Maka untuk kebebasan berpendapat atau justru untuk kepentingan-kepentingan yang berpendapatkah, tujuan hadirnya revisi lagi dan lagi UU dalam Demokrasi, manakah yang lebih layak jadi jawaban? Atau sejak awal sudah menjadi tabiat hukum buatan manusia berubah seiring kepentingan siapa yang memegang kuasa. Maka, tidak mungkin revisi ini bukanlah yang terakhir. Dan lagi-lagi rakyat yang kritis harus siap menjadi korban.


Kebebasan berpendapat yang digaungkan Demokrasi nyatanya dengan mudah di langgar kala itu dianggap mengganggu kepentingan. Dengan mudah suara-suara kritis di bungkam dengan membuat UU atau merevisi UU yang dianggap merugikan pemilik kepentingan. Maka, sampai kapan rakyat bertahan dengan kondisi seperti ini? Tidakkah rakyat rindu dengan gaung keadilan yang bukan hanya lip service semata?


-- Seharusnya Media Berjalan --


Islam agama sempurna dan paripurna hadir dengan seperangkat aturan komprehensif yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-sunah. Yang standar benar dan salah adalah milik Allah SWT. 


Dalam Islam, jelas terdapat satu konsep muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa) yang dalam praktiknya sudah terealisasi bukan lip service belaka. Rakyat punya hak mengoreksi penguasa sebagai bentuk amar makruf nahi mungkar.


Pada masa Khalifah Umar misalnya, pernah terjadi pengaduan rakyat Mesir kepada dirinya atas sikap dan perbuatan gubernurnya yakni Amr bin al-'Ash ra. yang memberikan sanksi tidak sesuai kepada Abdullah bin Umar, putra Khalifah beserta teman-temannya yang secara tidak sadar telah meminum minuman khamr. Amr bin al-'Ash mengunduli Abdullah bukan di depan umum melainkan di dalam rumahnya. Padahal hukuman yang harus diberikan adalah dicambuk dan digunduli di depan publik. Umar yang mendapatkan laporan tersebut dari rakyatnya tak segan-segan memarahi Amr dan menyuruh Abdullah dihukum kembali dan disaksikan publik.


Sekelas kepala negara tertinggi yang anaknya melakukan pelanggaran dan mendapatkan aduan langsung dari rakyatnya tak segan menegur jajarannya dan melakukan sanksi kembali sesuai dengan ketentuan. 


Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk lemah yang pasti melakukan kesalahan dan tak layak membuat aturan karena kekhawatiran hadirnya sebab berkedok kepentingan. 


Dalam Islam, hadirnya rakyat yang mengkritisi entah itu lewat media atau secara langsung justru adalah bagian dari kebaikan untuk penguasa. Sebab, penguasa adalah manusia yang tak suci dari dosa. Yang memiliki potensi untuk melakukan kesalahan. 


Inilah Islam dengan predikat ummat terbaik karena dorongan amar makruf nahi mungkar. Saling nasehat menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Sikap kritis rakyat dalam Islam adalah semata karena dorongan keimanan. Media berjalan dalam Islam adalah semata sebagai sarana dakwah. Maka, wajar dalam naungan sistem Islam akan didapati banyak rakyat yang kritis. Tak ada rasa khawatir dan takut akan menjadi bumerang yang berakibat mereka menjadi terdakwa. Bahkan mengkritisi penguasa adalah salah satu amalan yang mulia dalam Islam. Sebab, berpendapat semata-mata dilakukan atas dorongan iman. Dan sistem itu hanya terwujud dengan sistem Islam yang sudah terbukti. Tak inginkan ummat menjadi bagian dalam mewujudkannya kembali?


Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:


اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ


"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?"

(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 50)

 

Wallahu'alam bishshawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post