Sopir Truk Hauling Batu bara VS Warga, Ke mana Negara?


Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd, 
Alumni Pascasarjana Unlam Banjarmasin


Belum lama ini viral di media sosial aksi warga Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang muak dengan masifnya truk pengangkut batu bara di jalan umum. Warga melakukan blokade jalan agar truk-truk tambang pengangkut batu bara dari Provinsi Kalimantan Selatan balik arah dan tak jadi melintas. Bahkan, ketegangan terjadi akibat para sopir truk tambang ada yang nekat menerobos blokade jalan oleh warga dengan cara memasang kursi dan sejumlah barang di jalan trans Kalimantan di kampung tersebut.


Menurut keterangan warga, aktivitas pengangkutan batu bara melalui jalan umum itu sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir. Selama itu juga terjadi beberapa kecelakaan hingga truk terbalik yang melibatkan truk batubara.


Kondisi itu turut menjadi perhatian sejumlah organisasi dan koalisi masyarakat sipil di Kaltim. Mereka melayangkan surat terbuka kepada Pj Gubernur Kaltim dan Bupati Paser hingga Kepala Polri. Surat terbuka ini meminta pihak berwenang menegakkan Perda Kaltim Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit.


Menyikapi permasalahan hauling batu bara yang melintas di jalan umum dan diprotes keras masyarakat di Kecamatan Batu Sopang, Pemkab Paser secara tegas menyampaikan bahwa semua harus berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Langkah konkret yang dilakukan Pemkab Paser adalah menyampaikan hal ini ke pemerintah pusat dan provinsi.


Selanjutnya, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Kapolda Kaltim) Irjen Pol Nanang Avianto memerintahkan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Paser untuk menyelesaikan konflik warga Batu Kajang dengan para sopir truk pengangkut batu bara dari Kalsel yang melintas di wilayah kecamatan itu. Kapolda menegaskan kepada Kapolres Paser agar segera menindak jika memang ada pelanggaran yang dilakukan truk pengangkut batu bara tersebut. Kapolda Kaltim berpesan kepada warga untuk menahan diri dan menjaga keamanan dan ketertiban. 


Pada kesempatan terpisah Pejabat Gubernur Kaltim Akmal Malik juga menegaskan untuk menegakkan aturan dalam Perda Nomor 10 2012 tersebut sambil berkoordinasi dengan para pihak.


Demikianlah polemik antara sopir truk batubara dan warga dalam hal jalan. Meski aksi sudah dilakukan dan direspon oleh berbagai pihak namun kasus ini belum berakhir. Mengingat pihak yang terlibat pun tidak bisa menyelesaikan, masih menunggu aturan atau kewenangan dari pusat. Mengapa hal ini begitu pelik?


Negara Kalah dengan Perusahaan


Perkembangan terbaru, jajaran Pemprov bertemu dengan Pemkab Paser rapat membahas terkait polemik hauling jalan umum, Rabu (10/1/2024).


Hauling yang dilakukan PT Mantimin Coal Mining dari Tabalong Provinsi Kalsel melalui Kecamatan Muara Komam – Batu Sopang – Kuaro rupanya menuju jetty resmi pemilik izin terminal khsusus yang dikelola PT Laut Merah An-Nabih. Perusahaan asal Kalsel yang mulus beroperasi melalui jalan umum menuju Pelabuhan Jetty wilayah Kabupaten Paser ini juga diminta agar dipastikan terkait legalitas izin angkut.


Pemprov Kaltim memang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012, tegas tidak memperbolehkan jalan umum dilintasi truk angkutan kelapa sawit dan batu bara, harus menggunakan jalan khusus. Namun, di Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan hasil Undang-Undang Cipta Kerja, ada pasal yang memperbolehkan angkutan batubara melalui jalan umum.


Kegiatan PT Mantimin Coal Mining sepakat untuk dihentikan sementara, Pemprov Kaltim tegas meminta Pemkab Paser agar mengabarkan ke masyarakat untuk menahan diri, meski apa yang akan disampaikan tentu mengecewakan para sopir truk. Namun sebaliknya, jika diizinkan melintas kembali, tentu menimbulkan gejolak di masyarakat.


Pemprov Kaltim dalam keputusan rapat akhirnya nanti akan mengirim surat ke Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK) meneruskan ke KLHK. Serta Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD meneruskan ke Kemenhub dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk memperjelas aturan serta langkah yang dilakukan ke depan karena seluruhnya merupakan kewenangan di pusat. 


Kesimpulan pada aspek hukum yang terjadi di Kabupaten Paser sangat kasuistik. Kalau dari segi perizinan harus mengetahui siapa pengusahanya, ada jalan khusus atau tidak, perizinan ada tentu sudah ada peninjauan. Karena sesuai aturan perundang-undangan, harus diinvestigasi, terkait ini adalah kewenangan pusat.


Demikianlah polemik panjang antara sopir truk dan warga. Tentunya sopir truk baru aktor lapangan, pihak perusahaan tambang atau pemodal sebagai aktor utama belum dilibatkan. Persoalan jalan umum dilalui truk hingga jalan rusak hanya merupakan secuil derita rakyat dari sekian banyak permasalahan pertambangan. Akankah masalah ini selesai dengan ketentuan hukum berlaku sedangkan aturan terbaru yakni Ciptaker membolehkan aktivitas mereka?


Kalau ditelusuri lebih dalam beraninya sopir truk melintas meski dihadang warga karena desakan ekonomi sedangkan pemilik batu bara diberi karpet merah oleh negara. Akibat pengelolaan SDAE yang diserahkan oleh negara kepada swasta atau asing. Lewat undang-undang dan kebijakan mereka sah mengeksploitasi SDAE atas nama investasi dan mitra kerja. Tidak cukup sampai di sana, pihak kapitalis pun “cerdas” dengan membantu modal saat kampanye Pemilu dalam sistem demokrasi, bakal penguasa pun berutang yang harus dibayar nantinya.


Sering kali tuntutan hukum berpihak kepada pemodal, masyarakat pun kalah. Sistem sekulerisme yang diadopsi oleh negara saat ini telah melahirkan sistem kehidupan kapitalisme termasuk dalam urusan jalan. 


Cara pandang kapitalisme telah menjadikan pelayanan publik berupa jalan tidak lagi sebagai pengabdian kepada masyarakat. Akhirnya, terkait sengketa jalan perusahaan vs warga, pemerintah daerah seakan tidak bisa menengahi karena ada UU yang melindungi para kapitalis.


 *Islam Selesaikan Sengketa Jalan* 


Dalam Islam, jalan merupakan hak warga dan kewajiban negara untuk memenuhinya. Jalan adalah milik umum, tidak boleh diproteksi oleh perusahaan apalagi swasta atau individu. 


Dalam kitab Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dituliskan seluruh manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan fasilitas umum sesuai dengan tujuan adanya fasilitas tersebut. Tidak boleh di luar tujuan dari adanya fasilitas tersebut. 


Dalam kitab lain dengan karya yang sama yakni Struktur Negara Khilafah, jika terjadi sengketa terkait jalan atau lahan maka negara harus andil untuk menyelesaikan dengan adil. Negara atau diwakilkan oleh Qadhi akan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, jika terkait aduan masyarakat terkait fasilitas umum yang terganggu maka hal tersebut terkait kelalaian aparatur negara yang berati kedzaliman terhadap warga. Qadhi Madzalim akan menindak dan mengembalikan fasilitas umum tersebut.


Demikianlah peran Qadhi Madzalim dalam menyelesaikan persoalan terkait jalan. Sebelumnya negara Islam akan mengembalikan kekayaan SDAE yang diproteksi oleh perusahaan baik swasta atau asing sehingga kasus terganggunya jalan umum tidak sampai terjadi. Tentu semua sikap tegas tersebut hanya bisa dilakukan oleh negara yang berasaskan Islam. Wallahu’alam...

Post a Comment

Previous Post Next Post